Prabowo Ungkap Tambang Emas Ilegal Beroperasi 8 Tahun, Produksi 6 Ton per Tahun dan Bernilai Rp15 Triliun

Sorotan Publik, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkap keberadaan tambang emas yang disebut telah beroperasi selama delapan tahun tanpa izin dengan kapasitas produksi mencapai sekitar 500 kilogram emas setiap bulan. Aktivitas tersebut diperkirakan menghasilkan enam ton emas dalam setahun dengan nilai ekonomi sekitar Rp15 triliun.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

“Ada satu tambang yang sudah beroperasi delapan tahun tanpa izin, tiap bulan yang dihasilkan adalah 500 kilogram emas. Satu tahun berarti enam ton,” ujar Prabowo.

Presiden menyoroti besarnya potensi kekayaan negara yang tidak tercatat apabila aktivitas pertambangan berlangsung tanpa izin dan tidak memenuhi kewajiban kepada negara, termasuk pembayaran pajak serta royalti.

Menurut Prabowo, praktik pertambangan ilegal merupakan bentuk pengambilan kekayaan negara yang merugikan kepentingan masyarakat.

Rp15 Triliun Bisa Renovasi 15.000 Sekolah

Dalam pidatonya, Prabowo menghubungkan nilai ekonomi emas dari tambang ilegal tersebut dengan kebutuhan pembangunan sektor pendidikan.

Ia mempertanyakan berapa banyak sekolah yang dapat diperbaiki apabila potensi dana sekitar Rp15 triliun bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara.

“Rp15 triliun, kita bisa bangun berapa ribu sekolah?” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan bahwa biaya rata-rata renovasi satu sekolah diperkirakan mencapai Rp1 miliar. Dengan asumsi tersebut, dana Rp15 triliun secara matematis berpotensi membiayai renovasi sekitar 15.000 sekolah.

Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menganggarkan perbaikan sekitar 70.000 sekolah hingga akhir 2026. Jumlah tersebut masih perlu dibandingkan dengan total sekitar 368.000 sekolah di Indonesia.

Perbandingan itu digunakan Presiden untuk menggambarkan besarnya manfaat yang dapat diperoleh masyarakat apabila kekayaan alam dikelola sesuai aturan dan penerimaannya masuk ke kas negara.

Lokasi dan Pihak Pengelola Belum Diungkap

Meski mengungkap besarnya produksi dan nilai ekonomi tambang tersebut, dalam pernyataan yang diberitakan ANTARA, Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik lokasi tambang, identitas perusahaan atau pihak pengelola, maupun pihak yang diduga berada di balik operasionalnya.

Informasi mengenai tambang tersebut disampaikan sebagai laporan yang diterima Presiden. Karena itu, rincian lokasi, legalitas, kapasitas produksi, aliran hasil penjualan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab masih perlu diungkap dan diverifikasi melalui proses penegakan hukum.

Sebelumnya, Prabowo juga pernah menyampaikan laporan mengenai 1.063 titik tambang ilegal di berbagai daerah dengan potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun.

Besarnya angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pertambangan tanpa izin bukan hanya menyangkut pelanggaran administrasi dan hukum, tetapi juga berkaitan dengan pengawasan sumber daya alam, penerimaan negara, serta dampak lingkungan.

Penegakan Hukum Harus Menyentuh Seluruh Rantai Tambang

Pengungkapan tambang emas yang disebut beroperasi selama delapan tahun tanpa izin memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pertambangan. Aktivitas dengan kapasitas produksi yang disebut mencapai ratusan kilogram emas setiap bulan tentu membutuhkan penelusuran menyeluruh.

Penindakan tidak cukup hanya menyasar pekerja lapangan atau menghentikan kegiatan operasional. Aparat penegak hukum perlu menelusuri pemilik modal, pengendali kegiatan, jalur distribusi, pembeli hasil tambang, hingga kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang membantu melancarkan aktivitas tersebut.

Di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bahwa penertiban pertambangan ilegal dilakukan secara transparan, berdasarkan bukti, dan sesuai ketentuan hukum.

Kekayaan alam Indonesia seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Potensi penerimaan negara dari sektor pertambangan tidak boleh hilang akibat aktivitas yang berlangsung di luar pengawasan dan ketentuan perundang-undangan.

Bagi masyarakat, persoalan ini bukan semata-mata tentang angka Rp15 triliun, melainkan tentang siapa yang menguasai sumber daya alam, bagaimana hasilnya diperoleh, serta mengapa aktivitas yang disebut berlangsung bertahun-tahun dapat terus berjalan tanpa izin.

Rakyat Berhak Tahu. Pers Pilar Keempat Demokrasi.

Sumber: ANTARA News, CNN Indonesia, dan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam HUT ke-15 Partai NasDem, 11 November 2026.