Abdul Fikri Faqih Dorong Reformasi Status Guru Nasional, PPPK Paruh Waktu Diusulkan Otomatis Jadi Penuh Waktu

0
1794966956093-1

SOROTAN PUBLIK – Masa depan ratusan ribu tenaga pendidik non-ASN kembali menjadi perhatian menjelang berakhirnya penataan status tenaga honorer di lingkungan pemerintahan pada 31 Desember 2026. Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong perubahan besar dalam tata kelola guru nasional, mulai dari kepastian status kepegawaian hingga penghapusan kesenjangan antara guru negeri dan swasta.

Gagasan tersebut disampaikan Fikri dalam Konvensi Guru bertema Transformasi Tata Kelola Guru Masa Depan dan Masa Depan Guru Menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua di Universitas Harkat Negeri, Kota Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Dalam paparannya bertajuk Mewujudkan Ekosistem Guru Ideal dan Peta Jalan Non-ASN Menuju 2027, Fikri menawarkan sejumlah skema transisi bagi guru non-ASN yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Salah satu usulan utamanya adalah mengalihkan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu tanpa mengikuti tes ulang pada awal 2027.

“Sesuai amanat UU ASN, akhir 2026 menjadi batas penutupan status honorer di sekolah negeri. Pada awal 2027, kita dorong skema transisi yang aman melalui konversi otomatis PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu tanpa tes, sekaligus menghapus kastanisasi profesi guru,” ujar Fikri.

Jalur Afirmasi Berdasarkan Usia dan Pengabdian

Selain konversi PPPK Paruh Waktu, Fikri mengusulkan jalur afirmasi bagi guru non-ASN dengan mempertimbangkan usia, masa pengabdian, serta sertifikasi yang dimiliki.

Dalam skema yang ditawarkan, guru berusia di atas 35 tahun diarahkan melalui jalur PPPK atau mekanisme afirmasi yang mempertimbangkan sertifikasi dan pengalaman mengajar. Sementara itu, guru berusia di bawah 35 tahun diarahkan untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Fikri juga mendorong Presiden agar guru yang memenuhi kriteria dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa harus terus berada dalam sistem kontrak.

Menurutnya, penataan tenaga pendidik tidak semestinya hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi kepegawaian. Pemerintah juga perlu memastikan pengalaman, pengabdian, kompetensi, serta keberlanjutan pelayanan pendidikan tetap menjadi pertimbangan utama.

Dorong Penghapusan Kesenjangan Guru Negeri dan Swasta

Persoalan lain yang disoroti Fikri adalah perbedaan status dan nomenklatur profesi guru. Ia menilai perlu ada pembenahan menyeluruh agar tidak muncul kesenjangan perlakuan antara guru PNS, PPPK, honorer, maupun pendidik di sekolah swasta.

Melalui revisi Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), Fikri mendorong penyatuan nomenklatur profesi guru. Tujuannya, seluruh pendidik memperoleh pengakuan yang lebih setara sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional.

Gagasan tersebut menempatkan kesejahteraan dan kepastian karier guru sebagai bagian dari reformasi pendidikan, bukan sekadar persoalan status administratif.

Pemerintah Telah Umumkan Transisi PPPK Mulai 2027

Di sisi lain, perkembangan kebijakan pemerintah menunjukkan bahwa pembahasan peningkatan status PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu telah memasuki tahap kesepakatan.

Pada 6 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa pemerintah menyepakati peningkatan status PPPK Paruh Waktu lintas profesi menjadi PPPK Penuh Waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut mencakup tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, serta tenaga teknis dan pelayanan lainnya.

Pemerintah juga menyampaikan bahwa PPPK Penuh Waktu akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027.

Dengan demikian, gagasan Fikri mengenai konversi PPPK Paruh Waktu menjadi Penuh Waktu sejalan dengan arah kebijakan yang telah diumumkan pemerintah. Namun, usulan lain seperti jalur afirmasi berdasarkan usia dan pengabdian, pengangkatan guru menjadi PNS tanpa sistem kontrak, serta penyatuan status guru negeri dan swasta masih memerlukan pembahasan dan pengaturan lebih lanjut.

Kepastian Nasib Guru Tidak Boleh Berhenti pada Perubahan Status

Tantangan pemerintah ke depan bukan hanya mengubah nomenklatur atau status kepegawaian. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan kejelasan hak, penghasilan, jaminan sosial, jenjang karier, serta pemerataan penempatan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah juga perlu menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi guru yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.

Bagi para pendidik, kepastian status bukan sekadar persoalan administratif. Hal tersebut berkaitan langsung dengan kesejahteraan keluarga, penghargaan atas masa pengabdian, dan kemampuan mereka menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itu, setiap kebijakan transisi menuju 2027 perlu disertai aturan teknis yang jelas, pendataan yang akurat, serta jaminan bahwa tidak ada guru yang kehilangan hak hanya akibat perubahan sistem kepegawaian.

Publik berhak mengawasi apakah reformasi tata kelola guru benar-benar menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi para pendidik, atau hanya mengganti istilah tanpa menyelesaikan persoalan mendasar.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *