Perairan Sekitar Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan, Nasib Habitat Badak Jawa Jadi Sorotan
SOROTAN PUBLIK – Penetapan wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) memunculkan pertanyaan serius mengenai sinkronisasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan hidup.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu ditetapkan pada 12 Februari 2026.
Berdasarkan peta lampiran keputusan tersebut, sejumlah kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam klasifikasi Wilayah Usaha Pertambangan. Sementara itu, kawasan inti taman nasional ditampilkan berada di luar zona WUP.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, membenarkan penetapan wilayah pertambangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa penyusunan wilayah pertambangan telah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Namun, Ari menegaskan bahwa penetapan WUP tidak otomatis memberikan izin kepada perusahaan atau pihak tertentu untuk langsung melakukan kegiatan pertambangan. Pelaksanaannya tetap harus memenuhi ketentuan tata ruang dan seluruh persyaratan perizinan yang berlaku.
WUP Bukan Izin Operasi Tambang
Secara regulasi, Wilayah Usaha Pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).
Artinya, pencantuman suatu kawasan dalam peta WUP tidak sama dengan pemberian izin eksplorasi maupun izin operasi produksi. Masih terdapat tahapan administrasi, penetapan wilayah izin, serta kewajiban memenuhi ketentuan lingkungan dan tata ruang sebelum kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan.
Meski demikian, penetapan perairan di sekitar kawasan konservasi ke dalam peta WUP tetap membutuhkan penjelasan yang transparan. Terlebih, wilayah tersebut memiliki keterkaitan ekologis dengan salah satu kawasan perlindungan keanekaragaman hayati paling penting di Indonesia.
Ujung Kulon dan Masa Depan Badak Jawa
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat alami terakhir bagi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), salah satu mamalia paling langka dan terancam punah di dunia.
Keberadaan satwa ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekosistem di sekitarnya. Perlindungan habitat membutuhkan pengelolaan kawasan secara menyeluruh, termasuk menjaga kualitas lingkungan, sumber air, keutuhan ekosistem, serta meminimalkan berbagai tekanan yang berpotensi mengganggu kelangsungan hidup satwa liar.
Karena itu, meskipun kawasan inti taman nasional tidak masuk dalam zona WUP berdasarkan peta yang tersedia, aktivitas manusia di wilayah perairan sekitarnya tetap perlu dikaji secara hati-hati. Risiko ekologis tidak selalu berhenti pada batas administratif atau garis yang tercantum dalam peta.
Kegiatan ekstraktif di wilayah pesisir dan laut, apabila kelak diizinkan dan dilaksanakan, berpotensi menimbulkan dampak yang perlu diperhitungkan secara ilmiah. Di antaranya perubahan kualitas air, gangguan terhadap ekosistem pesisir, sedimentasi, serta dampak aktivitas kapal dan infrastruktur pendukung.
Namun, besarnya risiko dan kemungkinan dampak terhadap kawasan konservasi harus ditentukan melalui kajian ilmiah yang spesifik terhadap lokasi dan jenis kegiatan, bukan semata-mata berdasarkan asumsi.
Publik Berhak Meminta Penjelasan
Persoalan mendasar yang perlu dijawab pemerintah bukan hanya apakah kawasan inti Taman Nasional Ujung Kulon terlindungi dari aktivitas pertambangan, melainkan juga bagaimana pemerintah memastikan wilayah penyangga dan ekosistem yang terhubung dengannya tidak mengalami kerusakan akibat kebijakan pemanfaatan sumber daya alam.
Kementerian ESDM bersama pemerintah daerah perlu membuka informasi lebih terperinci mengenai koordinat dan batas wilayah WUP di sekitar Ujung Kulon, jenis potensi mineral yang menjadi dasar penetapannya, serta hasil kajian lingkungan dan kesesuaian tata ruang yang digunakan dalam proses penyusunan peta.
Pemerintah juga perlu menjelaskan apakah penetapan tersebut telah mempertimbangkan rekomendasi otoritas konservasi dan hasil kajian mengenai kemungkinan dampaknya terhadap habitat Badak Jawa.
Transparansi menjadi penting agar masyarakat tidak hanya menerima penjelasan bahwa WUP bukan izin operasional, tetapi juga memperoleh kepastian bahwa kebijakan tersebut tidak mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan lingkungan.
Pembangunan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam memang menjadi bagian dari agenda negara. Namun, kepentingan tersebut harus berjalan seiring dengan kewajiban konstitusional untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat serta melindungi kekayaan alam bagi generasi mendatang.
Ujung Kulon bukan sekadar hamparan wilayah di peta. Kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang tidak tergantikan. Ketika wilayah di sekitarnya masuk dalam peta pertambangan, masyarakat berhak mengetahui dasar kebijakannya, potensi manfaatnya, dan bagaimana negara menjamin keselamatan ekosistem.
Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
