Prabowo Targetkan 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Kapolri Kerahkan Bareskrim dan Baintelkam Petakan IUP
SOROTAN PUBLIK – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh izin usaha pertambangan (IUP) dapat dinikmati negara. Arahan tersebut langsung mendapat tindak lanjut dari Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan memerintahkan pendataan perusahaan pertambangan melalui Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperketat pengawasan sektor pertambangan, terutama terhadap aktivitas ilegal, pelanggaran perizinan, serta praktik yang berpotensi menyebabkan kerugian negara.
Kapolri menyatakan pendataan akan dilakukan untuk menentukan perusahaan dan aktivitas pertambangan yang perlu menjadi prioritas pengawasan maupun penindakan.
“Tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” ujar Suyudi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menegaskan bahwa Polri akan menertibkan praktik pertambangan ilegal. Namun, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan hukum tetap harus memperoleh perlindungan agar kepastian hukum dan iklim investasi nasional terjaga.
“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung,” tegasnya.
Prabowo Minta Mayoritas Manfaat Tambang Kembali kepada Bangsa Indonesia
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan instruksi tersebut saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan agar minimal 70 persen hasil dari seluruh IUP dinikmati negara. Bahkan, Presiden membuka kemungkinan negara mengambil alih atau menguasai saham perusahaan pertambangan apabila diperlukan.
Prabowo menjelaskan bahwa investor tetap dapat masuk untuk menyediakan modal dan mengembangkan kegiatan usaha. Namun, setelah modal investasi kembali, mayoritas keuntungan diharapkan menjadi bagian bangsa Indonesia.
Pernyataan tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang ingin memperbesar manfaat ekonomi sektor pertambangan bagi negara dan masyarakat.
Presiden juga mengaitkan arahan tersebut dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Pengawasan Tambang Tidak Cukup Hanya Memeriksa Izin
Pendataan perusahaan tambang oleh Polri menjadi penting karena persoalan pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dokumen perizinan.
Pengawasan juga harus mencakup kesesuaian wilayah operasi dengan izin, volume produksi, kewajiban pembayaran pajak dan penerimaan negara bukan pajak, kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan, serta kewajiban reklamasi dan pascatambang.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan tidak terjadi manipulasi laporan produksi maupun ekspor yang dapat menyebabkan penerimaan negara berkurang.
Dalam pidatonya di Palu, Prabowo juga menyoroti persoalan pelaporan volume ekspor. Ia mengingatkan agar jumlah komoditas yang dilaporkan sesuai dengan volume yang benar-benar dikirim.
Karena itu, pengawasan pertambangan idealnya melibatkan koordinasi lintas lembaga, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
Pendataan yang akurat juga diperlukan agar perusahaan yang patuh tidak disamakan dengan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.
Target 70 Persen Membutuhkan Kejelasan Mekanisme
Meski menjadi arahan penting, target minimal 70 persen manfaat hasil tambang untuk negara masih membutuhkan penjelasan teknis yang terukur.
Salah satu persoalan mendasarnya adalah definisi mengenai 70 persen tersebut. Apakah dihitung berdasarkan nilai produksi, pendapatan penjualan, keuntungan bersih, penerimaan negara, atau gabungan berbagai bentuk manfaat ekonomi?
Perbedaan dasar perhitungan akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda bagi negara maupun perusahaan pemegang IUP.
Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana pengembalian modal investor dihitung, bagaimana pembagian keuntungan dilakukan, serta bagaimana kemungkinan penguasaan saham oleh negara diterapkan terhadap perusahaan yang telah memiliki kontrak atau perjanjian sebelumnya.
Kejelasan tersebut penting untuk menjaga kepastian hukum, mencegah sengketa, dan memastikan kebijakan benar-benar menghasilkan penerimaan yang lebih besar bagi negara.
Dengan demikian, instruksi Presiden tidak boleh berhenti sebagai pernyataan politik. Diperlukan regulasi, mekanisme pengawasan, transparansi perhitungan, dan sistem pelaporan yang dapat diperiksa publik.
Kekayaan Tambang Harus Memberikan Manfaat Nyata bagi Rakyat
Indonesia memiliki sumber daya mineral dan energi yang bernilai strategis. Namun, besarnya cadangan tambang tidak otomatis menjamin kesejahteraan masyarakat di wilayah penghasil.
Di sejumlah daerah, persoalan pertambangan masih berkaitan dengan kerusakan lingkungan, konflik lahan, aktivitas tanpa izin, ketimpangan manfaat ekonomi, hingga dampak sosial terhadap masyarakat sekitar.
Karena itu, peningkatan penerimaan negara harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, pemulihan wilayah terdampak, penghormatan hak masyarakat, dan pemerataan manfaat pembangunan.
Pemerintah juga perlu membuka informasi mengenai kontribusi setiap perusahaan terhadap penerimaan negara dan daerah, termasuk kewajiban yang telah dibayarkan serta pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial.
Publik berhak mengetahui apakah kekayaan alam yang dikelola perusahaan benar-benar memberikan manfaat sebanding bagi bangsa Indonesia.
Momentum Menguji Kesungguhan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Instruksi Presiden Prabowo dan langkah pendataan oleh Kapolri membuka momentum untuk mengevaluasi tata kelola pertambangan nasional.
Namun, keberhasilan kebijakan tersebut tidak cukup diukur dari banyaknya perusahaan yang diperiksa atau izin yang dievaluasi. Ukuran yang lebih penting adalah meningkatnya penerimaan negara secara sah, berkurangnya pertambangan ilegal, pulihnya lingkungan yang rusak, serta membaiknya kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Penegakan hukum juga harus dilakukan secara objektif. Perusahaan yang melanggar harus diproses berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, sementara perusahaan yang patuh harus memperoleh kepastian hukum.
Pada akhirnya, kekayaan alam Indonesia bukan semata-mata komoditas untuk diperdagangkan. Pengelolaannya merupakan amanat konstitusi yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Pertanyaan pentingnya sekarang adalah bagaimana pemerintah menerjemahkan target 70 persen tersebut menjadi aturan yang transparan, terukur, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya meningkatkan angka penerimaan di atas kertas.
Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
