Anatomi Dugaan Mafia Tanah: Pemeriksaan Kakanwil ATR/BPN Jambi, Notaris, dan Perusahaan Percetakan Buka Pertanyaan tentang Jaringan Korupsi Pertanahan
SOROTAN PUBLIK – Perkembangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor membuka persoalan yang lebih luas daripada sekadar dugaan pemberian uang kepada pejabat pertanahan.
Pada Selasa (17/11/2026), KPK memeriksa Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Jambi dan Sulawesi Selatan sebagai saksi. Pada hari yang sama, penyidik juga memeriksa seorang notaris berinisial JSU serta Direktur Utama PT Alia Digital Printex berinisial LA.
Pemeriksaan tersebut menjadi perhatian karena memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya menyentuh pejabat pertanahan dan pihak perusahaan, tetapi juga pihak-pihak yang berkaitan dengan layanan profesional dan aktivitas bisnis.
Namun, status mereka harus ditegaskan secara proporsional: pemeriksaan sebagai saksi bukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana. KPK masih harus membuktikan hubungan, peran, dan aliran transaksi masing-masing pihak.
Pemeriksaan Lintas Wilayah: Apa yang Sedang Ditelusuri KPK?
Pemanggilan Kepala Kanwil ATR/BPN Jambi, Humaidi, dan Kepala Kanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan, Wartomo, memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan keterkaitan persoalan pertanahan dengan mutasi, rotasi, dan hubungan antarpejabat di lingkungan ATR/BPN.
KPK juga memanggil notaris Junita Sari Ujung dan Direktur Utama PT Alia Digital Printex, Linda Anggraeningsih.
Dalam perkembangan pemeriksaan, KPK turut memanggil sejumlah pejabat dan mantan pejabat pertanahan di wilayah Jawa Barat, serta pegawai perusahaan yang berkaitan dengan proyek properti.
ANTARA melaporkan pemeriksaan tersebut sebagai bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN yang bermula dari perkara pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.
Fakta ini layak menjadi perhatian karena penyidik sedang menelusuri lebih dari sekadar transaksi pemberian uang dalam satu proses administrasi. Meski demikian, hubungan antara pemeriksaan para saksi, dugaan pemberian terkait mutasi dan rotasi, serta perkara pengurusan HGB harus dijelaskan berdasarkan keterangan resmi penyidik, bukan diasumsikan sebagai satu skema yang sudah terbukti.
Kasus Summarecon: Delapan Tersangka dan Dugaan Suap Rp1,5 Miliar
Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan layanan pertanahan di Kabupaten Bogor.
Mereka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN dan pihak swasta, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi, serta sejumlah pihak yang diduga menjadi perantara.
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, dugaan pemberian uang berawal dari proses pembukaan blokir dan pemecahan sertifikat HGB milik Summarecon.
Penyidik mengungkap adanya dugaan permintaan uang sebesar Rp2 miliar. Pihak perusahaan disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar.
Uang tersebut diduga diserahkan melalui perantara dan sebagian di antaranya diduga diteruskan kepada pejabat pertanahan.
KPK juga menyita uang tunai dalam jumlah besar dalam rangkaian operasi tangkap tangan pada September 2026. Salah satu temuan yang dilaporkan media mencapai Rp106,3 miliar dalam berbagai mata uang.
Besarnya uang yang ditemukan dan luasnya pemeriksaan memperlihatkan bahwa perkara ini membutuhkan pengusutan menyeluruh terhadap sumber dana, pihak penerima manfaat, serta kemungkinan tindak pidana lain yang berkaitan.
Seluruh konstruksi tersebut tetap merupakan dugaan yang harus dibuktikan melalui proses hukum.
HGB dan Ketergantungan Dunia Usaha pada Kepastian Administrasi
Persoalan HGB memperlihatkan betapa pentingnya kepastian layanan pertanahan bagi dunia usaha.
Hak Guna Bangunan memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri sesuai ketentuan hukum. Dalam proyek properti, kepastian status tanah dan kelengkapan administrasi dapat memengaruhi pembiayaan, pembangunan, pemasaran, serta transaksi dengan konsumen.
Karena itu, keterlambatan atau persoalan administrasi pertanahan dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi pengembang dan pihak lain yang berkepentingan.
Namun, kewenangan pejabat dalam memproses layanan pertanahan tidak boleh berubah menjadi alat untuk meminta imbalan di luar ketentuan.
Jika pelayanan publik dapat diperlambat, dipersulit, atau diarahkan melalui perantara demi memperoleh keuntungan pribadi, persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran disiplin. Hal itu dapat masuk ke ranah tindak pidana korupsi apabila unsur-unsurnya terbukti.
Negara harus memastikan bahwa setiap permohonan pertanahan diproses berdasarkan standar, tenggat waktu, persyaratan, dan alasan penolakan yang transparan.
Perusahaan Percetakan dalam Pemeriksaan: Mengapa Perlu Ditelusuri?
Pemeriksaan Direktur Utama PT Alia Digital Printex juga menarik perhatian publik.
Kehadiran perusahaan percetakan dalam penyidikan perkara korupsi pertanahan tentu memunculkan pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan aktivitas bisnis, dokumen transaksi, dan aliran dana.
Namun, hingga terdapat penjelasan resmi penyidik, tidak tepat menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah menerbitkan kuitansi fiktif atau membantu menyamarkan uang suap.
Yang perlu ditelusuri adalah apakah terdapat transaksi bisnis yang benar-benar berlangsung, apakah dokumen keuangan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, siapa pihak yang membayar, siapa penerima manfaat akhirnya, serta apakah terdapat hubungan dengan pihak-pihak yang sedang diselidiki.
Jika ditemukan transaksi yang tidak memiliki dasar ekonomi wajar atau dokumen yang sengaja dibuat untuk menyamarkan sumber dana, penyidik dapat mengembangkan penelusuran berdasarkan bukti yang diperoleh.
Dalam perkara pencucian uang, pemeriksaan terhadap transaksi dan pemilik manfaat akhir merupakan bagian penting untuk mengetahui apakah hasil tindak pidana disembunyikan melalui kegiatan usaha yang tampak sah.
Notaris: Profesi Hukum Bukan Tameng bagi Kejahatan
Pemeriksaan seorang notaris dalam perkara ini kembali menempatkan profesi kenotariatan dalam sorotan.
Notaris memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia. Mereka berwenang membuat akta autentik, menyimpan dokumen, serta memberikan kepastian hukum terhadap berbagai perbuatan dan perjanjian.
Karena itu, jabatan notaris membutuhkan perlindungan hukum agar dapat bekerja secara independen. Namun, perlindungan profesi tidak boleh ditafsirkan sebagai kekebalan dari proses penegakan hukum.
Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 mengatur kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
Ketentuan tersebut tidak memberikan hak untuk menyembunyikan tindak pidana.
Pasal 66 UU Jabatan Notaris mengatur mekanisme permintaan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam kondisi tertentu ketika penyidik, penuntut umum, atau hakim memerlukan fotokopi minuta akta maupun memanggil notaris untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris.
Mekanisme tersebut merupakan perlindungan prosedural terhadap jabatan notaris, bukan hak imunitas absolut.
Bahkan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 turut menjadi bagian penting dalam memahami kedudukan MKN dan hak ingkar notaris.
Dengan demikian, kerahasiaan jabatan harus dibaca bersama kewajiban hukum lainnya, termasuk ketentuan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan kepada PPATK
Salah satu aspek penting yang sering luput dalam pembahasan publik adalah kewajiban profesi tertentu untuk membantu mencegah pencucian uang.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 memasukkan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak pelapor dalam rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Pasal 8 peraturan tersebut mewajibkan pihak pelapor profesi menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan properti, pengelolaan uang atau rekening, pengoperasian perusahaan, serta pendirian dan transaksi badan hukum.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban notaris juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 10 Tahun 2026. Pasal 27 peraturan tersebut secara tegas mengatur kewajiban notaris menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dalam ruang lingkup kegiatan yang ditentukan.
Artinya, notaris bukan hanya pembuat akta yang bekerja berdasarkan dokumen dari klien. Dalam kondisi yang memenuhi kriteria hukum, notaris juga memiliki tanggung jawab melakukan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan transaksi mencurigakan.
Profesi hukum harus menjadi bagian dari sistem pencegahan pencucian uang, bukan celah untuk menghindari pengawasan.
Nominee, Manipulasi Akta, dan Penyembunyian Pemilik Manfaat
Dalam berbagai perkara pencucian uang, penggunaan nama orang lain atau nominee dapat menjadi salah satu cara menyamarkan pemilik manfaat sebenarnya.
Aset dapat tercatat atas nama seseorang, sementara pengendalian dan manfaat ekonominya berada di tangan pihak lain.
Praktik semacam ini perlu ditelusuri melalui hubungan keuangan, sumber dana pembelian, dokumen perjanjian, penguasaan aset, serta identitas pemilik manfaat akhir.
Begitu pula dugaan manipulasi nilai transaksi dalam akta jual beli, penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, atau transaksi properti yang sengaja dibuat berlapis.
Namun, seluruh skema tersebut harus dibuktikan dalam setiap perkara. Tidak boleh diasumsikan bahwa notaris atau PPAT yang membuat akta tertentu otomatis terlibat dalam pencucian uang.
Penyidik perlu membedakan antara profesi yang menjalankan tugas secara sah, kelalaian administratif, pelanggaran etik, dan tindakan yang secara sadar membantu tindak pidana.
Sertifikat Elektronik Tidak Cukup Tanpa Pembenahan Kewenangan
Transformasi digital pertanahan merupakan langkah penting untuk memperbaiki layanan dan mengurangi peluang manipulasi dokumen.
Namun, digitalisasi tidak otomatis menghilangkan korupsi apabila proses persetujuan, verifikasi, dan pengambilan keputusan tetap tidak transparan.
Sistem elektronik harus dilengkapi jejak audit yang tidak mudah diubah, identitas pejabat yang mengambil keputusan, alasan penundaan atau penolakan, serta mekanisme pengaduan yang dapat diawasi publik.
Setiap perubahan data dan persetujuan harus dapat ditelusuri. Jika terdapat penyimpangan, sistem harus memungkinkan penyidik mengetahui siapa yang mengakses, mengubah, menyetujui, atau menahan suatu proses administrasi.
Teknologi hanya akan efektif apabila disertai pengawasan internal yang kuat, penegakan hukum, dan keterbukaan informasi.
KPK Harus Menelusuri Sampai ke Pemilik Manfaat dan Aliran Uang
Perkara dugaan korupsi pertanahan tidak boleh berhenti pada pihak yang tertangkap tangan atau penerima uang di tingkat pelaksana.
KPK perlu menelusuri apakah terdapat pola pemberian terkait mutasi dan rotasi jabatan, bagaimana hubungan antara perantara dengan pejabat, apakah ada aliran dana yang melibatkan pihak lain, serta apakah transaksi bisnis tertentu digunakan untuk menyamarkan sumber uang.
Pemeriksaan saksi dari berbagai daerah juga perlu dijelaskan konteks dan keterkaitannya agar publik tidak menarik kesimpulan yang melampaui bukti.
Apabila ditemukan indikasi pencucian uang, penelusuran aset dan pemilik manfaat akhir harus dilakukan secara serius. Kerja sama dengan PPATK dapat membantu mengurai pola transaksi, sementara pembuktian tindak pidana tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum.
Tanah Bukan Komoditas Kekuasaan
Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola pertanahan nasional.
Tanah merupakan sumber kehidupan, ruang ekonomi, tempat tinggal, dan aset masyarakat. Pelayanan pertanahan tidak boleh menjadi ruang transaksi kekuasaan yang hanya menguntungkan mereka yang memiliki akses kepada pejabat.
Pemerintah harus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha tanpa membiarkan kewenangan administrasi disalahgunakan.
Bagi KPK, tantangannya adalah membuktikan konstruksi perkara secara menyeluruh. Bagi Kementerian ATR/BPN, tantangannya adalah membenahi sistem agar pelayanan pertanahan tidak bergantung pada kedekatan, perantara, atau pembayaran di luar ketentuan.
Ketika kewenangan negara dapat diperjualbelikan, yang dirugikan bukan hanya perusahaan atau pemilik tanah. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap hukum dan negara.
Pers adalah Pilar Keempat Demokrasi. Rakyat Berhak Tahu, Rakyat Cerdas, Rakyat Berdaulat.
