63 Anggota DPR Lulusan SMA, 211 Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan: Feri Amsari Soroti Transparansi Wakil Rakyat

0
1794754503570-1-1

SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Transparansi latar belakang pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menjadi sorotan. Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mempertanyakan keterbukaan informasi pendidikan para wakil rakyat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menyusun undang-undang untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Sorotan tersebut berkaitan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Politik 2024 yang bersumber dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari total 580 anggota DPR RI terpilih periode 2024–2029, sebanyak 63 orang tercatat berpendidikan SMA atau sederajat, sedangkan 211 orang tidak mencantumkan riwayat pendidikan.

“Di DPR bahkan 63 orang ijazah SMA, 211 tidak jelas riwayat pendidikannya, mengurus pembentukan undang-undang dalam berbagai bidang,” ujar Feri Amsari dalam pernyataan yang dikutip dalam bahan pemberitaan.

Pernyataan tersebut memunculkan kembali perdebatan mengenai hubungan antara pendidikan formal, kompetensi legislasi, dan transparansi informasi pejabat publik.

BPS Catat Latar Belakang Pendidikan 580 Anggota DPR

Berdasarkan publikasi BPS Statistik Politik 2024, rincian pendidikan anggota DPR RI terpilih pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

  • SMA atau sederajat: 63 orang (10,85 persen).
  • Diploma III (D3): 3 orang (0,52 persen).
  • Sarjana (S1): 155 orang (26,72 persen).
  • Magister (S2): 119 orang (20,52 persen).
  • Doktor (S3): 29 orang (5 persen).
  • Tidak mencantumkan pendidikan: 211 orang (36,38 persen).

Data tersebut menggambarkan latar belakang pendidikan anggota DPR RI yang terpilih untuk periode 2024–2029.

Kelompok lulusan S1 menjadi kategori terbesar dengan 155 orang. Sementara itu, terdapat 211 anggota DPR yang informasi pendidikan terakhirnya tidak tercantum dalam data pencalonan yang menjadi sumber publikasi BPS.

Angka 211 orang tersebut setara dengan sekitar 36,38 persen dari keseluruhan anggota DPR RI.

Tidak Mencantumkan Pendidikan Bukan Berarti Tidak Memiliki Ijazah

Ada satu hal penting yang perlu diluruskan agar masyarakat tidak salah memahami data tersebut.

BPS tidak menyatakan bahwa 211 anggota DPR RI tidak memiliki ijazah, tidak pernah mengenyam pendidikan, ataupun menggunakan dokumen pendidikan palsu.

Keterangan yang tersedia hanya menunjukkan bahwa informasi pendidikan mereka tidak dicantumkan dalam data yang bersumber dari dokumen pencalonan KPU.

Dengan demikian, istilah yang tepat adalah tidak mencantumkan riwayat pendidikan, bukan tidak memiliki pendidikan.

Perbedaan ini penting karena kritik terhadap transparansi harus tetap didasarkan pada fakta. Tidak tepat menjadikan kekosongan informasi dalam sebuah data sebagai dasar untuk menuduh seseorang tidak memiliki ijazah atau melakukan pelanggaran administrasi.

UU Pemilu Menetapkan Syarat Minimal Pendidikan SMA

Persyaratan pendidikan bagi calon anggota DPR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 240 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

Artinya, pendidikan SMA atau sederajat merupakan persyaratan minimal untuk menjadi calon anggota DPR berdasarkan ketentuan tersebut.

Karena itu, 63 anggota DPR yang tercatat lulusan SMA atau sederajat tidak otomatis melanggar ketentuan pencalonan. Mereka berada pada jenjang pendidikan minimal yang diperbolehkan undang-undang.

Persoalan yang berbeda adalah bagaimana memastikan informasi pendidikan para calon dan anggota terpilih dapat diakses secara transparan oleh masyarakat.

Pendidikan Formal dan Kompetensi Legislasi Menjadi Perhatian

DPR memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggota DPR terlibat dalam pembahasan dan pembentukan undang-undang yang menyangkut berbagai bidang kehidupan masyarakat. Mulai dari ekonomi, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan, hingga tata kelola pemerintahan.

Tugas tersebut membutuhkan kemampuan memahami persoalan, membaca dan mengkaji naskah akademik, menelaah konsekuensi hukum, serta mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Pendidikan formal dapat menjadi salah satu indikator latar belakang pengetahuan seseorang. Namun, gelar akademik bukan satu-satunya ukuran kualitas seorang legislator.

Pengalaman, integritas, kemampuan memahami persoalan rakyat, rekam jejak, serta keberanian mempertanggungjawabkan keputusan juga menjadi faktor penting.

Sebaliknya, gelar pendidikan tinggi pun tidak otomatis menjamin seseorang memiliki integritas atau mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.

Publik Berhak Mengetahui Rekam Jejak Wakil Rakyat

Data 211 anggota DPR yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan membuka ruang evaluasi terhadap keterbukaan informasi dalam proses pencalonan dan penyajian profil wakil rakyat.

Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui latar belakang orang-orang yang dipilih untuk mewakili mereka di parlemen.

KPU dan lembaga terkait perlu terus mendorong penyajian informasi pencalonan yang lebih lengkap, akurat, dan mudah diakses publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Transparansi tersebut bukan dimaksudkan untuk merendahkan seseorang berdasarkan jenjang pendidikannya, melainkan untuk memperkuat akuntabilitas dalam sistem demokrasi.

Pada akhirnya, kualitas DPR tidak cukup dinilai dari banyaknya anggota yang memiliki gelar sarjana, magister, atau doktor. Ukuran utamanya adalah kemampuan menjalankan fungsi konstitusional, menghasilkan undang-undang yang berkualitas, mengawasi pemerintah secara bertanggung jawab, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Pendidikan formal penting, tetapi integritas dan kompetensi dalam menjalankan amanah rakyat juga tidak boleh diabaikan.

Sebab, setiap undang-undang yang dibahas dan disahkan DPR akan berdampak terhadap kehidupan jutaan rakyat Indonesia.

SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *