Prabowo Murka, Sentil Pengusaha yang Keruk Kekayaan Indonesia tetapi Bawa Hasilnya ke Luar Negeri
CILACAP — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap para pengusaha yang dinilai menikmati kekayaan sumber daya alam Indonesia, tetapi tidak menempatkan hasil usahanya di dalam negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu, 29 April 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pihak-pihak yang telah memperoleh berbagai fasilitas usaha, mulai dari konsesi pertambangan, konsesi perkebunan, hingga akses kredit dari bank pemerintah. Namun, ketika usaha mereka berhasil, hasilnya justru tidak ditempatkan di Indonesia.
“Kita kasih konsesi tambang, kita kasih konsesi perkebunan, kita kasih lagi kredit dari bank pemerintah, bank milik rakyat. Tapi mereka begitu berhasil, hasil usahanya tidak ditempatkan di Indonesia,” ujar Prabowo.
Presiden mempertanyakan komitmen kebangsaan para pelaku usaha yang menikmati berbagai kemudahan dari Indonesia, tetapi dinilai belum sepenuhnya mengarahkan hasil ekonominya untuk kepentingan nasional.
Menurut Prabowo, kekayaan alam Indonesia semestinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, termasuk petani, nelayan, buruh, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum menikmati kesejahteraan secara layak.
Prabowo Tegaskan Indonesia Bukan Ladang untuk Mengambil Kekayaan
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi tempat pengambilan sumber daya alam yang hasil ekonominya kemudian mengalir ke luar negeri.
“Bangsa Indonesia bukan ladang dan sawah untuk diambil kekayaannya dibawa ke luar negeri. Saya ulangi, bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain. Tidak mau jadi ladangnya orang lain,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus diarahkan agar nilai tambahnya dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri.
Karena itu, pemerintah mendorong hilirisasi, yakni pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah di dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat industri nasional, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Prabowo juga mengingatkan kalangan teknokrat, ilmuwan, dan tenaga profesional agar menggunakan kemampuan mereka untuk membangun bangsa, bukan untuk menipu masyarakat, menutupi korupsi, atau memperkaya pihak lain.
Hilirisasi Jadi Strategi Memperkuat Ekonomi Nasional
Dalam acara tersebut, pemerintah memulai 13 proyek strategis hilirisasi dengan nilai investasi sekitar Rp116 triliun. Proyek-proyek itu mencakup sektor energi, mineral, dan pertanian.
Prabowo memandang hilirisasi sebagai salah satu langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan bahan mentah dan memperbesar nilai ekonomi yang dihasilkan di Indonesia.
Ia menegaskan bahwa pemerintahannya ingin memastikan kekayaan nasional tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan memberikan manfaat yang lebih luas bagi rakyat.
“Kita tidak benci bangsa lain. Kita tidak mau rakyat kita miskin terus karena uang kita diambil ke luar negeri,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Pernyataan tersebut menegaskan pesan pemerintah mengenai pentingnya nasionalisme ekonomi, tanggung jawab pelaku usaha, dan pengelolaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan nasional.
Tantangannya adalah memastikan kebijakan hilirisasi berjalan efektif, menciptakan lapangan kerja berkualitas, memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, serta didukung tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Dengan demikian, kekayaan sumber daya alam Indonesia diharapkan tidak berhenti sebagai komoditas yang diekspor, tetapi menjadi fondasi bagi industri nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
