Rizkan Al Mubarok Apresiasi Ketegasan Prabowo: 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Kekayaan Alam Harus Kembali kepada Rakyat
SOROTAN PUBLIK — Ketegasan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati negara mendapat apresiasi dari Rizkan Al Mubarok, Ketua Dewan Perwakilan AWNI Sumatera Raya.
Rizkan menilai pernyataan Presiden tersebut menjadi pesan penting dalam upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus memastikan kekayaan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat dan negara.
Menurut Rizkan, Indonesia membutuhkan keberanian politik untuk membenahi tata kelola sumber daya alam, terutama sektor pertambangan yang memiliki nilai ekonomi strategis dan menyangkut kepentingan generasi mendatang.
Ia menyampaikan apresiasi terhadap sikap tegas Prabowo yang meminta jajaran pemerintah memastikan keuntungan dari pengelolaan pertambangan tidak hanya terkonsentrasi pada kepentingan korporasi maupun kelompok pemilik modal.
“Ini merupakan ketegasan yang patut diapresiasi. Kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi bangsa sendiri. Negara tidak boleh hanya menjadi pemberi izin, sementara manfaat ekonomi terbesar justru tidak dirasakan secara optimal oleh rakyat,” demikian pandangan Rizkan.
RIZKAN: KETEGASAN PRESIDEN MENJADI MOMENTUM MEMPERKUAT KEDAULATAN EKONOMI
Rizkan berpandangan bahwa pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu persoalan mendasar dalam perjalanan pembangunan Indonesia.
Sebagai negara yang memiliki kekayaan mineral, batu bara, minyak bumi, gas, serta berbagai komoditas strategis lainnya, Indonesia harus mampu memastikan bahwa aktivitas eksploitasi sumber daya alam menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding bagi kepentingan nasional.
Menurutnya, semangat yang disampaikan Prabowo berkaitan erat dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Baru kali ini kita mendengar pernyataan setegas ini dari seorang Presiden mengenai pentingnya memastikan mayoritas manfaat hasil pertambangan dinikmati negara. Saya mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo untuk mendorong pembenahan pengelolaan kekayaan alam Indonesia,” ungkapnya.
Rizkan menilai bahwa kebijakan tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pertambangan, memperkuat penerimaan negara, menutup kebocoran ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
DUKUNG DAN JAGA KEPemimpinan NASIONAL, PERSATUAN MENJADI KEKUATAN BANGSA
Rizkan juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan nasional dan memberikan dukungan terhadap agenda pemerintahan Presiden Prabowo yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan negara.
Menurutnya, pembangunan nasional membutuhkan stabilitas, persatuan, serta partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan tidak seharusnya menjadi alasan bagi bangsa Indonesia untuk terpecah belah.
“Kita harus bersatu di bawah kepemimpinan nasional. Presiden harus kita dukung dan kita jaga bersama agar visi dan misi pemerintahannya dapat diwujudkan untuk kepentingan rakyat dan negara,” demikian pesan Rizkan.
Namun, Rizkan juga menekankan bahwa dukungan kepada pemerintah harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab masyarakat dan pers dalam melakukan pengawasan.
Baginya, mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol sosial. Sebaliknya, pengawasan publik diperlukan agar setiap kebijakan benar-benar terlaksana sesuai tujuan dan tidak diselewengkan oleh kepentingan tertentu.
70 PERSEN HASIL TAMBANG: RIZKAN INGATKAN PENTINGNYA TRANSPARANSI DAN PENGAWASAN
Di balik apresiasinya, Rizkan mengingatkan bahwa instruksi Presiden mengenai minimal 70 persen hasil pertambangan yang harus dinikmati negara perlu diikuti mekanisme pelaksanaan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka bagaimana porsi tersebut dihitung, bagaimana penerapannya terhadap pemegang IUP, serta bagaimana pengawasan dilakukan untuk mencegah manipulasi produksi, pelaporan ekspor, dan kebocoran penerimaan negara.
Ia juga mengingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan harus menjadi bagian penting dalam evaluasi keberhasilan kebijakan.
Jangan sampai negara memperoleh penerimaan yang besar, tetapi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pertambangan masih menghadapi persoalan infrastruktur, kerusakan lingkungan, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan ketimpangan ekonomi.
“Jangan berhenti sebagai pernyataan. Harus ada implementasi nyata. Pengawasan harus diperkuat, penegakan hukum harus berjalan, dan jangan ada pihak yang bermain di balik izin pertambangan,” tegasnya.
Rizkan juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dipahami secara keliru sebagai kewajiban otomatis bagi setiap perusahaan untuk menyerahkan 70 persen sahamnya kepada negara.
Pernyataan Presiden secara spesifik menekankan bahwa minimal 70 persen hasil pengelolaan pertambangan harus dinikmati negara. Presiden juga membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara apabila diperlukan.
Karena itu, kejelasan mekanisme hukum, skema investasi, pembagian keuntungan, serta kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat menjadi aspek penting dalam pelaksanaannya.
PRABOWO SOROTI KEBOCORAN KEKAYAAN ALAM DAN PENGAWASAN EKSPOR
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan instruksi tersebut ketika membuka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 sekaligus menghadiri Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa seluruh izin pertambangan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), harus memberikan manfaat minimal 70 persen bagi negara.
Presiden juga menyampaikan kemungkinan penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara apabila diperlukan.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” tegas Prabowo.
Presiden turut menyoroti persoalan kebocoran penerimaan negara melalui praktik manipulasi laporan ekspor. Ia menegaskan pentingnya sistem pengawasan satu pintu agar volume komoditas yang dilaporkan sesuai dengan jumlah sebenarnya.
Prabowo mencontohkan, apabila komoditas yang diekspor mencapai 100 ton, laporan ekspor juga harus mencatat 100 ton, bukan lebih rendah dari jumlah sebenarnya.
Pemerintah menempatkan pembenahan tersebut sebagai bagian dari upaya mengembalikan pengelolaan kekayaan nasional sesuai amanat konstitusi.
KEKAYAAN ALAM HARUS MENJADI KESEJAHTERAAN RAKYAT
Bagi Rizkan, persoalan pertambangan tidak boleh hanya dilihat dari besarnya investasi, nilai ekspor, maupun keuntungan perusahaan.
Lebih dari itu, pengelolaan sumber daya alam harus diukur dari kontribusinya terhadap kedaulatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, perlindungan lingkungan, dan masa depan bangsa.
Ia berharap ketegasan Presiden Prabowo dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten, terukur, dan diawasi secara terbuka.
Rizkan juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, organisasi masyarakat, dan generasi muda, untuk ikut menjaga kepentingan nasional melalui pengawasan yang bertanggung jawab.
“Rakyat berhak tahu, rakyat berhak mendapatkan manfaat dari kekayaan negerinya sendiri, dan rakyat berhak mengawasi bagaimana kekayaan alam dikelola. Negara harus kuat, hukum harus tegak, dan kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tutup Rizkan.
SALAM PERJUANGAN RAKYAT.
