Rizkan Al Mubarok Dukung Ketegasan Menko Polkam: Jangan Biarkan Kerusuhan Menambah Derita Rakyat
SOROTAN PUBLIK – Rizkan Al Mubarok, yang akrab disapa Rizkan atau Barok, menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dalam menjaga ketertiban umum serta menindak tegas penyebaran informasi menyesatkan yang memenuhi unsur pidana.
Menurut Rizkan, menjaga stabilitas nasional bukan berarti menghilangkan ruang kritik terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik dan pengawasan publik tetap dibutuhkan agar penyelenggaraan pemerintahan terus melakukan pembenahan. Namun, kritik harus ditempatkan sebagai instrumen perbaikan, bukan menjadi alasan untuk mendorong kerusuhan, kekacauan, maupun tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas.
Rizkan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menjadi bagian dari kerusakan dan chaos di Indonesia. Ia menilai kekacauan sosial pada akhirnya justru paling berat dirasakan oleh masyarakat biasa.
“Jangan sampai kita menjadi bagian dari kerusakan, kerusuhan maupun chaos di NKRI tercinta ini. Kerusuhan dan kehancuran hanya akan menambah derita masyarakat. Itu tidak menyelesaikan masalah,” ujar Rizkan.
Kritik Tetap Penting, tetapi Harus Menghasilkan Solusi
Rizkan berpandangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik, termasuk terhadap kebijakan pemerintah. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tanggung jawab dan tidak diarahkan menjadi tindakan yang merusak fasilitas publik, mengganggu aktivitas masyarakat, atau mengancam keamanan.
Baginya, perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi. Persoalan bangsa justru harus dihadapi melalui dialog, pengawasan, penegakan hukum, serta perjuangan yang konstitusional.
“Kalau ada yang harus dibenahi, mari kita perjuangkan bersama. Jangan sampai persoalan yang ingin kita selesaikan justru melahirkan persoalan yang jauh lebih besar bagi rakyat,” katanya.
Pandangan tersebut menempatkan stabilitas dan perubahan bukan sebagai dua hal yang harus dipertentangkan. Stabilitas dibutuhkan agar aktivitas masyarakat dan ekonomi tetap berjalan, sementara kritik publik diperlukan agar pemerintah tidak kehilangan kontrol dan terus memperbaiki kebijakan.
Korupsi Tetap Menjadi Musuh Bersama
Di tengah ajakan menjaga ketertiban, Rizkan menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh kehilangan keberanian untuk memperjuangkan agenda pemberantasan korupsi.
Ia menyebut korupsi harus tetap menjadi musuh bersama karena dampaknya dapat merugikan kepentingan publik, menggerus kepercayaan masyarakat, serta menghambat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, menurut Rizkan, perjuangan melawan korupsi harus diarahkan pada penguatan penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas pemerintahan, pengawasan masyarakat, dan perbaikan tata kelola.
“Korupsi tetap musuh kita bersama. Kita jangan berhenti memperjuangkan perbaikan. Tetapi perjuangan itu harus membawa solusi dan manfaat nyata bagi rakyat, bukan justru menghancurkan kehidupan masyarakat,” tegasnya.
Dorong Pemerintah Berbenah di Semua Sisi
Rizkan juga mendorong pemerintah untuk mempercepat pembenahan di berbagai sektor. Menurutnya, menjaga keamanan nasional harus berjalan seiring dengan upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, perekonomian, pembangunan, serta sektor lain yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai masyarakat membutuhkan hasil yang dapat dirasakan secara nyata, bukan sekadar narasi pembangunan.
“Pemerintah harus terus kita dorong untuk melakukan pembenahan segera di setiap sisi. Tujuannya jelas, yaitu kemajuan bangsa dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang nyata,” ujar Rizkan.
Menurutnya, pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan membuka ruang partisipasi publik sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang demokratis dan konstitusional.
Persatuan Indonesia Jangan Dipertaruhkan
Rizkan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama informasi yang berpotensi memperuncing perbedaan dan memecah persatuan.
Di tengah dinamika politik dan sosial, ia menilai persatuan dan kesatuan bangsa merupakan modal penting untuk menghadapi berbagai tantangan nasional.
Perbedaan pilihan politik, kritik terhadap pemerintah, maupun perbedaan pandangan tidak semestinya menghapus kesadaran bahwa seluruh warga negara memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga keutuhan NKRI.
Karena itu, Rizkan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal pemerintah secara kritis sekaligus konstruktif. Dukungan terhadap stabilitas nasional, menurutnya, tidak boleh dimaknai sebagai penghentian kritik, melainkan sebagai dorongan agar setiap kritik disalurkan melalui cara-cara yang damai, bertanggung jawab, dan sesuai dengan hukum.
Menjaga Negara, Mengawal Pemerintah
Rizkan menilai Indonesia membutuhkan dua hal yang berjalan beriringan: masyarakat yang berani mengawasi dan pemerintah yang bersedia terus berbenah.
Masyarakat tidak boleh apatis terhadap persoalan bangsa, tetapi perjuangan perubahan juga tidak boleh mengorbankan keamanan dan kehidupan rakyat. Di sisi lain, pemerintah harus menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan memastikan pembangunan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Indonesia adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga persatuan, kita lawan korupsi, kita dorong pemerintah untuk terus berbenah, dan kita perjuangkan masa depan bangsa dengan cara-cara yang damai, bermartabat, dan konstitusional,” pungkas Rizkan Al Mubarok.
Ia kembali mengajak masyarakat untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, sembari terus mengawal jalannya pemerintahan agar semakin efektif, bersih, dan mampu menghadirkan kesejahteraan nyata bagi seluruh rakyat.
