“Prabowo Memelihara Anak Macan?” Selamat Ginting Soroti Kendali Kekuasaan dan Posisi Kapolri

JAKARTA – Istilah “anak macan” mencuat dalam pembicaraan mengenai dinamika politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Metafora tersebut disampaikan pengamat politik dan militer Universitas Nasional (UNAS), Selamat Ginting, ketika membahas keputusan Presiden Prabowo yang hingga kini belum mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan itu disampaikan Selamat Ginting dalam perbincangan di kanal YouTube Refly Harun pada September 2026. Menurut pemberitaan yang mengutip pernyataannya, Selamat menilai keberadaan pejabat yang masih menjabat sejak pemerintahan sebelumnya perlu dilihat dalam konteks dinamika politik dan konsolidasi pemerintahan.

Selamat bahkan menggunakan metafora “anak macan” untuk menggambarkan risiko politik yang menurutnya dapat muncul apabila Presiden Prabowo tidak melakukan reshuffle kabinet, termasuk mempertimbangkan posisi Kapolri.

“Kalau Prabowo itu tidak melakukan reshuffle kabinet termasuk mengganti Kapolri, saya kira Prabowo sedang memelihara anak macan yang nanti justru akan menerkam,” ujar Selamat, sebagaimana dikutip sejumlah media.

Metafora tersebut kemudian berkembang menjadi pertanyaan yang lebih luas mengenai bagaimana seorang presiden mengelola berbagai kepentingan politik yang berada di sekitar pemerintahan.

Dalam analisis Selamat, dinamika tersebut tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Ia juga mengaitkannya dengan posisi Gibran Rakabuming Raka serta keberadaan sejumlah figur yang masih memiliki posisi strategis setelah pergantian pemerintahan.

Namun, penting ditegaskan bahwa dugaan mengenai adanya faksi, loyalitas personal, maupun tarik-menarik kepentingan dalam kekuasaan merupakan analisis atau interpretasi narasumber, bukan fakta yang dengan sendirinya telah terbukti.

Bukan Sekadar Soal Reshuffle

Persoalan yang menjadi perhatian dalam diskusi tersebut pada dasarnya tidak hanya menyangkut apakah seorang menteri atau pejabat tertentu perlu diganti.

Lebih jauh, perdebatan menyentuh persoalan konsolidasi pemerintahan dan bagaimana Presiden Prabowo memastikan seluruh lembaga negara bekerja berdasarkan kewenangan, hukum dan kepentingan negara.

Posisi Kapolri menjadi salah satu titik yang disoroti karena Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih menjabat setelah pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo. Listyo dilantik sebagai Kapolri pada November 2021 oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Selamat, keberlanjutan posisi tersebut perlu dilihat dalam konteks dinamika politik dan agenda reformasi kepolisian.

Ia juga mengaitkan posisi Kapolri dan Jaksa Agung dengan sejumlah perkara hukum yang menjadi perhatian publik. Namun, pandangan tersebut tetap merupakan analisis Selamat dan tidak dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa institusi penegak hukum bekerja untuk kepentingan politik tertentu.

Metafora Anak Macan dan Kekuasaan

Metafora “anak macan” dapat dibaca sebagai gambaran mengenai kekuatan politik atau institusional yang pada awalnya berada dalam kendali, tetapi kemudian dapat berkembang menjadi kekuatan dengan kepentingannya sendiri.

Dalam konteks pemerintahan, pertanyaan yang lebih penting bukan semata-mata siapa yang disebut sebagai “anak macan”, melainkan bagaimana presiden memastikan seluruh kekuatan politik dan institusi negara tetap berada dalam koridor konstitusi dan hukum.

Presiden tentu membutuhkan stabilitas politik untuk menjalankan pemerintahan. Pada saat yang sama, stabilitas tidak seharusnya menghilangkan prinsip independensi institusi negara.

Karena itu, perdebatan mengenai reshuffle seharusnya tidak hanya dilihat dari siapa yang diganti atau siapa yang dipertahankan, tetapi juga dari alasan kelembagaan, kinerja, kebutuhan pemerintahan dan kepentingan publik.

Publik Perlu Memisahkan Fakta dan Analisis

Polemik “anak macan” juga menjadi pengingat bahwa publik perlu membedakan antara fakta yang dapat diverifikasi dengan analisis politik.

Fakta bahwa Listyo Sigit masih menjabat sebagai Kapolri dapat diverifikasi. Demikian pula fakta mengenai pernyataan Selamat Ginting dalam diskusi dengan Refly Harun.

Sementara dugaan mengenai adanya jaringan kekuasaan tertentu, loyalitas personal atau potensi konflik di masa depan merupakan interpretasi politik yang masih perlu dibuktikan jika hendak diperlakukan sebagai fakta.

Dengan demikian, pertanyaan yang lebih mendasar bukan sekadar apakah Presiden Prabowo sedang “memelihara anak macan”.

Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintahan memastikan seluruh institusi negara memiliki profesionalisme, akuntabilitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya.

Presiden dapat membangun komunikasi dan kompromi politik dengan berbagai kekuatan. Namun, institusi negara tetap harus bekerja berdasarkan hukum dan kepentingan publik.

Pada akhirnya, ukuran sebuah pemerintahan bukan hanya siapa yang berada di lingkaran kekuasaan, melainkan sejauh mana kekuasaan tersebut digunakan untuk menjalankan pemerintahan secara efektif, transparan dan sesuai dengan konstitusi.

Metafora “anak macan” pun akhirnya menjadi pertanyaan terbuka: apakah kekuasaan politik tetap berada dalam kendali institusi negara, atau justru berkembang menjadi kekuatan-kekuatan yang memiliki kepentingan sendiri di sekitar pemerintahan?