Rizkan Al Mubarok Dukung Polda Jambi Tindak PETI Tanpa Tebang Pilih: Penegakan Hukum Masih Jadi PR Besar Polri
SOROTAN PUBLIK – JAMBI. Dukungan terhadap penegakan hukum tanpa tebang pilih dalam pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Provinsi Jambi disampaikan Rizkan Al Mubarok, Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya.
Rizkan menyatakan mendukung langkah Polda Jambi dalam menegakkan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, objektif, dan tidak hanya menyasar masyarakat yang bekerja di lapangan.
Pernyataan tersebut muncul di tengah sorotan terhadap aksi ratusan warga dari 10 desa di Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, yang mendatangi Mapolres Merangin untuk menyampaikan aspirasi terkait penindakan PETI.
Masyarakat menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari permintaan pembebasan warga yang diamankan, penegakan hukum tanpa tebang pilih, hingga desakan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mewujudkan legalitas pertambangan rakyat.
Rizkan: Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih
Rizkan menilai persoalan penegakan hukum yang tidak konsisten masih menjadi pekerjaan besar institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Menurutnya, praktik penegakan hukum yang dinilai tidak merata sudah menjadi persoalan yang sering dibicarakan masyarakat dan masih menjadi sorotan hingga saat ini.
Ia menegaskan bahwa hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara, tanpa memandang jabatan, kekayaan, pengaruh, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Pemberantasan PETI, kata dia, tidak boleh hanya berorientasi pada pekerja tambang di lapangan. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri dugaan keterlibatan pemodal, pemilik alat berat, penyedia bahan bakar, penampung hasil tambang, hingga pihak-pihak lain yang terbukti memiliki peran dalam rantai aktivitas pertambangan ilegal.
Seluruh penindakan tentunya harus didasarkan pada alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Polda Jambi Diharapkan Menindak Seluruh Pihak yang Terlibat
Rizkan menyatakan dukungannya terhadap Polda Jambi untuk menjalankan penegakan hukum secara profesional dan independen.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan PETI tidak cukup diukur dari jumlah pekerja yang diamankan atau peralatan yang disita. Penegakan hukum juga harus mampu mengungkap struktur kegiatan, aliran keuntungan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Apabila ditemukan keterlibatan aktor yang memiliki kekuatan ekonomi maupun pengaruh tertentu, proses hukum harus tetap berjalan tanpa perlakuan istimewa.
Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat berkaitan dengan konsistensi aparat dalam menerapkan hukum secara adil.
Legalitas Pertambangan Rakyat Harus Menjadi Perhatian Pemerintah
Di sisi lain, Rizkan juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari sektor pertambangan.
Menurutnya, persoalan PETI tidak cukup diselesaikan melalui penindakan aparat. Pemerintah juga harus menghadirkan kebijakan yang konkret melalui penataan wilayah pertambangan rakyat, pemenuhan persyaratan WPR, dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun, legalisasi pertambangan rakyat tidak boleh menjadi pembenaran bagi aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan.
Pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keselamatan pekerja, perlindungan lingkungan, kepastian hukum, serta kepentingan masyarakat luas.
Penegakan Hukum Menjadi PR Besar Polri
Rizkan menegaskan bahwa persoalan penegakan hukum tanpa tebang pilih bukan hanya menyangkut PETI di Merangin atau Provinsi Jambi, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi Polri dalam menjalankan tugasnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang.
Tidak boleh ada kesan bahwa masyarakat kecil lebih mudah berhadapan dengan hukum, sementara pihak yang memiliki modal dan pengaruh justru luput dari penindakan apabila terbukti terlibat pelanggaran.
Sorotan Publik menilai dukungan terhadap penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan aparat.
Polri memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prinsip utama dalam setiap tindakan penegakan hukum.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan pemberantasan PETI, tetapi juga hasil penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.
