Prabowo Instruksikan 70 Persen Hasil Tambang Dinikmati Negara, Bahlil Diminta Benahi Tata Kelola IUP

0
1794922228082-1

SOROTAN PUBLIK – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar minimal 70 persen hasil pengelolaan seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia dapat dinikmati negara. Instruksi tersebut sekaligus membuka kemungkinan penguasaan saham perusahaan tambang oleh negara demi memastikan kekayaan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi bangsa Indonesia.

Arahan itu disampaikan Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi salah satu pejabat yang mendapat penekanan khusus dalam pelaksanaan arahan tersebut.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri, terutama Menteri ESDM, ya. Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara. Bila perlu dikuasai saham-sahamnya,” ujar Prabowo.

Presiden menjelaskan, pemerintah tetap membuka ruang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan. Namun, setelah modal investasi kembali, keuntungan mayoritas harus dapat dinikmati bangsa Indonesia.

“Karena kita butuh mungkin modal, dia masukin modal boleh. Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Bukan Sekadar Angka 70 Persen

Instruksi tersebut membawa konsekuensi besar terhadap tata kelola industri pertambangan nasional. Namun, terdapat sejumlah aspek teknis yang perlu dijelaskan pemerintah agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan politik.

Pertama, pemerintah perlu memperjelas apa yang dimaksud dengan 70 persen hasil pengelolaan IUP. Apakah dihitung berdasarkan keuntungan bersih, nilai produksi, penerimaan negara, pembagian hasil usaha, atau bentuk manfaat ekonomi lainnya?

Kedua, bagaimana mekanisme pengembalian modal investor dihitung dan diverifikasi? Tanpa standar transparan, perbedaan perhitungan biaya investasi, biaya operasional, kewajiban lingkungan, dan keuntungan dapat menjadi sumber sengketa antara negara dan pelaku usaha.

Ketiga, bagaimana kebijakan tersebut diterapkan terhadap perusahaan tambang yang telah beroperasi berdasarkan kontrak, izin, dan ketentuan hukum yang berlaku?

Kejelasan aspek tersebut penting agar kebijakan peningkatan manfaat ekonomi bagi negara tetap memberikan kepastian hukum dan tidak mengabaikan prinsip tata kelola investasi yang sehat.

Satu Pintu Ekspor untuk Menekan Kebocoran

Selain menyoroti pembagian hasil pertambangan, Prabowo juga menekankan pengawasan terhadap ekspor komoditas sumber daya alam. Presiden menginginkan seluruh aktivitas ekspor melalui satu pintu lembaga yang ditunjuk pemerintah.

Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan volume komoditas yang dilaporkan sesuai dengan jumlah sebenarnya yang dikirim ke luar negeri.

“Semua ekspor sekarang harus melalui satu pintu yaitu melalui lembaga yang kita tunjuk, sehingga negara sekarang tidak bisa dibohongi lagi. Kalau ekspornya 100 ton ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” tegasnya.

Sejumlah pemberitaan menyebut lembaga yang dimaksud dalam kebijakan tersebut adalah PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Mekanisme operasional, cakupan komoditas, serta sistem pengawasan dan pelaporannya tetap perlu dijelaskan secara terbuka kepada publik.

Pengawasan ekspor menjadi penting karena ketidaksesuaian data volume maupun nilai transaksi berpotensi mengurangi penerimaan negara. Pemerintah perlu memastikan sistem tersebut terhubung dengan pengawasan kepabeanan, perpajakan, perdagangan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Prabowo Soroti Keuntungan yang Dibawa ke Luar Negeri

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengkritik praktik sebagian pemegang izin usaha yang menurutnya menikmati fasilitas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, tetapi membawa keuntungan ke luar negeri.

Ia menyinggung pemegang Hak Guna Usaha (HGU), IUP, hingga izin hutan tanaman industri (HTI) yang mengaku sebagai warga negara Indonesia ketika mengurus izin, tetapi menempatkan keuntungan bisnisnya di luar negeri.

“Kalau minta, ngaku, ‘Saya warga negara Indonesia.’ Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia. Dan ditaruh di luar,” ungkapnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan perhatian pemerintah terhadap aliran keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam. Meski demikian, penempatan keuntungan di luar negeri tidak serta-merta merupakan pelanggaran hukum. Penilaiannya harus didasarkan pada kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, devisa hasil ekspor, pelaporan transaksi, dan aturan lain yang berlaku.

Karena itu, pengawasan harus diarahkan pada praktik yang terbukti melanggar hukum, termasuk manipulasi nilai ekspor, penghindaran pajak, dan transaksi yang merugikan penerimaan negara.

Pasal 33 UUD 1945 Jadi Landasan

Prabowo menegaskan bahwa pembenahan tata kelola kekayaan alam harus kembali pada amanat konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945. Prinsip tersebut menempatkan penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam sebagai instrumen untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Harus kita tegakkan bahwa ekonomi kita adalah ekonomi kekeluargaan, Saudara-saudara. Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan karangan Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita,” tuturnya.

Ia kemudian mengutip amanat konstitusi bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, sementara kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Namun, ukuran keberhasilan kebijakan pertambangan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya porsi hasil yang dinikmati negara. Manfaatnya juga harus dapat dirasakan masyarakat di sekitar wilayah tambang melalui peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan lingkungan, pemulihan lahan, serta pembangunan daerah.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa peningkatan penerimaan negara tidak mengabaikan kewajiban reklamasi dan pascatambang, keselamatan pekerja, hak masyarakat, serta perlindungan ekosistem.

Publik Menunggu Aturan Pelaksanaan

Instruksi Presiden kini menghadirkan pekerjaan besar bagi Kementerian ESDM dan kementerian terkait. Publik membutuhkan penjelasan mengenai dasar hukum, skema pembagian hasil, mekanisme penguasaan saham, pengawasan ekspor, hingga tahapan penerapan kebijakan terhadap pemegang IUP.

Transparansi menjadi kunci. Jangan sampai kebijakan yang bertujuan memperbesar manfaat kekayaan alam bagi negara justru menimbulkan ketidakpastian atau membuka ruang baru bagi praktik penyimpangan.

Sumber daya alam Indonesia bukan semata komoditas bisnis, melainkan kekayaan yang pengelolaannya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

RAKYAT BERHAK TAHU. RAKYAT CERDAS. RAKYAT BERDAULAT.

Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Pengelolaan kekayaan alam harus diawasi agar benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *