UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Pemohon Minta Jumlah Menteri Prabowo Dibatasi Maksimal 34 Orang

0
1794967110892-1

SOROTAN PUBLIK – Ketentuan mengenai jumlah kementerian dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menjadi objek gugatan uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK). Dua warga negara meminta agar batas maksimal jumlah kementerian kembali ditetapkan sebanyak 34 kementerian, sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelum perubahan Undang-Undang Kementerian Negara pada 2024.

Permohonan tersebut diajukan oleh advokat Syamsul Jahidin dan Dimas Yoga Pratama. Perkara tercatat dengan Nomor 429/PUU-XXIV/2026 dan diregistrasi pada Senin (16/11/2026).

Pasal yang dipersoalkan adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam ketentuan terbaru, jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. Artinya, undang-undang tidak lagi mencantumkan batas maksimal jumlah kementerian secara eksplisit.

Pemohon Soroti Diskresi Presiden dan Beban APBN

Dalam permohonannya, para pemohon menilai penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden dalam membentuk kabinet. Mereka mengaitkan perubahan tersebut dengan bertambahnya jumlah kementerian dalam pemerintahan saat ini serta potensi peningkatan belanja birokrasi.

Para pemohon menyatakan:

“Penghapusan batas maksimal jumlah kementerian memperluas ruang diskresi Presiden secara signifikan yang termanifestasi dalam pembentukan 49 kementerian yang jauh melampaui batas sebelumnya, menimbulkan beban APBN dan potensi inefisiensi birokrasi.”

Mereka juga menyoroti konsekuensi anggaran dari bertambahnya kementerian, jabatan menteri dan wakil menteri, serta pembentukan badan-badan pemerintahan baru.

Menurut argumentasi pemohon, belanja birokrasi yang bersifat rutin dan berkelanjutan perlu diperhitungkan karena dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan publik.

Namun, besarnya jumlah kementerian tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya pemborosan. Hubungan antara struktur kabinet, kebutuhan anggaran, efektivitas koordinasi, dan hasil pelayanan publik tetap membutuhkan pengujian berdasarkan data belanja serta kinerja masing-masing lembaga.

Minta Batas Maksimal Dikembalikan Menjadi 34 Kementerian

Para pemohon membandingkan struktur Kabinet Merah Putih dengan susunan kabinet pada masa pemerintahan sebelumnya.

Mereka menyoroti bahwa jumlah kementerian pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo berada pada angka 34, sementara Kabinet Merah Putih dibentuk dengan 49 kementerian.

Atas dasar itu, dalam petitumnya para pemohon meminta MK mengubah ketentuan Pasal 15 UU Kementerian Negara agar jumlah keseluruhan kementerian kembali dibatasi maksimal 34.

Permintaan tersebut pada dasarnya menghendaki adanya batas konstitusional atau pembatasan melalui undang-undang terhadap kewenangan Presiden dalam menentukan struktur kementerian.

Defisit APBN 2026 Ikut Menjadi Konteks Gugatan

Persoalan jumlah kementerian juga dikaitkan dengan kondisi fiskal negara. Pemerintah sebelumnya memproyeksikan defisit APBN 2026 sebesar Rp734,3 triliun atau sekitar 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut merupakan proyeksi pemerintah dalam outlook APBN 2026, bukan bukti bahwa pelebaran defisit disebabkan oleh bertambahnya jumlah kementerian.

Meski demikian, perdebatan mengenai ukuran kabinet relevan dengan pembahasan efisiensi belanja negara. Publik berkepentingan mengetahui berapa besar biaya operasional struktur pemerintahan, bagaimana pembagian kewenangan antarkementerian, serta sejauh mana penambahan lembaga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

MK Dihadapkan pada Persoalan Batas Kewenangan Presiden

Perkara ini membawa kembali perdebatan mengenai hubungan antara hak prerogatif Presiden dalam menyusun kabinet dan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menetapkan batas-batas kelembagaan pemerintahan.

Di satu sisi, Presiden membutuhkan keleluasaan menentukan struktur kementerian sesuai kebutuhan dan prioritas pemerintahan. Di sisi lain, pembatasan melalui undang-undang dapat dipandang sebagai instrumen untuk menjaga proporsionalitas birokrasi, akuntabilitas, dan pengendalian belanja negara.

Mahkamah Konstitusi nantinya perlu menilai argumentasi para pemohon berdasarkan konstitusi, ketentuan perundang-undangan, serta putusan-putusan MK yang relevan.

Hingga perkara ini diregistrasi, belum ada putusan MK yang menyatakan Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024 bertentangan dengan UUD 1945. Permintaan pembatasan maksimal 34 kementerian masih merupakan petitum pemohon, bukan ketentuan hukum yang telah berlaku kembali.

Bagi masyarakat, substansi perkara ini tidak semata-mata mengenai banyak atau sedikitnya jumlah menteri. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan struktur pemerintahan tetap efektif, anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab, dan setiap lembaga memberikan hasil yang sepadan dengan biaya yang dikeluarkan negara.

Transparansi mengenai anggaran dan kinerja kementerian menjadi bagian penting dari pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *