Habitat Kedua Badak Jawa Diwacanakan, Perairan Ujung Kulon Justru Masuk Peta Tambang: Ada Apa dengan Kebijakan Pemerintah?
SOROTAN PUBLIK – Dua kebijakan pemerintah terkait kawasan Ujung Kulon, Banten, memunculkan pertanyaan publik mengenai arah perlindungan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), salah satu mamalia paling langka di dunia.
Di satu sisi, pemerintah mulai menjajaki pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Di sisi lain, perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), yang menjadi habitat alami terakhir spesies tersebut, telah ditetapkan masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Kedua persoalan ini memiliki konteks kebijakan yang berbeda. Namun, kemunculannya dalam waktu berdekatan membuat publik berhak meminta penjelasan lebih jauh mengenai bagaimana pemerintah memastikan perlindungan ekosistem Ujung Kulon tetap menjadi prioritas.
Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Peta Pertambangan
Penetapan wilayah pertambangan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.
Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, sejumlah kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam klasifikasi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) mineral logam. Sementara itu, kawasan inti taman nasional ditampilkan berada di luar zona WUP.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan penetapan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa status WUP tidak otomatis memberikan izin kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan pertambangan.
Pelaksanaan kegiatan pertambangan tetap harus memenuhi ketentuan tata ruang, kesesuaian pemanfaatan ruang, serta persyaratan perizinan yang berlaku, termasuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
Dengan demikian, pencantuman suatu wilayah dalam peta WUP tidak dapat disamakan dengan izin eksplorasi maupun izin operasi produksi. Meski begitu, penetapan tersebut tetap perlu dijelaskan secara transparan, terutama menyangkut koordinat, potensi mineral, dan kemungkinan dampaknya terhadap ekosistem di sekitar kawasan konservasi.
Wacana Pengembangan Habitat Kedua Badak Jawa
Persoalan semakin menarik perhatian setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan pemindahan sejumlah Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Gagasan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan COP31 di Antalya, Turki. Salah satu pertimbangan yang dikemukakan adalah mengurangi risiko kepunahan apabila populasi Badak Jawa di Ujung Kulon menghadapi bencana besar, seperti gempa bumi, tsunami, maupun aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Menurut gagasan tersebut, keberadaan populasi kedua di lokasi berbeda dapat menjadi strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan spesies terhadap ancaman yang berpotensi memusnahkan seluruh populasi di satu kawasan.
Namun, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa gagasan menjadikan Alas Purwo sebagai habitat kedua masih berada pada tahap penjajakan dan kajian awal.
Dalam keterangan resminya pada 16 November 2026, Kementerian Kehutanan menyatakan belum ada keputusan teknis mengenai penetapan lokasi, jumlah individu yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun jadwal pelaksanaannya.
Kelayakan Alas Purwo juga belum dipastikan. Kajian harus mempertimbangkan daya dukung ekosistem, ketersediaan pakan dan sumber air, kesehatan satwa, keragaman genetik, potensi interaksi dengan spesies lain, serta kesiapan pengamanan kawasan.
Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi habitat utama yang harus dilindungi.
Dua Kebijakan Berbeda, Satu Pertanyaan Besar
Di sinilah persoalan yang perlu mendapat perhatian publik.
Jika pengembangan habitat kedua dipandang penting karena populasi Badak Jawa terkonsentrasi di Ujung Kulon dan rentan terhadap ancaman bencana, bagaimana pemerintah memastikan ekosistem habitat aslinya tetap terlindungi dari tekanan aktivitas manusia?
Penetapan perairan sekitar Ujung Kulon sebagai WUP memang tidak otomatis berarti kawasan tersebut akan ditambang. Namun, status itu tetap menimbulkan kebutuhan untuk menjelaskan potensi pemanfaatan wilayah, batas koordinat, jenis mineral yang menjadi dasar penetapan, serta kemungkinan dampak kegiatan di kemudian hari.
Wilayah konservasi tidak hanya bergantung pada garis batas administratif. Ekosistem pesisir dan laut di sekitarnya dapat memiliki hubungan ekologis dengan kawasan yang dilindungi. Karena itu, setiap rencana pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi membutuhkan kajian yang cermat dan berbasis bukti ilmiah.
Publik juga perlu mengetahui apakah penetapan WUP tersebut telah mempertimbangkan aspek perlindungan keanekaragaman hayati, rekomendasi otoritas konservasi, dan potensi dampak terhadap kawasan penyangga Taman Nasional Ujung Kulon.
Pemerintah Perlu Membuka Dasar Kebijakannya
Ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh pemerintah.
Pertama, apa jenis potensi mineral yang menjadi dasar penetapan perairan sekitar Ujung Kulon sebagai WUP?
Kedua, di mana koordinat dan batas pasti wilayah tersebut, serta seberapa dekat lokasinya dengan kawasan konservasi dan ekosistem penting di sekitarnya?
Ketiga, apakah telah dilakukan kajian lingkungan dan analisis risiko ekologis yang memperhitungkan keberadaan habitat Badak Jawa?
Keempat, bagaimana pemerintah menjamin bahwa proses penjajakan habitat kedua tidak mengurangi prioritas perlindungan populasi dan ekosistem asli Ujung Kulon?
Kelima, apakah tersedia mekanisme pengawasan dan keterlibatan masyarakat apabila pada masa mendatang terdapat rencana kegiatan pertambangan di wilayah tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan bahwa pemerintah memiliki agenda tersembunyi. Tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa penetapan WUP berkaitan dengan rencana pemindahan Badak Jawa. Namun, transparansi diperlukan agar dua kebijakan yang menyangkut kawasan dan kepentingan konservasi tersebut tidak memunculkan spekulasi berkepanjangan.
Jangan Sampai Konservasi Hanya Berpindah di Atas Kertas
Pengembangan habitat kedua dapat menjadi salah satu strategi konservasi yang penting apabila didukung kajian ilmiah dan dilaksanakan dengan standar keselamatan satwa yang ketat. Namun, strategi tersebut tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk mengurangi perlindungan terhadap habitat asli.
Ujung Kulon tetap menjadi benteng utama keberadaan Badak Jawa. Perlindungan kawasan, pengamanan habitat, pemantauan populasi, serta pencegahan gangguan ekosistem harus berjalan beriringan dengan setiap rencana konservasi jangka panjang.
Negara perlu memastikan bahwa kebijakan pertambangan, tata ruang, dan konservasi tidak berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat.
Sebab, menyelamatkan Badak Jawa bukan sekadar memindahkan sejumlah individu ke kawasan lain. Lebih dari itu, negara harus memastikan bahwa habitat, sumber kehidupan, dan ekosistem yang menopang kelangsungan spesies tersebut benar-benar terlindungi.
Ketika habitat asli masuk dalam peta pertambangan dan habitat kedua masih sebatas kajian, masyarakat berhak meminta kejelasan: bagaimana negara menjamin masa depan Badak Jawa?
Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
