Mentan Amran: Peternak Rakyat Harus Dilindungi, Tak Boleh Berjuang Sendiri

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan peternak rakyat menghadapi tekanan usaha sendirian. Pemerintah mengambil sejumlah langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari menjaga harga pakan, memperkuat penyaluran jagung, meningkatkan penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga memperketat pengawasan tata niaga perunggasan.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/8), setelah pemerintah menerima aspirasi peternak dari berbagai daerah terkait tekanan biaya produksi dan harga telur.

Amran mengatakan kebijakan pemerintah harus memberikan dampak nyata bagi peternak di lapangan. Menurutnya, keberlanjutan usaha peternakan rakyat harus dijaga melalui kebijakan yang mampu menciptakan keseimbangan antara biaya produksi, harga jual, dan kepastian pasar.

“Kami mengapresiasi peternak ayam seluruh Indonesia karena cukup komunikatif menyampaikan aspirasinya. Sampai jam tiga subuh tadi kami membahas bagaimana nasib peternak kita. Alhamdulillah hari ini sepakat. Harga pakan kita lanjutkan sampai akhir tahun,” kata Amran.

Harga Pakan dan Telur Jadi Perhatian Pemerintah

Amran menegaskan perlindungan terhadap peternak harus dilakukan secara menyeluruh. Harga telur perlu dijaga agar peternak memperoleh harga yang layak, sementara biaya pakan juga harus dikendalikan agar margin usaha tidak semakin tertekan.

“HPP untuk harga telur kita jaga, tetapi harga pakan juga harus kita jaga, jangan terlalu tinggi. Jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu kita sudah sepakat semua,” tegasnya.

Salah satu keputusan penting dalam rapat tersebut adalah melanjutkan pengendalian harga pakan hingga akhir tahun. Kebijakan ini diharapkan memberikan kepastian kepada peternak dalam menghitung biaya produksi sekaligus menjaga keberlanjutan usaha mereka.

Pemerintah juga memastikan penyaluran jagung melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus diperkuat, khususnya untuk membantu peternak mikro dan kecil.

Di sisi hilir, pemerintah memperkuat penyerapan telur melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. SPPG didorong menyerap telur dari peternak sesuai petunjuk teknis yang berlaku.

“Sudah ada instruksi, sudah ada surat bahwa wajib menyerap sesuai juknisnya. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia,” ujar Amran.

MBG Didorong Jadi Pasar bagi Peternak

Amran juga mendorong peningkatan konsumsi telur dalam program MBG. Menurutnya, peningkatan frekuensi konsumsi telur dapat memperluas pasar sekaligus memberikan kepastian penyerapan bagi peternak rakyat.

“Insyaallah harga telur kita jaga di tingkat SPPG. Kemudian kalau konsumsi satu kali per minggu bisa menjadi dua kali, bahkan tiga kali. Itu sudah dibuat prosedurnya BGN,” kata Amran.

Selain melalui SPPG, pemerintah menyiapkan skema Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai salah satu instrumen untuk membantu menjaga keseimbangan pasokan dan harga telur.

Pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap tata niaga pakan. Amran meminta Satgas Pangan memeriksa dugaan praktik permainan harga yang dinilai dapat merugikan peternak.

“Ada satu perusahaan, diduga nakal. Satgas Pangan, kami minta dengan tegas langsung diperiksa. Karena diduga mereka mempermainkan harga,” ujar Amran.

Ia menegaskan pengawasan tersebut bukan bertujuan menghambat dunia usaha. Pemerintah tetap membutuhkan industri yang sehat, tetapi praktik yang terbukti merugikan peternak tidak boleh dibiarkan.

“Kami sayang pengusaha, kami sayang peternak kecil. Kami di tengah, bagaimana tumbuh bersama,” katanya.

Amran juga memperingatkan pelaku usaha agar tidak mengambil keuntungan dengan cara yang merugikan peternak. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan mengambil tindakan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Pastikan Peternak Tidak Berjuang Sendiri

Menurut Amran, perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi penting karena sektor perunggasan melibatkan jutaan peternak di berbagai daerah. Ia tidak ingin persoalan yang muncul di lapangan dibiarkan berlarut-larut.

“Ini 3,8 juta peternak kita harus jaga. Apa mau biarkan mereka berteriak tiap hari? Dan itu tugas kami. Begitu kami lihat ada demo di beberapa daerah, langsung kami rapat di Surabaya. Tidak menunggu lagi rapat di Jakarta,” ujarnya.

Sejumlah perwakilan peternak mengapresiasi respons pemerintah terhadap persoalan harga dan ketersediaan pakan.

Koordinator Rumah Kebersamaan Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek (BKT MT), Eti Marlina, mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menjaga harga dan ketersediaan pakan.

“Alhamdulillah tadi sudah direspons sama Bapak Mentan,” ujar Eti.

Ia berharap komitmen pemerintah menjaga harga pakan tetap berjalan tanpa mengabaikan kualitas produk. Menurutnya, pakan yang digunakan peternak juga harus tetap memenuhi standar yang berlaku.

Apresiasi serupa disampaikan Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal, Suwardi. Ia menilai perhatian pemerintah menunjukkan bahwa persoalan peternak mendapatkan respons langsung.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berupaya membangun ekosistem perunggasan yang lebih seimbang. Harga pakan dikendalikan, penyaluran jagung diperkuat, penyerapan telur diperluas melalui MBG, dan tata niaga diawasi.

Bagi pemerintah, keberhasilan kebijakan bukan hanya diukur dari stabilnya harga di pasar, tetapi juga dari kemampuan menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat. Peternak membutuhkan harga jual yang layak, biaya produksi yang terkendali, serta kepastian pasar.

Mentan Amran menegaskan pemerintah akan terus mengawal kepentingan peternak dan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran. “Sebagai pemerintah, kami harus tegas. Yang melanggar, ditindak. Hukum jadi panglima,” pungkas Amran.