Rizkan Al Mubarrok: Di Ujung Kekuasaan, Soeharto Dinilai Kembali Fokus Memperjuangkan Kesejahteraan Rakyat, tetapi Berakhir dengan Kejatuhan

JAKARTA — Presiden Soeharto merupakan salah satu tokoh paling kontroversial sekaligus paling berpengaruh dalam sejarah pembangunan Indonesia modern. Selama lebih dari tiga dekade memimpin Indonesia, pemerintahannya mencatat berbagai capaian pembangunan yang hingga kini masih menjadi bahan kajian, mulai dari swasembada beras, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pembangunan Puskesmas, program Keluarga Berencana, perluasan pendidikan dasar hingga penguatan posisi Indonesia di kawasan ASEAN.

Pandangan terhadap warisan Soeharto pun beragam. Ada yang menyoroti keberhasilan pembangunan dan stabilitas, sementara lainnya mengkritik sentralisasi kekuasaan, persoalan demokrasi, hak asasi manusia serta praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjadi bagian dari sejarah Orde Baru.

Di tengah perdebatan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya sekaligus Ketua AWNI Provinsi Jambi, Rizkan Al Mubarrok, melihat sosok Soeharto dari perspektif yang menurutnya perlu ditempatkan secara lebih objektif dalam sejarah bangsa.

Menurut Rizkan, berbagai keberhasilan pembangunan pada masa Orde Baru tidak dapat begitu saja dihapus dari catatan sejarah hanya karena pemerintahan Soeharto kemudian berakhir dalam gejolak politik 1998.

“Kalau kita bicara sejarah secara jujur, jangan hanya mengambil satu sisi. Ada persoalan yang harus dikritisi dari era Soeharto, tetapi ada pula pembangunan yang nyata dan diakui dunia. Rakyat harus diberikan sejarah secara utuh,” ujar Rizkan dalam pandangannya.

Rizkan menilai keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 merupakan salah satu capaian penting. Kebijakan pembangunan pertanian melalui intensifikasi, irigasi, penggunaan teknologi pertanian, pupuk dan penyuluhan membuat Indonesia yang sebelumnya bergantung pada impor beras mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Capaian tersebut bahkan memperoleh pengakuan internasional. Soeharto menerima Ceres Medal dari FAO setelah Indonesia mencapai swasembada beras.

“Ini bukan berarti semua kebijakan Soeharto harus dibenarkan. Tetapi keberhasilan tertentu harus tetap dicatat sebagai sejarah. Jangan sampai karena kita tidak suka kepada seorang pemimpin, seluruh hasil pembangunan pada masanya kemudian dianggap tidak pernah ada,” kata Rizkan.

Selain pangan, Rizkan juga menyoroti pembangunan ekonomi, penurunan kemiskinan, pembangunan sekolah dasar melalui program SD Inpres, perluasan Puskesmas dan keberhasilan program Keluarga Berencana.

Menurutnya, pembangunan tersebut menunjukkan bahwa negara pada masa itu memiliki agenda pembangunan yang relatif jelas dan berorientasi pada peningkatan kapasitas masyarakat.

Rizkan juga menilai posisi Indonesia di tingkat internasional pada masa Soeharto tidak dapat dipandang sebelah mata.

Indonesia memainkan peran penting dalam ASEAN serta aktif dalam Gerakan Non-Blok. Hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara juga berkembang, termasuk hubungan personal Soeharto dengan sejumlah pemimpin kawasan seperti mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

Bagi Rizkan, kedekatan tersebut menunjukkan bagaimana Soeharto dipandang oleh sebagian pemimpin kawasan sebagai figur penting dalam menjaga stabilitas regional.

“Yang Menarik Justru di Akhir Kekuasaan”

Rizkan kemudian memberikan penekanan khusus pada periode akhir pemerintahan Soeharto.

Menurut dia, terdapat sisi sejarah yang jarang dibicarakan secara proporsional, yakni perubahan orientasi Soeharto menjelang berakhirnya kekuasaannya.

Rizkan berpandangan bahwa pada fase akhir tersebut Soeharto mulai semakin menempatkan persoalan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan rakyat sebagai perhatian penting pemerintah.

“Menurut pandangan saya, justru di ujung kekuasaannya ada tanda-tanda bahwa Pak Harto mulai benar-benar memikirkan bagaimana kepentingan rakyat dan kesejahteraan masyarakat harus diperjuangkan. Tetapi pada saat yang sama, kekuasaan beliau menghadapi tekanan politik yang sangat besar,” ujar Rizkan.

Ia kemudian mengaitkan situasi tersebut dengan kejatuhan Soeharto pada Mei 1998.

Rizkan menggunakan istilah “kudeta” sebagai perspektif politik dalam membaca peristiwa tersebut, meskipun istilah dan karakter peristiwa 1998 sendiri masih menjadi bagian dari perdebatan sejarah dan politik Indonesia.

“Pada akhirnya, menurut saya, ketika kekuasaan beliau mulai bergerak ke arah yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, ujung-ujungnya beliau tetap jatuh. Saya melihat ada sebuah pertanyaan besar dalam sejarah yang sampai sekarang harus terus dikaji: apakah perubahan kekuasaan 1998 semata-mata merupakan gerakan reformasi, atau ada pula kepentingan-kepentingan politik lain yang bermain di belakangnya?” kata Rizkan.

Ia menegaskan, pandangan tersebut merupakan pembacaan politik dan sejarah yang menurutnya perlu dibuka untuk diskusi publik, bukan kesimpulan hukum bahwa peristiwa 1998 terbukti sebagai kudeta.

“Sejarah Jangan Ditulis dengan Kebencian”

Rizkan juga menyinggung perubahan kekuasaan dari Presiden Soekarno menuju Soeharto.

Ia menyebut istilah “kudeta merangkak” sebagai salah satu perspektif yang pernah digunakan dalam membaca proses peralihan kekuasaan pada pertengahan 1960-an. Namun, menurutnya, istilah tersebut juga harus ditempatkan sebagai bagian dari perdebatan historiografi dan tidak boleh disampaikan sebagai fakta tunggal tanpa konteks.

“Sejarah Indonesia sangat kompleks. Dari Soekarno menuju Soeharto pun masih banyak perdebatan. Karena itu jangan kita sederhanakan. Yang paling penting adalah mengambil pelajaran agar kekuasaan negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Rizkan.

Menurutnya, persoalan terpenting bukan sekadar siapa yang berkuasa, melainkan apakah kekuasaan tersebut menghasilkan kesejahteraan, keadilan dan perlindungan terhadap rakyat.

Rizkan menilai bangsa Indonesia tidak boleh terjebak pada politik hitam-putih dalam membaca sejarah.

Seorang pemimpin, menurut dia, bisa memiliki keberhasilan sekaligus kesalahan. Begitu pula sebuah pemerintahan dapat menghasilkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama memiliki persoalan serius yang harus dikritisi.

“Rakyat berhak tahu seluruh sejarah. Yang baik kita ambil pelajarannya, yang salah kita jadikan peringatan agar tidak terulang. Jangan menghapus keberhasilan, tetapi jangan pula menutup mata terhadap kesalahan,” tegas Rizkan.

Ia berharap generasi muda dapat mempelajari sejarah Indonesia dengan keberanian berpikir kritis dan tidak mudah menerima narasi tunggal.

Bagi Rizkan, ukuran terakhir dari sebuah kekuasaan seharusnya tetap kembali kepada rakyat.

“Kalau kekuasaan benar-benar digunakan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, maka itu harus kita akui. Kalau ada penyimpangan dan ketidakadilan, itu juga harus kita kritik. Kebenaran dan keadilan harus menang,” pungkasnya.