Hidup Sudah Serba Enak, Masa Tua Masih Mau Ditanggung Rakyat? MK Soroti Aturan Pensiun Pejabat Negara

JAKARTA — Hidup sudah serba enak, masa tua masih mau ditanggung rakyat? Pertanyaan tersebut kembali relevan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting terkait aturan hak keuangan dan pensiun bagi pimpinan serta anggota lembaga tinggi negara, termasuk anggota DPR.

Melalui Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, MK menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. MK memberikan waktu paling lama dua tahun kepada DPR dan pemerintah untuk menyusun undang-undang baru sebagai pengganti aturan tersebut.

Putusan tersebut tidak berarti hak pensiun yang selama ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1980 langsung hilang pada saat putusan dibacakan.

MK memberikan masa transisi. Selama belum terdapat aturan baru dalam jangka waktu yang ditentukan, UU tersebut masih memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, apabila hingga batas waktu dua tahun tidak tersedia undang-undang pengganti, UU Nomor 12 Tahun 1980 akan kehilangan kekuatan hukum mengikat.

Perkara ini bermula dari permohonan uji materi yang diajukan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).

Para pemohon mempersoalkan ketentuan mengenai hak pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dan pejabat negara lainnya. Mereka menilai ketentuan tersebut menimbulkan persoalan keadilan dan proporsionalitas, terutama jika dikaitkan dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Di sinilah perdebatan publik menjadi menarik.

Bagi rakyat biasa, masa tua bukan perkara sederhana. Jutaan masyarakat harus bekerja bertahun-tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara sebagian lainnya harus menyiapkan sendiri tabungan, jaminan hari tua, atau dana pensiun agar tidak menjadi beban keluarga ketika sudah tidak produktif.

Karena itu, ketika muncul aturan mengenai fasilitas pensiun bagi pejabat negara, wajar apabila masyarakat mempertanyakan kembali prinsip keadilan dan proporsionalitasnya.

Pertanyaannya bukan semata-mata apakah pejabat negara pantas mendapatkan penghargaan setelah menjalankan tugas.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: sampai sejauh mana negara harus memberikan fasilitas tersebut, dan siapa yang pada akhirnya menanggung pembiayaannya?

Jika sumber pembiayaan berasal dari APBN, maka uang tersebut pada hakikatnya merupakan uang publik. APBN berasal dari penerimaan negara yang salah satu sumber utamanya berasal dari pajak dan berbagai penerimaan lainnya yang dibayarkan atau dihasilkan dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, setiap fasilitas yang menggunakan uang negara semestinya dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip keadilan, kepatutan, transparansi dan kemampuan fiskal negara.

Kritik terhadap fasilitas pensiun pejabat juga tidak berarti seluruh anggota DPR atau pejabat negara harus dianggap tidak berjasa.

Pejabat negara tetap memiliki hak atas penghargaan dan perlindungan yang diatur oleh hukum. Namun, besaran, mekanisme, jangka waktu, serta sumber pembiayaannya perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Jangan sampai muncul kesan bahwa ketika berkuasa seseorang memperoleh berbagai fasilitas negara, lalu setelah tidak lagi menjabat masih memperoleh jaminan dari negara dalam jangka panjang, sementara rakyat yang membiayai negara justru harus berjuang sendiri menghadapi biaya hidup.

Putusan MK tersebut semestinya menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Pembentukan aturan baru tidak cukup hanya mengganti nama undang-undang atau mengubah beberapa pasal. Legislator perlu membuka ruang pembahasan yang transparan dan mempertimbangkan suara masyarakat.

Termasuk di dalamnya pertanyaan mengenai apakah sistem pensiun pejabat negara harus bersifat seumur hidup, bagaimana formula besaran manfaatnya, berapa lama seseorang harus menjabat untuk mendapatkan hak tersebut, serta bagaimana mekanisme pembiayaannya agar tidak membebani keuangan negara secara tidak proporsional.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa putusan MK bukan berarti seluruh hak pensiun pejabat negara langsung dihapus.

Ada masa transisi yang diberikan oleh MK. Selama masa tersebut, DPR dan pemerintah memiliki pekerjaan penting untuk menyusun regulasi baru sesuai konstitusi dan putusan MK.

Pada akhirnya, ukuran yang paling penting adalah rasa keadilan.

Negara memang membutuhkan pejabat yang bekerja profesional dan memiliki perlindungan yang layak. Tetapi negara juga memiliki kewajiban memastikan setiap rupiah APBN digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Kalau rakyat diminta berhemat, pejabat juga harus menunjukkan keteladanan.

Kalau rakyat diminta membayar pajak, penggunaan uang pajak harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dan kalau negara meminta masyarakat percaya kepada pemerintah serta lembaga negara, maka kebijakan mengenai fasilitas pejabat juga harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: apakah kebijakan tersebut benar-benar adil bagi seluruh rakyat?

Sebab pada akhirnya, APBN bukan milik pejabat.

APBN adalah uang negara yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat.

Masa depan sistem pensiun pejabat negara kini berada di tangan pembentuk undang-undang. Publik patut mengawasi proses tersebut agar aturan baru tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga masuk akal secara ekonomi dan dapat diterima berdasarkan rasa keadilan masyarakat.

Hidup sudah serba enak, masa tua masih mau ditanggung rakyat?

Yang dibutuhkan bukan sekadar fasilitas bagi mereka yang pernah berkuasa, tetapi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.