Rizkan Al Mubarok Apresiasi Ketegasan Prabowo: Minimal 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Ini Momentum Kembalikan Kekayaan Alam kepada Rakyat
SOROTAN PUBLIK — Ketegasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara mendapat apresiasi dari Rizkan Al Mubarok, Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya.
Rizkan menilai pernyataan Presiden tersebut merupakan pesan penting mengenai arah pengelolaan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Menurutnya, kekayaan tambang yang terkandung di bumi Indonesia harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya menjadi sumber keuntungan bagi kelompok pemilik modal.
“Saya sangat mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo. Ini merupakan pernyataan yang patut mendapatkan perhatian seluruh rakyat Indonesia. Kita membutuhkan keberanian seorang pemimpin untuk memastikan kekayaan alam bangsa ini benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan rakyat,” ujar Rizkan.
Menurut Rizkan, keberanian menyampaikan instruksi seperti itu menunjukkan pentingnya mengembalikan semangat Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya alam nasional.
Ia menilai negara tidak boleh hanya menjadi pemberi izin, sementara manfaat ekonomi terbesar dari kekayaan alam justru tidak kembali kepada kepentingan nasional.
“Sudah seharusnya kekayaan alam Indonesia menjadi kekuatan ekonomi bangsa sendiri. Jangan sampai sumber daya alam kita terus dieksploitasi, tetapi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan justru tidak merasakan kesejahteraan yang sebanding,” tegasnya.
DUKUNG KEPENTINGAN NEGARA, BERSATU MENJAGA ARAH PEMERINTAHAN
Rizkan mengatakan, Indonesia membutuhkan persatuan nasional untuk mendukung agenda pembangunan dan kebijakan strategis yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Ia mengajak masyarakat agar tidak mudah terpecah oleh perbedaan, melainkan bersama-sama mengawal program pemerintahan Presiden Prabowo agar visi dan misi yang telah disampaikan kepada rakyat dapat diwujudkan.
“Baru kali ini kita mendengar pernyataan setegas ini dari seorang Presiden mengenai pentingnya hasil kekayaan tambang dinikmati negara. Saya mengapresiasi keberanian tersebut. Presiden harus kita dukung dan kita jaga bersama dalam menjalankan amanat rakyat,” ungkapnya.
“Bangsa ini harus bersatu di bawah kepemimpinan nasional. Jangan sampai energi bangsa habis untuk pertikaian dan perpecahan. Mari kita kawal agar visi dan misi Presiden benar-benar terwujud untuk kepentingan rakyat dan negara,” lanjut Rizkan.
Namun, menurutnya, dukungan kepada pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol sosial. Justru dukungan yang sehat harus disertai keberanian mengawasi pelaksanaan setiap kebijakan agar tidak menyimpang dari tujuan awal.
RIZKAN: JANGAN BERHENTI SEBAGAI PERNYATAAN, HARUS DIBUKTIKAN DENGAN KEBIJAKAN
Di balik apresiasinya, Rizkan juga mengingatkan bahwa instruksi minimal 70 persen hasil pertambangan dinikmati negara harus diterjemahkan ke dalam mekanisme pelaksanaan yang jelas, transparan, terukur, dan dapat diawasi publik.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana perhitungan porsi 70 persen tersebut dilakukan, bagaimana pengawasannya terhadap pemegang IUP, serta bagaimana memastikan tidak terjadi manipulasi produksi, laporan ekspor, maupun penerimaan negara.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan mendapatkan manfaat nyata melalui pembangunan daerah, kesempatan kerja, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan.
“Jangan sampai rakyat hanya mendengar angka 70 persen, tetapi tidak pernah mengetahui bagaimana mekanismenya. Harus ada transparansi, pengawasan ketat, dan penegakan hukum. Jangan ada permainan di balik izin pertambangan,” tegasnya.
Rizkan juga mengingatkan bahwa penguasaan negara atas kekayaan alam bukan semata-mata persoalan siapa yang memiliki perusahaan atau saham, melainkan bagaimana negara mampu memastikan seluruh proses pengelolaan sumber daya alam berpihak kepada kepentingan nasional.
Sebagaimana diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi tersebut ketika membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Presiden secara khusus menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan dinikmati negara. Presiden bahkan membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara apabila diperlukan.
Prabowo juga menyoroti pentingnya pengawasan ekspor untuk mencegah manipulasi laporan volume komoditas yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
Bagi Rizkan, persoalan pertambangan bukan sekadar urusan investasi dan keuntungan korporasi. Ini menyangkut kedaulatan ekonomi, keadilan pengelolaan sumber daya alam, dan masa depan generasi Indonesia.
Ia berharap instruksi Presiden tersebut benar-benar menjadi langkah konkret dalam memperkuat posisi negara atas kekayaan alamnya.
“Rakyat berhak mendapatkan manfaat dari kekayaan negerinya sendiri. Negara harus kuat, hukum harus tegak, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama,” tutup Rizkan.
SALAM PERJUANGAN RAKYAT.
