Ratusan Warga 10 Desa Geruduk Polres Merangin, Desak Penegakan Hukum PETI Tak Tebang Pilih dan Pertambangan Rakyat Dilegalkan

0
1795132930506-1

SOROTAN PUBLIK, MERANGIN – Ratusan warga dari 10 desa di Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, mendatangi Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Merangin, Rabu (18/11/2026). Kedatangan masyarakat tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait penindakan aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) serta meminta pemerintah menghadirkan solusi konkret bagi persoalan pertambangan rakyat.

Aksi yang berlangsung sekitar pukul 16.30 WIB itu membawa tiga tuntutan utama. Warga meminta enam masyarakat Batang Masumai yang diamankan aparat kepolisian terkait aktivitas PETI segera dibebaskan, mendesak penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih, serta meminta pemerintah mempercepat penyediaan legalitas pertambangan rakyat.

Aksi tersebut merupakan respons masyarakat setelah enam warga diamankan dalam penindakan aktivitas PETI di Desa Titian Teras, Kecamatan Batang Masumai.

Enam Warga Diamankan, Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Salah seorang perwakilan warga, Yal, menyampaikan bahwa kedatangan masyarakat ke Mapolres Merangin bertujuan menyampaikan langsung keresahan dan aspirasi warga kepada pihak kepolisian.

Masyarakat meminta agar enam warga yang diamankan memperoleh perhatian dan proses hukum yang transparan serta meminta kepolisian mempertimbangkan tuntutan pembebasan mereka sesuai ketentuan hukum.

Bagi masyarakat, persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan penindakan terhadap aktivitas PETI, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian warga yang selama ini menggantungkan kehidupan dari sektor pertambangan emas.

Namun, tuntutan masyarakat tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka hukum. Proses penanganan enam warga yang diamankan tetap harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, dan hak-hak setiap orang yang berhadapan dengan hukum.

Warga Minta Penindakan PETI Tidak Tebang Pilih

Selain meminta pembebasan enam warga, masyarakat juga menyuarakan tuntutan agar aparat penegak hukum melakukan penertiban PETI secara adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Merangin.

Warga berharap penindakan tidak hanya menyasar pekerja tambang di tingkat bawah, tetapi juga menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pemilik peralatan, pengendali kegiatan, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal.

Persoalan ini menjadi penting karena penegakan hukum terhadap PETI tidak cukup hanya berorientasi pada pekerja lapangan apabila terdapat dugaan keterlibatan pihak lain dalam rantai kegiatan pertambangan.

Penelusuran harus dilakukan berdasarkan bukti dan kewenangan hukum, tanpa membedakan status sosial, kekuatan ekonomi, maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan.

Pemerintah Didesak Segera Wujudkan Wilayah Pertambangan Rakyat

Tuntutan ketiga menyasar pemerintah. Masyarakat meminta langkah konkret untuk membuka jalan legal bagi pertambangan rakyat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagi sebagian masyarakat Batang Masumai, kegiatan mencari emas telah menjadi salah satu sumber penghidupan keluarga. Karena itu, penertiban tanpa disertai solusi ekonomi dan kepastian legalitas dinilai belum menjawab persoalan yang mereka hadapi.

Namun, legalisasi pertambangan rakyat bukan berarti membiarkan seluruh aktivitas PETI berjalan tanpa pengawasan.

Pemerintah harus memastikan penetapan wilayah pertambangan, persyaratan perizinan, keselamatan kerja, pengelolaan lingkungan, serta pengawasan operasional dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.

Pembentukan WPR dan penerbitan IPR juga membutuhkan proses administratif dan pemenuhan persyaratan yang berlaku. Karena itu, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tahapan, kewenangan, dan target penyelesaian dari pemerintah.

Penertiban PETI Harus Berjalan Bersama Solusi Pemerintah

Persoalan PETI di Merangin memperlihatkan adanya tantangan yang tidak sederhana. Di satu sisi, negara berkewajiban menegakkan hukum dan melindungi lingkungan dari kerusakan akibat pertambangan tanpa izin.

Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Penertiban tanpa solusi berpotensi memperpanjang persoalan sosial. Sebaliknya, pembiaran terhadap pertambangan ilegal juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, serta risiko keselamatan bagi pekerja dan masyarakat sekitar.

Karena itu, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Merangin, dan instansi terkait perlu membangun koordinasi untuk menjawab persoalan tersebut secara menyeluruh.

Sementara itu, kepolisian perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai proses hukum terhadap enam warga yang diamankan serta menjelaskan langkah penindakan PETI di wilayah lain agar tidak muncul persepsi ketidakadilan di tengah masyarakat.

Berdasarkan pemberitaan mengenai aksi tersebut, sejumlah perwakilan warga melakukan audiensi dengan Kapolres Merangin, sementara massa lainnya menunggu di sekitar Mapolres. Situasi dilaporkan berlangsung kondusif.

Hasil akhir audiensi dan tanggapan resmi kepolisian terhadap seluruh tuntutan masyarakat masih perlu dipastikan melalui keterangan lanjutan.

Sorotan Publik memandang bahwa persoalan PETI tidak boleh disederhanakan menjadi pertentangan antara aparat dan masyarakat. Penegakan hukum harus berjalan, lingkungan harus dilindungi, dan hak masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak juga harus menjadi perhatian pemerintah.

Yang dibutuhkan bukan sekadar penertiban sesaat, melainkan kebijakan nyata yang mampu memutus mata rantai pertambangan ilegal, menindak pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti, serta membuka jalan bagi pertambangan rakyat yang sah, aman, dan berkelanjutan.

Sebab, kekayaan sumber daya alam semestinya dikelola berdasarkan hukum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi sumber kerusakan lingkungan maupun keuntungan segelintir pihak.

RAKYAT BERHAK TAHU, RAKYAT CERDAS, RAKYAT BERDAULAT.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *