120 Suara Pembuka: Anatomi Manuver Parlemen di Balik Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran, 460 Anggota DPR Jadi Penentu?

JAKARTA – Peta politik di Senayan memasuki babak baru setelah 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dukungan awal tersebut menjadi perhatian karena berasal dari berbagai kekuatan politik dengan komposisi parlemen yang berbeda-beda. Namun, dari total 580 anggota DPR periode 2024–2029, sebanyak 120 penandatangan baru mewakili sekitar 20,69 persen kekuatan parlemen.

Artinya, masih terdapat 460 anggota DPR lainnya yang belum tercantum sebagai penandatangan usulan awal.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa telah mengonfirmasi bahwa 120 anggota tersebut berasal dari delapan fraksi. Usulan itu berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yakni hak menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Pimpinan DPR menyatakan usulan tersebut akan diproses melalui mekanisme kelembagaan, termasuk rapat pimpinan dan Badan Musyawarah sebelum ditindaklanjuti dalam forum paripurna.

Dengan demikian, angka 120 merupakan jumlah pengusul awal, bukan jumlah suara yang telah dipastikan mendukung keputusan akhir DPR.

PETA KEKUATAN DELAPAN FRAKSI DI DPR

Jika dibandingkan dengan jumlah kursi masing-masing partai berdasarkan hasil Pemilu 2024, komposisi pengusul awal memperlihatkan tingkat partisipasi yang berbeda.

Berikut perbandingannya:

1. PKS: 28 DARI 53 KURSI

PKS menjadi penyumbang pengusul terbanyak dengan 28 anggota atau sekitar 52,83 persen dari total 53 kursi yang dimiliki.

Sebanyak 25 anggota lainnya belum tercantum dalam daftar penandatangan awal.

2. DEMOKRAT: 18 DARI 44 KURSI

Partai Demokrat menyumbangkan 18 anggota atau sekitar 40,91 persen dari total 44 kursi.

Sebanyak 26 anggota lainnya belum masuk daftar pengusul awal.

3. NASDEM: 19 DARI 69 KURSI

NasDem menyumbangkan 19 anggota atau sekitar 27,54 persen dari total 69 kursi.

Masih terdapat 50 anggota yang belum tercantum sebagai penandatangan.

4. PKB: 18 DARI 68 KURSI

PKB menyumbangkan 18 anggota atau sekitar 26,47 persen dari total 68 kursi.

Sebanyak 50 anggota lainnya belum masuk daftar pengusul awal.

5. PDIP: 14 DARI 110 KURSI

PDI Perjuangan menyumbangkan 14 anggota atau sekitar 12,73 persen dari total 110 kursi.

Sebanyak 96 anggota lainnya belum tercantum dalam daftar pengusul.

6. GERINDRA: 11 DARI 86 KURSI

Gerindra menyumbangkan 11 anggota atau sekitar 12,79 persen dari total 86 kursi.

Sebanyak 75 anggota lainnya belum masuk daftar penandatangan awal.

7. GOLKAR: 11 DARI 102 KURSI

Golkar menyumbangkan 11 anggota atau sekitar 10,78 persen dari total 102 kursi.

Sebanyak 91 anggota lainnya belum tercantum sebagai pengusul awal.

8. PAN: 1 DARI 48 KURSI

PAN menyumbangkan satu anggota atau sekitar 2,08 persen dari total 48 kursi.

Sebanyak 47 anggota lainnya belum tercantum dalam daftar penandatangan.

Data jumlah kursi mengacu pada hasil penetapan Pemilu Legislatif 2024 oleh KPU RI.

MATEMATIKA KONSTITUSI: BERAPA SUARA YANG DIBUTUHKAN?

Persoalan paling penting bukan sekadar berapa banyak anggota DPR yang telah menandatangani usulan HMP, melainkan berapa dukungan yang dibutuhkan apabila proses berlanjut menuju permintaan pemeriksaan pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa pengajuan permintaan DPR kepada MK harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan syarat kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Dengan jumlah anggota DPR sebanyak 580 orang, perhitungannya sebagai berikut:

1. SYARAT KEHADIRAN

Dua pertiga dari 580 anggota DPR adalah sekitar 386,67 orang.

Karena jumlah anggota harus berupa bilangan bulat, minimal diperlukan 387 anggota untuk memenuhi kuorum.

2. JIKA SELURUH ANGGOTA HADIR

Apabila seluruh 580 anggota DPR hadir, dukungan minimal yang dibutuhkan adalah dua pertiga dari 580, yakni 387 suara.

Jika diasumsikan seluruh 120 pengusul awal memberikan suara setuju, masih diperlukan tambahan 267 suara.

3. JIKA RAPAT HANYA DIHADIRI 387 ANGGOTA

Apabila jumlah kehadiran tepat memenuhi batas kuorum minimum, dukungan yang dibutuhkan adalah dua pertiga dari 387 orang, yaitu 258 suara.

Dengan asumsi seluruh 120 pengusul awal memberikan suara setuju, diperlukan tambahan 138 suara.

Perhitungan tersebut merupakan simulasi berdasarkan Pasal 7B ayat (3), bukan prediksi hasil pemungutan suara.

Hal penting lainnya, tanda tangan pengusul awal tidak otomatis menjamin bahwa seluruh penandatangan akan memberikan suara yang sama dalam setiap tahapan berikutnya.

TIGA SIMULASI PETA KEKUATAN PARLEMEN

Untuk memahami dinamika politik di Senayan, komposisi kursi partai dapat digunakan sebagai dasar simulasi matematis.

Namun, simulasi berikut hanya menggambarkan jumlah kursi apabila seluruh anggota partai terkait memberikan dukungan. Ini bukan bukti bahwa partai-partai tersebut telah menyepakati koalisi atau memberikan instruksi politik tertentu.

SKENARIO PERTAMA: PDIP, PKS, DEMOKRAT, DAN NASDEM

Jika seluruh anggota dari empat partai tersebut memberikan dukungan:

• PDIP: 110 kursi.
• PKS: 53 kursi.
• Demokrat: 44 kursi.
• NasDem: 69 kursi.

TOTAL: 276 KURSI.

Jumlah tersebut secara matematis melampaui kebutuhan 258 suara apabila rapat hanya dihadiri tepat 387 anggota DPR.

Namun, dukungan 276 kursi belum otomatis memenuhi kebutuhan apabila jumlah anggota yang hadir lebih besar.

SKENARIO KEDUA: DITAMBAH PKB

Apabila PKB dengan 68 kursi bergabung dalam simulasi tersebut, perhitungannya menjadi:

276 + 68 = 344 KURSI.

Komposisi ini memperlihatkan bagaimana tambahan satu kekuatan fraksi dapat mengubah perhitungan dukungan dalam forum parlemen.

SKENARIO KETIGA: DITAMBAH GERINDRA

Jika Gerindra dengan 86 kursi juga dimasukkan ke dalam simulasi, hasilnya menjadi:

344 + 86 = 430 KURSI.

Secara matematis, angka tersebut melampaui kebutuhan 387 suara apabila seluruh anggota DPR hadir dan seluruh anggota dalam kelompok simulasi memberikan persetujuan.

Sekali lagi, angka-angka tersebut merupakan simulasi berdasarkan kepemilikan kursi partai, bukan pernyataan bahwa fraksi-fraksi tersebut telah membentuk blok pendukung HMP.

DINAMIKA POLITIK DAN POSISI PARTAI BESAR

Komposisi 120 pengusul memperlihatkan bahwa usulan HMP tidak hanya berasal dari satu kekuatan politik.

PKS menjadi fraksi dengan jumlah penandatangan terbanyak, sementara Demokrat, NasDem, PKB, dan PDIP juga memberikan kontribusi.

Di sisi lain, keberadaan anggota pengusul dari Gerindra dan Golkar juga memperlihatkan bahwa dukungan awal tersebut tidak sepenuhnya terbatas pada partai-partai di luar pemerintahan.

Namun, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh partai telah menentukan sikap resmi mengenai hasil akhir proses HMP.

Sikap anggota DPR dalam pengajuan awal juga perlu dibedakan dari keputusan resmi fraksi, instruksi partai, maupun suara dalam rapat paripurna.

Pertemuan antarpimpinan partai, komunikasi politik, dan perkembangan hubungan antarkekuatan politik dapat menjadi bagian dari dinamika yang patut diamati. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak dapat langsung ditafsirkan sebagai bukti adanya kesepakatan untuk mendukung atau menggagalkan proses HMP tanpa konfirmasi dari pihak terkait.

BAGAIMANA JIKA ADA FRAKSI MEMILIH WALKOUT?

Dalam praktik parlemen, ketidakhadiran anggota atau keputusan walkout dapat memengaruhi jumlah kehadiran dalam sebuah rapat.

Apabila jumlah anggota yang hadir tidak mencapai 387 orang, persyaratan kuorum sebagaimana Pasal 7B ayat (3) tidak terpenuhi.

Namun, apabila kuorum tetap terpenuhi, keputusan akan ditentukan berdasarkan jumlah anggota yang hadir dan memberikan persetujuan sesuai ambang batas konstitusional.

Karena itu, kehadiran anggota DPR menjadi salah satu faktor penting dalam proses pengambilan keputusan.

Meski demikian, walkout tidak otomatis menggagalkan sebuah agenda. Dampaknya bergantung pada jumlah anggota yang tetap berada di ruang sidang dan ketentuan tata tertib yang berlaku.

DARI DPR KE MAHKAMAH KONSTITUSI: BUKAN PROSES OTOMATIS

Publik juga perlu memahami bahwa pengajuan HMP tidak serta-merta berarti Wakil Presiden langsung dimakzulkan.

Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui tahapan yang melibatkan tiga lembaga negara.

Tahapannya meliputi:

1. DPR menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
2. Permintaan pemeriksaan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi setelah memenuhi persyaratan konstitusional.
3. MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
4. Apabila MK membenarkan pendapat DPR, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR.
5. MPR mengambil keputusan melalui sidang sesuai persyaratan kuorum dan persetujuan yang diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, MK memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR. Proses tersebut bukan sekadar pertarungan jumlah kursi atau pengaruh politik.

BABAK PENENTU ADA PADA PROSES KONSTITUSIONAL

Perkembangan 120 pengusul HMP menjadi salah satu peristiwa politik yang penting untuk dicermati dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Namun, angka 120 tidak boleh langsung diterjemahkan sebagai kekuatan yang sudah memenangkan proses pemakzulan. Sebaliknya, 460 anggota yang belum menandatangani juga tidak otomatis dapat disebut sebagai kelompok penolak.

Peta politik masih dapat berubah seiring pembahasan di internal DPR, sikap fraksi, kehadiran anggota, serta tahapan konstitusional berikutnya.

Pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata siapa yang memiliki kekuatan kursi terbanyak, melainkan apakah seluruh proses dapat dijalankan secara transparan, berdasarkan bukti, dan sesuai konstitusi.

Dalam negara demokrasi, jabatan publik memiliki konsekuensi hukum dan konstitusional. Setiap dugaan harus diperiksa melalui mekanisme yang sah, sementara setiap lembaga negara wajib menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab.

Rakyat Berhak Tahu. Pers Pilar Keempat Demokrasi.

REFERENSI:

• DPR RI, 11 November 2026: Konfirmasi 120 anggota DPR pengusul HMP.
• KPU RI: Penetapan perolehan kursi DPR Pemilu 2024.
• UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7A dan Pasal 7B.
• JDIH Sekretariat Jenderal DPR RI.