DPR Sahkan UU Perampasan Aset: Hasil Kejahatan Bisa Disita, Ancaman Pidana Mati Koruptor Tetap Berlaku

0
1795086635599

SOROTAN PUBLIK – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Pengesahan ini menjadi tonggak penting setelah pembahasan regulasi perampasan aset berlangsung selama kurang lebih 18 tahun.

Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menjelaskan bahwa regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana.

Dengan aturan baru ini, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga diarahkan untuk menelusuri, mengambil alih, mengelola, dan mengembalikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Perampasan Aset Tidak Hanya Menyasar Korupsi

Ruang lingkup undang-undang ini mencakup sejumlah tindak pidana, antara lain korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Artinya, aset yang berasal dari kejahatan tidak cukup hanya dilihat dari bentuk kepemilikannya. Penyidik dan aparat penegak hukum juga dapat menelusuri aset yang diduga berasal dari tindak pidana, termasuk apabila telah dialihkan atau diubah menjadi bentuk kekayaan lainnya.

Undang-undang tersebut juga mengatur mekanisme non-conviction based forfeiture, yaitu perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi-kondisi tertentu yang ditentukan undang-undang.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam pemberitaan ANTARA, kondisi tersebut antara lain ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, atau keberadaannya tidak dapat ditemukan. Mekanisme ini tetap harus melalui proses pengadilan dan pembuktian bahwa aset berkaitan dengan tindak pidana.

Ancaman Pidana Mati bagi Koruptor Tetap Diatur

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam pengesahan regulasi ini adalah tetap terbukanya penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa regulasi tersebut mempertahankan sanksi pidana berat, termasuk pidana mati terhadap koruptor.

Namun, ketentuan ini tidak berarti setiap orang yang terbukti melakukan korupsi otomatis dijatuhi hukuman mati. Penerapannya tetap bergantung pada persyaratan dan ketentuan hukum pidana korupsi serta peraturan perundang-undangan terkait.

Dengan demikian, pidana mati tetap merupakan ancaman hukum yang penerapannya harus memenuhi unsur dan persyaratan yang ditentukan oleh hukum.

Hak Korban dan Pihak Ketiga Beriktikad Baik Dilindungi

Selain memperkuat kewenangan negara dalam memulihkan aset hasil kejahatan, undang-undang ini juga memuat ketentuan perlindungan terhadap korban dan pihak ketiga yang beriktikad baik.

Aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan kepada negara maupun korban sesuai mekanisme hukum. Sementara itu, pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan aset dan bertindak dengan iktikad baik juga memperoleh perlindungan.

Pengaturan ini penting agar upaya pemberantasan kejahatan tidak justru merugikan masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Undang-undang tersebut turut mengatur pengawasan independen, pembuktian di persidangan, serta sistem informasi pengelolaan aset untuk mendukung transparansi dan jejak audit.

Habiburokhman menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak boleh menjadi alat politik, sarana pemerasan, ataupun instrumen penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Tantangan Sesungguhnya Ada pada Pelaksanaan

Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, keberhasilan regulasi tidak cukup diukur dari pengesahan di ruang parlemen.

Pelaksanaannya harus diawasi secara ketat. Penelusuran aset, pemblokiran rekening, penyitaan, proses persidangan, pengelolaan barang rampasan, hingga pengembalian kepada negara dan korban harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat juga perlu mencermati bagaimana mekanisme pengawasan independen dijalankan, bagaimana badan pengelola aset dibentuk, serta bagaimana aparat memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Berdasarkan ketentuan yang diberitakan ANTARA, undang-undang ini mulai berlaku 12 bulan setelah diundangkan dan setelah badan pengelola serta badan pengawas terbentuk. Artinya, pengesahan pada 19 November 2026 belum berarti seluruh mekanismenya langsung dapat diterapkan pada hari yang sama.

Bagi publik, pesan utama dari regulasi ini adalah bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan dan pemidanaan pelaku. Kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan harus ditelusuri, dipulihkan, dan dikembalikan sesuai hukum untuk kepentingan negara serta masyarakat.

Sorotan Publik menilai pengawasan masyarakat tetap diperlukan agar undang-undang ini benar-benar menjadi instrumen pemulihan aset dan pemberantasan kejahatan, bukan justru membuka ruang baru bagi penyalahgunaan kekuasaan. Rakyat berhak tahu, rakyat cerdas, rakyat berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *