Soekarno Disebut Punya Dua Jenderal yang Sulit Dikendalikan: AH Nasution dan Soeharto, Teguh pada Prinsip atau Pertarungan Kekuasaan?

JAKARTA – Sejarah perjalanan militer dan politik Indonesia menyimpan kisah menarik mengenai hubungan antara Presiden pertama RI, Soekarno, dengan dua tokoh penting Angkatan Darat, yakni Jenderal Abdul Haris (AH) Nasution dan Jenderal Soeharto.

Keduanya merupakan figur militer yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia. Nama mereka juga berkaitan erat dengan dinamika hubungan antara kekuasaan sipil, militer, dan kepentingan politik nasional pada masa pemerintahan Soekarno.

Beredar sebuah narasi sejarah yang menyebutkan bahwa Soekarno pernah menganggap AH Nasution dan Soeharto sebagai dua jenderal yang paling sulit diperintah dan dikendalikan.

Namun, klaim mengenai pernyataan langsung Soekarno tersebut perlu ditelusuri lebih jauh karena belum ditemukan sumber primer yang dapat memastikan keaslian kutipan tersebut.

Meski demikian, perjalanan sejarah keduanya memang memperlihatkan sejumlah perbedaan dan ketegangan dengan kebijakan maupun dinamika kekuasaan pada masa itu.

AH NASUTION: PENOLAKAN ANGKATAN KELIMA DAN KETEGANGAN DENGAN SOEKARNO

Jenderal Besar AH Nasution merupakan salah satu tokoh militer penting dalam sejarah Indonesia. Ia dikenal melalui perannya dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan organisasi militer, serta dinamika politik nasional pada masa Demokrasi Terpimpin.

Salah satu persoalan besar yang memperlihatkan perbedaan sikap antara Angkatan Darat dan kelompok pendukung Presiden Soekarno adalah wacana pembentukan Angkatan Kelima.

Gagasan tersebut berkaitan dengan rencana mempersenjatai kelompok buruh dan tani untuk memperkuat pertahanan nasional di tengah konfrontasi Indonesia-Malaysia.

Wacana ini mendapatkan dukungan dari PKI, tetapi menghadapi penolakan keras dari pimpinan Angkatan Darat.

AH Nasution termasuk tokoh militer yang menentang pembentukan Angkatan Kelima. Pimpinan Angkatan Darat menilai bahwa pembentukan kekuatan bersenjata baru di luar empat angkatan yang sudah ada berpotensi menimbulkan persoalan dalam sistem pertahanan dan keseimbangan kekuatan militer.

Perbedaan tersebut memperlihatkan ketegangan antara kepentingan politik Presiden Soekarno, PKI, dan pimpinan Angkatan Darat.

Penolakan terhadap gagasan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari situasi politik nasional yang semakin terpolarisasi menjelang peristiwa 1965.

Catatan sejarah Pusat Sejarah TNI menyebutkan bahwa Nasution secara tegas menolak Nasakomisasi ABRI dan pembentukan Angkatan Kelima.

SOEHARTO DAN PERALIHAN KEKUASAAN SETELAH G30S

Nama Jenderal Soeharto memiliki posisi tersendiri dalam sejarah Indonesia, terutama setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Ketika situasi politik dan keamanan nasional mengalami gejolak, Soeharto mengambil peran penting dalam pengendalian Angkatan Darat.

Pada 1 Oktober 1965, Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat setelah peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi TNI AD.

Perkembangan berikutnya membawa Indonesia memasuki periode perubahan politik besar.

Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban.

Sehari setelahnya, pada 12 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan keputusan pembubaran PKI.

Peristiwa tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto.

Namun, sejarah Supersemar dan proses peralihan kekuasaan masih menjadi objek kajian para sejarawan, terutama mengenai konteks politik, tekanan terhadap Presiden Soekarno, serta batas kewenangan yang diberikan melalui surat perintah tersebut.

Karena itu, narasi bahwa Soeharto secara sederhana menolak semua desakan untuk menggulingkan Soekarno demi mempertahankan jalur konstitusional tidak sepenuhnya menggambarkan kompleksitas peristiwa sejarah tersebut.

BUKAN SEKADAR KETAATAN, TETAPI JUGA PERSOALAN KEKUASAAN

Hubungan antara pemimpin negara dan jajaran militer merupakan salah satu persoalan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Dalam sistem negara konstitusional, prajurit memang dituntut memiliki disiplin dan kepatuhan terhadap rantai komando. Namun, pelaksanaan perintah juga harus berada dalam batas hukum dan konstitusi.

Sejarah AH Nasution memperlihatkan bagaimana perbedaan pandangan mengenai arah politik dan pertahanan negara dapat menimbulkan ketegangan serius antara pimpinan militer dan pemerintah.

Sementara perjalanan Soeharto memperlihatkan bagaimana kekuatan militer dapat memainkan peran besar dalam perubahan politik dan struktur kekuasaan nasional.

Kedua tokoh tersebut memiliki perjalanan sejarah yang kompleks. Karena itu, penilaian terhadap sikap dan keputusan mereka harus didasarkan pada dokumen sejarah, kesaksian pelaku, serta kajian akademis, bukan hanya narasi populer yang beredar.

PELAJARAN SEJARAH UNTUK GENERASI SEKARANG

Kisah AH Nasution dan Soeharto menghadirkan pertanyaan penting mengenai batas ketaatan seorang bawahan terhadap atasannya.

Apakah seorang prajurit harus selalu melaksanakan perintah tanpa mempertimbangkan konsekuensinya? Atau justru harus memiliki keberanian untuk mengingatkan apabila sebuah perintah bertentangan dengan hukum dan konstitusi?

Dalam negara hukum, loyalitas kepada institusi dan negara tidak boleh dipisahkan dari kepatuhan terhadap konstitusi.

Disiplin bukan berarti menghilangkan akal sehat, sementara keberanian menyampaikan perbedaan pendapat juga harus tetap berada dalam koridor hukum.

Sejarah Indonesia memberikan banyak pelajaran bahwa hubungan antara kekuasaan politik dan militer harus selalu dijaga melalui prinsip profesionalisme, supremasi hukum, dan kepentingan nasional.

Rakyat Berhak Tahu. Sejarah Harus Berdasarkan Fakta, Bukan Sekadar Legenda.

Referensi sejarah:

• Pusat Sejarah TNI, biografi Jenderal Besar AH Nasution.
• Ensiklopedia Sejarah Indonesia, Kementerian Kebudayaan, mengenai Angkatan Kelima.
• Deutsche Welle (DW), kajian sejarah Supersemar.
• Kajian akademis mengenai dinamika politik dan militer Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin.