Guru Dituntut Profesional dengan Standar Ketat, Anggota DPR Minimal SMA: Publik Pertanyakan Kesenjangan Kualifikasi Wakil Rakyat

0
1794970827454

SOROTAN PUBLIK – Perdebatan mengenai standar pendidikan dan kompetensi pejabat publik kembali menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan mengarah pada perbedaan persyaratan profesi guru dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Perbincangan tersebut menguat setelah muncul seruan di media sosial, termasuk unggahan akun Threads @melindawongso_ yang mendorong pemeriksaan atau audit ijazah anggota DPR. Isu itu kemudian memunculkan beragam komentar, sindiran, dan kritik masyarakat terhadap standar kualifikasi wakil rakyat.

Di balik berbagai candaan yang beredar, terdapat pertanyaan mendasar: mengapa profesi yang bertugas mendidik generasi bangsa memiliki persyaratan akademik dan profesional yang ketat, sementara seseorang dapat menjadi anggota lembaga pembentuk undang-undang dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas?

Pertanyaan ini layak dibahas sebagai bagian dari evaluasi kualitas demokrasi dan standar kompetensi pejabat publik.

Guru Memiliki Persyaratan Akademik dan Profesional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta kemampuan menjalankan tujuan pendidikan nasional.

Dalam Pasal 9, kualifikasi akademik guru sekurang-kurangnya diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat.

Sementara itu, untuk dosen, Pasal 46 menetapkan kualifikasi akademik minimum magister bagi pengajar program diploma atau sarjana, serta doktor bagi pengajar program pascasarjana.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa profesi pendidik memiliki standar pendidikan dan kompetensi yang diatur secara khusus oleh undang-undang.

Guru juga dituntut mengembangkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam praktiknya, mereka menghadapi tuntutan administrasi, perubahan kurikulum, evaluasi pembelajaran, serta tanggung jawab mendidik peserta didik.

Namun, persoalan kesejahteraan dan kepastian status sebagian guru, terutama tenaga non-ASN, masih menjadi perhatian publik.

Anggota DPR Minimal Berpendidikan SMA

Berbeda dengan profesi guru, persyaratan pendidikan untuk menjadi calon anggota DPR diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketentuan tersebut mensyaratkan calon anggota DPR sekurang-kurangnya tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.

Artinya, secara hukum, seseorang dengan ijazah SMA atau pendidikan sederajat dapat memenuhi persyaratan pendidikan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, sepanjang memenuhi seluruh persyaratan lainnya.

Ketentuan ini tidak berarti anggota DPR tidak membutuhkan kemampuan akademik, pemahaman hukum, wawasan kebangsaan, atau kompetensi dalam menjalankan tugas legislasi.

Sebab, anggota DPR memiliki tanggung jawab besar, mulai dari membentuk undang-undang, menyusun anggaran negara, hingga mengawasi jalannya pemerintahan.

Di sinilah perdebatan publik menjadi relevan. Persoalannya bukan semata-mata apakah seorang anggota DPR lulusan SMA atau perguruan tinggi, melainkan bagaimana memastikan setiap wakil rakyat memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan mandat konstitusionalnya.

Kualifikasi Pendidikan Bukan Satu-Satunya Ukuran

Pendidikan formal memang penting, tetapi tidak otomatis menjadi jaminan seseorang memiliki integritas, kemampuan berpikir kritis, atau keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Sebaliknya, seseorang yang tidak memiliki gelar sarjana juga tidak otomatis tidak mampu menjalankan tugas politik.

Karena itu, evaluasi terhadap anggota DPR seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan ijazah. Publik juga berhak menilai rekam jejak, kemampuan memahami persoalan nasional, kualitas pembahasan undang-undang, kedisiplinan mengikuti rapat, transparansi, serta pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara.

Ijazah yang sah merupakan salah satu aspek administrasi. Kompetensi dan integritas merupakan persoalan yang lebih luas.

RUU Perampasan Aset Menjadi Salah Satu Ujian Kinerja DPR

Sorotan terhadap kualitas wakil rakyat juga berkaitan dengan tuntutan masyarakat agar DPR menyelesaikan berbagai agenda legislasi penting, salah satunya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.

Pada 6 Oktober 2026, RUU Perampasan Aset telah disepakati menjadi usul inisiatif DPR. Selanjutnya, pembahasan dilakukan bersama pemerintah.

Dalam perkembangan terbaru pada 17 November 2026, anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyampaikan bahwa pembahasan teknis telah melewati tahap Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi. Tahapan berikutnya menunggu penjadwalan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset sedang berjalan. Namun, masyarakat tetap berhak menuntut transparansi, kejelasan substansi, dan kepastian penyelesaian regulasi tersebut.

Kinerja wakil rakyat tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, kunjungan kerja, atau pernyataan politik. Ukuran yang lebih substantif adalah produk legislasi dan pengawasan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Jangan Sampai Guru Dituntut Tinggi, Wakil Rakyat Lupa Tanggung Jawab

Perbedaan persyaratan pendidikan antara guru dan anggota DPR memang memiliki dasar hukum dan fungsi jabatan yang berbeda. Guru menjalankan profesi pendidikan, sedangkan anggota DPR memperoleh mandat melalui pemilihan umum untuk menjalankan fungsi perwakilan, legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan standar kualitas wakil rakyat.

Jika guru dituntut terus meningkatkan kompetensi, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan mempertanggungjawabkan kinerja profesionalnya, maka anggota DPR juga harus menunjukkan standar integritas, kedisiplinan, kemampuan legislasi, serta tanggung jawab publik yang sepadan dengan besarnya kewenangan mereka.

Masyarakat tidak sedang menuntut semua anggota DPR harus bergelar doktor. Yang dituntut adalah wakil rakyat yang benar-benar memahami tugasnya, bekerja dengan serius, menjaga amanah, dan tidak menjadikan jabatan sebagai fasilitas untuk kepentingan pribadi.

Bahkan, gagasan untuk memperkuat standar kompetensi calon anggota legislatif dapat menjadi bahan diskusi publik dan kajian kebijakan. Namun, mekanismenya harus dirancang secara konstitusional agar tidak berubah menjadi pembatasan hak politik warga negara.

Pada akhirnya, pendidikan bukan sekadar gelar yang dipajang di belakang nama. Jabatan bukan sekadar kehormatan, dan kekuasaan bukan hak istimewa tanpa pertanggungjawaban.

Guru memiliki tanggung jawab mendidik generasi bangsa. Anggota DPR memiliki tanggung jawab membuat aturan yang menentukan arah kehidupan bangsa.

Keduanya membutuhkan integritas dan kompetensi. Jangan sampai profesi pendidik terus dibebani tuntutan profesionalisme, sementara wakil rakyat justru tidak menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan amanahnya.

Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *