28 Tahun Setelah Soeharto, Yusril Kembali Menyaksikan Surat Bersejarah: Gibran Nyatakan Berhenti sebagai Wakil Presiden
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Sejarah ketatanegaraan Indonesia kembali mencatat sebuah peristiwa penting. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan adanya kemiripan redaksional antara surat pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 dengan pernyataan berhenti Presiden ke-2 RI Soeharto pada Mei 1998.
Kemiripan tersebut terletak pada penggunaan frasa “menyatakan berhenti”, sebuah redaksi yang menurut Yusril pernah digunakannya ketika menyusun draf pernyataan berhenti Soeharto di tengah krisis politik nasional pada 1998.
Pernyataan Yusril menjadi perhatian karena dirinya kini kembali berada dalam posisi penting ketika Indonesia menghadapi peristiwa pengunduran diri pejabat tertinggi negara.
Dua puluh delapan tahun setelah menyusun draf pernyataan berhenti seorang presiden, Yusril menyaksikan penggunaan formulasi serupa dalam surat pengunduran diri seorang wakil presiden.
YUSRIL: SURAT GIBRAN TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN MPR
Yusril menjelaskan bahwa penggunaan frasa “menyatakan berhenti” menunjukkan adanya kehendak pribadi untuk mengakhiri jabatan.
Menurut pandangannya, pernyataan berhenti atas permintaan sendiri merupakan keputusan pribadi yang tidak memerlukan persetujuan atau penolakan dari lembaga lain.
“Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata menyatakan berhenti,” ujar Yusril.
Ia menegaskan bahwa langkah selanjutnya bukan lagi memperdebatkan persetujuan terhadap keputusan pengunduran diri, melainkan menindaklanjuti konsekuensi konstitusional berupa kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Menurut Yusril, MPR perlu mengadakan sidang untuk menyatakan terjadinya kekosongan jabatan tersebut, kemudian memberitahukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR.
ISI SURAT GIBRAN: BERHENTI ATAS PERMINTAAN SENDIRI
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan isi surat pengunduran diri Gibran di hadapan awak media di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam alinea pertama, Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
“Dengan hormat, dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029, menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri.”
Dalam bagian berikutnya, Gibran menyampaikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
Ia juga menuliskan keyakinannya bahwa negara dan masyarakat Indonesia harus dijaga melebihi kepentingan dirinya sendiri.
Salah satu bagian yang menjadi perhatian publik adalah tidak dicantumkannya alasan spesifik mengenai keputusan pengunduran diri tersebut.
Ketika ditanya wartawan apakah terdapat penjelasan mengenai alasan Gibran mundur dalam surat itu, Ahmad Muzani menjawab singkat, “Tidak ada.”
Dengan demikian, surat tersebut secara formal memuat pernyataan berhenti atas permintaan sendiri, tanpa menguraikan alasan khusus di dalam dokumen.
SOEHARTO 1998 DAN GIBRAN 2026: REDAKSI SERUPA, KONSEKUENSI BERBEDA
Perbandingan antara pernyataan berhenti Soeharto dan surat pengunduran diri Gibran menarik untuk dilihat dari perspektif sejarah dan hukum tata negara.
Pada 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia setelah memimpin negara selama lebih dari tiga dekade.
Keputusan tersebut terjadi di tengah krisis ekonomi, gelombang demonstrasi mahasiswa, tekanan masyarakat, serta perubahan besar dalam kehidupan politik nasional.
Setelah Soeharto berhenti, Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis menggantikannya sebagai Presiden berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku saat itu.
Sementara itu, pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026 memiliki konsekuensi berbeda.
Gibran bukan Presiden, melainkan Wakil Presiden. Karena itu, pengunduran dirinya tidak menyebabkan Presiden otomatis berganti atau muncul pengganti Wakil Presiden secara langsung.
Jabatan Wakil Presiden menjadi kosong dan harus diisi melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam UUD 1945.
Dengan demikian, kesamaan frasa dalam kedua dokumen tidak berarti kedua peristiwa memiliki proses ketatanegaraan yang identik.
PASAL 8 AYAT (2) UUD 1945 MENJADI DASAR PENGISIAN JABATAN
Persoalan pengisian jabatan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan:
“Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Artinya, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu.
Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua calon, sedangkan MPR bertugas memilih salah satunya melalui sidang sesuai ketentuan konstitusi.
Yusril juga menjelaskan bahwa mekanisme lebih terperinci berkaitan dengan proses tersebut diatur melalui ketetapan MPR dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.
Penting dipahami bahwa pandangan Yusril mengenai tidak diperlukannya persetujuan MPR merupakan penjelasan hukum yang disampaikannya sebagai Menko Hukum. Sementara itu, mekanisme pengisian jabatan yang kosong secara tegas memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 8 ayat (2).
PENGUNDURAN DIRI DAN HAK PUBLIK UNTUK MENGETAHUI
Meskipun surat pengunduran diri Gibran tidak mencantumkan alasan spesifik, peristiwa ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan hukum yang berkembang sebelumnya.
Pengunduran diri tersebut berlangsung setelah muncul kontroversi mengenai persyaratan administrasi pendidikan Gibran dan adanya dorongan sejumlah anggota DPR untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat.
Namun, penting membedakan antara latar belakang peristiwa politik, alasan pribadi yang tidak dicantumkan dalam surat, dan dasar hukum formal pengunduran diri.
Ketiganya merupakan persoalan yang berbeda.
Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan pejabat publik, terutama ketika keputusan tersebut berdampak langsung terhadap struktur pemerintahan nasional.
Transparansi diperlukan bukan untuk menghakimi keputusan pribadi seseorang, melainkan untuk memastikan bahwa setiap perubahan dalam penyelenggaraan negara berlangsung sesuai konstitusi.
SEJARAH BERULANG, TETAPI DEMOKRASI SUDAH BERUBAH
Ada perbedaan mendasar antara Indonesia pada 1998 dan Indonesia pada 2026.
Pada 1998, pengunduran diri Soeharto berlangsung dalam situasi krisis nasional yang ditandai tekanan masyarakat, demonstrasi mahasiswa, dan perubahan politik besar-besaran.
Pada 2026, pengunduran diri Gibran berlangsung melalui penyampaian surat resmi kepada Presiden dan pimpinan MPR, di tengah proses politik dan persoalan hukum yang berkembang.
Perbedaan konteks tersebut memperlihatkan perubahan mekanisme dan dinamika demokrasi Indonesia.
Namun, satu prinsip tetap sama: kekuasaan negara tidak boleh berjalan di luar konstitusi.
Pergantian pejabat, pengunduran diri, pengisian jabatan kosong, maupun proses pemberhentian harus memiliki dasar hukum yang jelas.
SOROTAN PUBLIK: SELEMBAR SURAT, SEJARAH PANJANG, DAN TANGGUNG JAWAB KONSTITUSIONAL
Peristiwa yang menghubungkan Yusril, Soeharto, dan Gibran memperlihatkan bagaimana sebuah frasa dalam dokumen kenegaraan dapat memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Pada 1998, frasa pernyataan berhenti menjadi bagian dari dokumen yang mengakhiri kekuasaan seorang presiden.
Pada 2026, frasa serupa kembali muncul dalam dokumen yang mengakhiri jabatan seorang wakil presiden.
Namun, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berhenti dari jabatan. Sejarah juga mencatat bagaimana negara menjaga kesinambungan pemerintahan setelah sebuah jabatan kosong.
Pertanyaan berikutnya bukan semata-mata siapa yang akan mengisi kursi Wakil Presiden, tetapi bagaimana proses tersebut dijalankan secara transparan, konstitusional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Sebab, jabatan Presiden maupun Wakil Presiden bukanlah kepemilikan pribadi. Keduanya merupakan amanah konstitusional yang harus dijalankan berdasarkan hukum dan kepentingan bangsa.
Indonesia boleh mengalami pergantian kekuasaan, tetapi konstitusi tidak boleh menjadi korban pertarungan kekuasaan.
Rakyat berhak mengetahui setiap proses yang menyangkut masa depan penyelenggaraan negara.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
