Di Tengah Isu Pengunduran Diri, Gibran Undang Relawan ke Istana Wapres Hari Ini! Ada Agenda Penting di Balik Pertemuan?
JAKARTA – Situasi politik nasional kembali menjadi perhatian publik menyusul kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah berkembangnya isu tersebut, Gibran dikabarkan mengundang sejumlah relawan pendukungnya untuk bertemu di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/11/2026) siang.
Informasi mengenai undangan tersebut disampaikan Ketua Umum Relawan Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bersama sejumlah relawan menerima undangan langsung dari Gibran untuk menghadiri pertemuan di Istana Wapres sekitar pukul 13.00 WIB.
Namun, Andi mengaku belum mengetahui secara pasti agenda maupun tujuan pertemuan tersebut.
Ia juga menyatakan masih menunggu konfirmasi langsung dari Gibran mengenai kabar pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
RELAWAN MENUNGGU PENJELASAN LANGSUNG GIBRAN
Undangan pertemuan tersebut muncul ketika pemberitaan mengenai pengunduran diri Gibran semakin berkembang.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, sebelumnya membenarkan kabar bahwa Gibran telah memutuskan mundur dari jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan Budi Arie tersebut disampaikan kepada sejumlah media pada Rabu (11/11/2026).
Sementara itu, informasi mengenai penyerahan surat pengunduran diri Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto juga menjadi perhatian publik.
Namun, kepastian mengenai proses administrasi dan konstitusional pengunduran diri tersebut masih memerlukan penjelasan resmi dari lembaga negara terkait.
SURAT PENGUNDURAN DIRI DAN AGENDA DPR MENJADI SOROTAN
Di tengah berkembangnya informasi tersebut, muncul kabar bahwa Gibran kemungkinan akan menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Andi Azwan juga mengaku memperoleh informasi mengenai perubahan jadwal Rapat Paripurna DPR RI yang semula direncanakan berlangsung pukul 10.00 WIB menjadi pukul 14.00 WIB.
Perubahan jadwal tersebut turut menarik perhatian karena sebelumnya DPR telah menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi terkait persoalan Gibran.
Meski demikian, hubungan langsung antara perubahan jadwal rapat DPR, rencana pertemuan relawan, dan proses pengunduran diri belum dapat dipastikan.
PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN STATUS WAKIL PRESIDEN
Persoalan pengunduran diri Wakil Presiden tidak dapat diselesaikan hanya melalui pernyataan politik atau informasi yang beredar di ruang publik.
Mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden memiliki dasar konstitusional dan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah menjelaskan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden secara formal harus disampaikan kepada MPR.
MPR selanjutnya menjalankan mekanisme konstitusional terkait kekosongan jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan UUD 1945.
Karena itu, pernyataan mengenai niat mundur, kabar penyerahan surat, dan keputusan pemberhentian secara formal merupakan tahapan yang harus dibedakan.
Hingga informasi ini dihimpun, tujuan pertemuan Gibran dengan para relawan di Istana Wakil Presiden maupun kepastian agenda penyerahan surat pengunduran diri masih menunggu penjelasan lebih lanjut.
Pertemuan tersebut kini menjadi perhatian karena berlangsung di tengah dinamika politik dan konstitusional yang sedang berkembang.
Masyarakat menunggu keterangan langsung dari Gibran untuk memastikan perkembangan terbaru mengenai status dan kelanjutan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Sumber: Kompas TV, ANTARA, dan pemberitaan media nasional.
Rakyat Berhak Tahu. Pers Pilar Keempat Demokrasi.
