Soeharto Lengser karena KKN, Akankah Sejarah 1998 Terulang di Era Prabowo?
JAKARTA — Sejarah Indonesia mencatat 1998 sebagai salah satu titik balik paling menentukan dalam perjalanan bangsa. Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri setelah berkuasa selama lebih dari tiga dekade, di tengah krisis ekonomi, gelombang demonstrasi, serta tekanan politik yang sangat kuat.
Isu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN menjadi salah satu sorotan besar dalam tuntutan reformasi saat itu. Namun, perjalanan Indonesia setelah Reformasi juga memperlihatkan bahwa persoalan korupsi tidak serta-merta berakhir setelah pergantian kekuasaan.
Dua puluh delapan tahun setelah Reformasi, pertanyaan mengenai masa depan pemberantasan korupsi kembali menjadi perhatian publik.
Kini Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia dengan membawa agenda pemerintahan yang antara lain menekankan pemberantasan korupsi, penertiban tata kelola negara, serta upaya memperkuat pengelolaan kekayaan nasional agar manfaatnya kembali kepada masyarakat.
Di tengah agenda tersebut, kritik dan tudingan terhadap pemerintahan juga terus bermunculan. Sebagian pihak bahkan melontarkan narasi bahwa pemerintahan Prabowo dapat membawa Indonesia ke arah yang buruk.
Namun, setiap tudingan seharusnya ditempatkan dalam koridor demokrasi dan dibuktikan dengan fakta. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi, tetapi kritik tidak boleh berubah menjadi fitnah, provokasi, maupun upaya menggiring masyarakat melalui informasi yang tidak terverifikasi.
Sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh menganggap seluruh kritik sebagai ancaman. Kekuasaan justru harus mampu membuktikan dirinya melalui kebijakan yang transparan, penegakan hukum yang adil, serta keberanian memberantas korupsi tanpa tebang pilih.
Pelajaran terbesar dari perjalanan Reformasi adalah bahwa pergantian pemimpin saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan bangsa.
Jika korupsi tetap berlangsung, mafia ekonomi tetap memiliki ruang, dan kekayaan negara hanya berputar di antara kelompok tertentu, maka pergantian rezim tidak akan memberikan perubahan mendasar bagi rakyat.
Karena itu, persoalan hari ini bukan semata-mata apakah Prabowo akan mampu mempertahankan kekuasaannya, tetapi apakah pemerintahan yang dipimpinnya mampu membuktikan komitmennya terhadap kepentingan rakyat.
Pemberantasan korupsi harus berlaku kepada siapa pun. Tidak boleh ada kelompok yang kebal hukum hanya karena memiliki kekuasaan, jabatan, kedekatan politik, kekuatan modal, maupun jaringan tertentu.
Indonesia juga perlu belajar dari perjalanan panjang setelah 1998. Mereka yang dahulu berbicara atas nama rakyat belum tentu semuanya tetap berada di garis perjuangan rakyat. Begitu pula mereka yang mengkritik pemerintah tidak otomatis menjadi musuh negara.
Ukuran yang paling penting adalah tindakan, integritas, dan keberpihakan nyata terhadap kepentingan masyarakat.
Jangan sampai bangsa ini kembali terjebak dalam sejarah yang sama: rakyat digerakkan oleh kemarahan, sementara setelah kekuasaan berganti, justru muncul kelompok baru yang menikmati kekayaan dan kekuasaan.
Pertanyaan besarnya kemudian sederhana: apakah sejarah kelam itu akan terulang kembali?
Ataukah Indonesia mampu keluar dari siklus pergantian kekuasaan yang hanya mengganti siapa yang berada di puncak, tanpa benar-benar membongkar akar persoalan korupsi dan ketidakadilan?
Pemerintahan Prabowo pada akhirnya akan dinilai bukan hanya dari pidato dan janji politik, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan rakyat.
Jika kekayaan negara benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat, hukum ditegakkan tanpa tebang pilih, korupsi diperangi tanpa pandang bulu, dan kritik tetap diberi ruang, maka demokrasi Indonesia akan semakin matang.
Sebaliknya, apabila kekuasaan kembali digunakan untuk kepentingan segelintir kelompok, sejarah akan kembali memberikan pelajaran yang mahal.
Rakyat tidak membutuhkan kultus terhadap pemimpin. Rakyat juga tidak membutuhkan kebencian kepada pemimpin.
Yang dibutuhkan adalah negara yang kuat, hukum yang adil, pemerintahan yang bersih, pers yang berani, serta masyarakat yang kritis dan tidak mudah diprovokasi.
Jangan sampai kita menyesal untuk kedua kalinya karena terlalu mudah percaya kepada siapa pun yang berteriak paling keras mengatasnamakan rakyat.
Salam waras.
— Abang Kaynan
