Prabowo Apresiasi PDIP Meski di Luar Koalisi: Pemerintahan Justru Membutuhkan Oposisi sebagai Penyeimbang Demokrasi

Sorotan Publik, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi secara terbuka kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), meskipun partai berlambang banteng tersebut tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan. Prabowo menilai perbedaan posisi politik tidak seharusnya menghalangi kerja sama apabila kepentingan bangsa dan negara menjadi tujuan bersama.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo secara khusus menyampaikan terima kasih kepada PDIP yang tetap berada di luar koalisi pemerintahan, tetapi dinilainya memiliki komitmen terhadap kepentingan nasional.

“Dan saya tidak malu-malu terima kasih PDI-P walaupun kalian bukan koalisi tapi kita sama-sama membela bangsa dan negara,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena disampaikan secara terbuka di hadapan sejumlah elite partai politik dan tokoh nasional.

PRABOWO AKUI PEMERINTAHAN MEMBUTUHKAN OPOSISI

Tidak hanya menyampaikan apresiasi kepada PDIP, Prabowo juga menegaskan bahwa keberadaan oposisi diperlukan dalam sistem pemerintahan.

Menurutnya, pemerintahan membutuhkan pihak di luar koalisi untuk menjadi penyeimbang terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

Pernyataan tersebut memiliki relevansi penting dalam praktik demokrasi. Sebab, pemerintahan yang sehat tidak hanya membutuhkan dukungan politik untuk menjalankan program, tetapi juga membutuhkan pengawasan, kritik, dan evaluasi dari pihak yang memiliki posisi berbeda.

Dalam sistem demokrasi, oposisi memiliki ruang untuk mempertanyakan kebijakan, menguji argumentasi pemerintah, menyampaikan alternatif, serta mengawasi penggunaan kewenangan negara.

Dengan demikian, perbedaan politik tidak harus berujung pada permusuhan antarlembaga maupun antarkekuatan politik.

PRAMONO ANUNG MENJADI CONTOH KERJA SAMA LINTAS PARTAI

Prabowo juga mencontohkan hubungannya dengan Gubernur Jakarta Pramono Anung yang merupakan kader PDIP.

Meskipun berasal dari partai politik berbeda, Prabowo mengaku hubungan kerja sama dengan Pramono tetap berjalan baik selama diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

“Demi rakyat Jakarta kita kerjasama kalau belum berhasil aku diundang,” ujarnya.

Contoh tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak semestinya terhambat oleh perbedaan warna politik.

Kepentingan masyarakat seharusnya menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam koordinasi pembangunan, pelayanan publik, penataan kota, dan penyelesaian berbagai persoalan daerah.

Prabowo juga menceritakan pengalamannya berkomunikasi dengan Pramono mengenai penertiban iklan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dalam cerita tersebut, Prabowo mengaku sempat menduga iklan yang mengganggu ketertiban dipasang oleh pihak PDIP. Namun, Pramono menjelaskan bahwa pemasangnya justru kader Gerindra.

Prabowo menegaskan tidak mempermasalahkan asal partai pihak yang melanggar dan meminta agar iklan tersebut tetap ditertibkan.

PDIP MEMILIH BERADA DI LUAR PEMERINTAHAN

Dalam konfigurasi politik nasional saat ini, PDIP menjadi satu-satunya partai di DPR RI yang tidak bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tidak ada kader PDIP yang menduduki posisi menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Posisi politik tersebut memiliki latar belakang perjalanan kontestasi Pilpres 2024. Saat itu, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, sedangkan Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.

Setelah hasil pemilihan presiden ditetapkan, kedua kubu menempuh jalur politik yang berbeda dalam konfigurasi pemerintahan.

Namun, perbedaan pilihan dalam pemilu tidak menghapus kewajiban seluruh elemen politik untuk menjaga kepentingan nasional.

OPOSISI BUKAN MUSUH NEGARA, KRITIK BUKAN PERMUSUHAN

Pernyataan Prabowo mengenai pentingnya oposisi membuka ruang pembahasan lebih luas mengenai kualitas demokrasi Indonesia.

Dalam negara demokratis, oposisi bukanlah musuh pemerintah ataupun musuh negara. Oposisi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan kekuasaan.

Pemerintah memiliki kewenangan menjalankan kebijakan, sementara parlemen memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Karena itu, kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak semestinya langsung dianggap sebagai tindakan menghambat pembangunan. Sebaliknya, dukungan terhadap pemerintah juga tidak boleh menghilangkan kewajiban untuk mengawasi setiap kebijakan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Demokrasi membutuhkan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan kebebasan menyampaikan kritik.

Koalisi yang besar dapat membantu pemerintah menjalankan agenda politik dan pembangunan. Namun, besarnya dukungan politik tidak otomatis menjamin bahwa seluruh kebijakan telah benar dan bebas dari kekeliruan.

Di sinilah fungsi pengawasan parlemen, oposisi, pers independen, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi penting.

KEPENTINGAN RAKYAT HARUS BERADA DI ATAS KEPENTINGAN PARTAI

Apresiasi Prabowo terhadap PDIP menjadi pengingat bahwa kompetisi politik seharusnya tidak berlangsung tanpa batas.

Persaingan dalam pemilu merupakan bagian dari demokrasi. Akan tetapi, setelah proses pemilihan selesai, kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas bersama.

Pemerintah perlu terbuka terhadap kritik. Partai di luar pemerintahan perlu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. Sementara itu, partai pendukung pemerintah juga harus berani mengingatkan apabila terdapat kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Tidak boleh ada anggapan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus selalu dibenarkan hanya karena berasal dari koalisi sendiri. Begitu pula, tidak semua kebijakan harus ditolak hanya karena berasal dari pihak yang berbeda secara politik.

Ukuran utamanya adalah manfaat, keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Pernyataan Prabowo di HUT ke-15 NasDem tersebut memberikan pesan bahwa perbedaan politik masih dapat berjalan berdampingan dengan kerja sama nasional.

SOROTAN PUBLIK:

Demokrasi tidak diukur dari seberapa besar koalisi yang menguasai pemerintahan, melainkan juga dari seberapa kuat mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.

Pemerintah membutuhkan dukungan untuk bekerja, tetapi rakyat juga membutuhkan kritik agar kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol.

Oposisi bukan musuh pembangunan. Kritik bukan bentuk pengkhianatan. Dan loyalitas terhadap bangsa tidak boleh diukur berdasarkan kesamaan warna partai.

Pada akhirnya, jabatan politik adalah amanah, kekuasaan adalah tanggung jawab, dan kepentingan rakyat harus selalu ditempatkan di atas kepentingan kelompok.

Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.