Roy Suryo Kembali Soroti Gelar Doktor Honoris Causa Raffi Ahmad, Status UIPM Pernah Dipersoalkan Kemendikbudristek
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Polemik gelar Doktor Honoris Causa (Dr. HC) yang diterima Raffi Ahmad dari Universal Institute of Professional Management (UIPM) kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, persoalan tersebut mencuat setelah Roy Suryo kembali melontarkan kritik dan menyebut gelar kehormatan tersebut sebagai gelar “abal-abal” dalam pemberitaan yang terbit pada 14 November 2026.
Pernyataan Roy Suryo menghidupkan kembali perdebatan mengenai kredibilitas lembaga pemberi gelar, terutama karena status UIPM pernah menjadi perhatian Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024.
Persoalan ini bukan semata-mata berkaitan dengan popularitas Raffi Ahmad. Ada pertanyaan lebih mendasar mengenai legalitas lembaga pendidikan, standar pemberian gelar kehormatan, serta bagaimana pemerintah Indonesia menentukan pengakuan terhadap kualifikasi pendidikan yang diterbitkan institusi luar negeri.
Polemik Bermula dari Pemberian Gelar pada September 2024
Raffi Ahmad mengumumkan penerimaan gelar Doktor Honoris Causa dari Universal Institute of Professional Management pada 27 September 2024.
Gelar kehormatan tersebut diberikan dalam bidang Event Management and Global Digital Development. Pemberian penghargaan itu dikaitkan dengan kontribusi Raffi di industri hiburan, bisnis, dan pengembangan kegiatan digital.
Namun, setelah pengumuman tersebut beredar, publik mulai mempertanyakan profil, keberadaan, dan status institusi yang memberikan gelar.
Perhatian masyarakat kemudian mengarah kepada UIPM, yang menyebut memiliki kegiatan pendidikan di Thailand dan sejumlah aktivitas pendidikan jarak jauh.
Pertanyaan mengenai status lembaga tersebut semakin berkembang setelah pemerintah Indonesia melakukan penelusuran terhadap keberadaan UIPM di dalam negeri.
Investigasi LLDIKTI Tidak Menemukan Aktivitas Operasional UIPM di Bekasi
Pada 29 dan 30 September 2024, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IV melakukan investigasi terhadap alamat UIPM yang tercantum di Plaza Summarecon Bekasi, Jawa Barat.
Hasil pemeriksaan menyatakan tim tidak menemukan aktivitas operasional perguruan tinggi maupun kegiatan perkantoran UIPM di lokasi tersebut.
Melalui pemberitahuan resmi pada 3 Oktober 2024, LLDIKTI Wilayah IV menyatakan bahwa UIPM belum memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
Temuan tersebut kemudian menjadi dasar perhatian pemerintah terhadap status dan aktivitas lembaga tersebut.
Kemendikbudristek juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar memastikan status perguruan tinggi melalui basis data resmi sebelum mempercayai legalitas suatu lembaga pendidikan.
Pemerintah Pernah Menyatakan Gelar dari UIPM Tidak Dapat Diakui di Indonesia
Dalam keterangan yang disampaikan pada Oktober 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menjelaskan bahwa tanpa izin operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dipersyaratkan, gelar akademik dari perguruan tinggi asing tersebut tidak dapat diakui di Indonesia.
Pernyataan itu menjadi bagian penting dalam polemik gelar yang diterima Raffi Ahmad.
Meski demikian, terdapat perbedaan yang perlu dipahami masyarakat. Gelar yang diterima Raffi merupakan Doktor Honoris Causa atau doktor kehormatan, bukan gelar doktor akademik yang diperoleh melalui pendidikan formal program doktor atau S3, penelitian disertasi, dan proses akademik sebagaimana lazimnya.
Doktor Honoris Causa merupakan bentuk penghargaan kehormatan yang diberikan oleh institusi pendidikan kepada seseorang atas kontribusi atau jasa tertentu. Mekanisme dan persyaratannya berbeda dari proses memperoleh gelar doktor akademik.
Karena itu, pembahasan mengenai gelar Raffi perlu mempertimbangkan dua persoalan secara terpisah: kedudukan gelar kehormatan tersebut menurut aturan yang berlaku dan status institusi yang menerbitkannya.
Roy Suryo Kembali Mengangkat Persoalan Kredibilitas Gelar
Dalam pemberitaan 14 November 2026, Roy Suryo kembali menyoroti gelar kehormatan Raffi Ahmad dan menggunakan istilah “abal-abal” untuk mengkritiknya.
Sorotan tersebut berkaitan dengan sejumlah pertanyaan mengenai UIPM, termasuk status lembaga, keberadaan institusi, dan proses pemberian gelar kehormatan.
Namun, istilah yang digunakan Roy Suryo merupakan penilaian atau kritik dari pihak yang bersangkutan. Istilah tersebut tidak boleh langsung diperlakukan sebagai kesimpulan hukum mengenai Raffi Ahmad maupun sebagai putusan resmi terhadap status gelarnya.
Penilaian mengenai legalitas dan pengakuan suatu gelar harus merujuk pada dokumen institusi, ketentuan perundang-undangan, serta keterangan otoritas pendidikan yang berwenang.
Dengan demikian, kritik terhadap lembaga pemberi gelar harus dibedakan dari tuduhan terhadap penerima penghargaan.
Kredibilitas Lembaga Pendidikan Menjadi Persoalan Utama
Kasus UIPM memperlihatkan pentingnya transparansi lembaga yang memberikan penghargaan akademik kepada tokoh publik.
Masyarakat perlu mengetahui siapa penyelenggara pendidikan, di negara mana institusi tersebut terdaftar, bagaimana status akreditasinya, serta apakah lembaga itu memiliki kewenangan untuk memberikan gelar sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Terlebih, gelar akademik dan gelar kehormatan memiliki makna serta mekanisme yang berbeda. Keduanya tidak seharusnya dicampuradukkan dalam pemberitaan maupun komunikasi publik.
Bagi tokoh masyarakat yang menerima penghargaan akademik, keterbukaan mengenai institusi pemberi gelar juga penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Sementara itu, bagi pemerintah, pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan kejelasan mekanisme pengakuan kualifikasi luar negeri menjadi bagian penting dalam menjaga mutu serta kredibilitas sistem pendidikan nasional.
Publik Menunggu Kejelasan Status dan Dokumen UIPM
Kembali mencuatnya pernyataan Roy Suryo menunjukkan bahwa polemik gelar kehormatan Raffi Ahmad belum sepenuhnya hilang dari ruang publik.
Fakta yang telah disampaikan pemerintah pada 2024 adalah UIPM belum memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dan tim investigasi LLDIKTI tidak menemukan aktivitas operasional maupun perkantoran lembaga tersebut di alamat yang diperiksa di Bekasi.
Namun, penilaian yang lebih menyeluruh mengenai status institusi di negara asalnya, dasar pemberian gelar, serta dokumen akademik yang diterbitkan perlu didasarkan pada pemeriksaan otoritas yang berwenang di negara terkait.
Sorotan publik seharusnya diarahkan pada transparansi dan akuntabilitas lembaga pemberi gelar, bukan sekadar perdebatan personal.
Sebab, kredibilitas pendidikan tidak ditentukan oleh popularitas penerima penghargaan, melainkan oleh integritas institusi, kejelasan standar akademik, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.
