Mentan Amran Tegas Bela Peternak, Korwil KPPG Surabaya Dicopot karena Telur Tak Terserap
SURABAYA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas setelah mendapati telur produksi peternak lokal belum terserap secara optimal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Surabaya.
Dalam Rapat Koordinasi Perunggasan di Surabaya, Selasa (11/8/2026), Amran meminta agar Koordinator Wilayah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya dicopot dari jabatannya karena dinilai belum mampu memastikan pelaksanaan kebijakan penyerapan telur peternak berjalan sesuai arahan.
Keputusan tersebut diambil setelah Kepala KPPG Surabaya Kusmayanti menyampaikan bahwa belum tersedia data penyerapan telur peternak oleh SPPG di wilayah Kota Surabaya.
MENTAN MINTA TELUR PETERNAK LOKAL TERSERAP
Amran kemudian meminta penjelasan mengenai kondisi tersebut. Dari laporan yang diterima, sejumlah SPPG disebut telah berkomunikasi dengan peternak di sekitar wilayahnya.
Namun, penyerapan telur belum berjalan secara optimal karena adanya keterbatasan permintaan dan jumlah minimal kebutuhan telur.
Bagi Amran, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan peternak menghadapi kesulitan dalam memasarkan hasil produksinya.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus menciptakan pasar bagi produk peternakan lokal.
“Maaf ya, maaf. Ini bukan sebagai menteri, ini peternak, rakyat meminta keputusan,” ujar Amran dalam rapat tersebut.
Amran menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat, termasuk peternak yang berada di tingkat hulu.
KORWIL KPPG SURABAYA DIMINTA DICOPOT
Dalam rapat tersebut, Amran meminta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayjen TNI Trenggono untuk mencopot Koordinator Wilayah KPPG Surabaya yang saat itu dijabat Tiara Devi.
Amran meminta agar posisi tersebut segera diisi oleh personel yang dinilai mampu bekerja lebih optimal dalam menjalankan kebijakan di lapangan.
“Pindahkan. Yang laki-laki di situ, harus yang tangguh,” tegas Amran.
Tindakan tersebut menjadi bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sekaligus pesan bahwa program pemerintah harus dijalankan sampai tingkat lapangan.
Amran juga meminta agar SPPG mengutamakan pembelian telur dari peternak lokal. Langkah tersebut dinilai dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memberikan kepastian pasar kepada peternak.
MBG HARUS BERDAMPAK DARI HULU HINGGA HILIR
Amran menegaskan program MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan pangan bergizi masyarakat, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi ekosistem pangan nasional.
Penyerapan produk peternak lokal menjadi salah satu bagian penting agar program tersebut dapat menciptakan pasar yang berkelanjutan bagi peternak.
Menurut Amran, kebijakan pemerintah harus mampu menghubungkan kebutuhan pangan masyarakat dengan produksi petani dan peternak dalam negeri.
“Itu atas nama negara. Karena kenapa? Mereka belum membeli harga telur sesuai perintah dari Kepala BGN. Itu kita lakukan demi peternak-peternak kita seluruh Indonesia,” jelasnya.
Ia juga memperingatkan agar tidak ada pihak yang bermain-main di tengah kesulitan masyarakat.
“Jangan beri ruang orang yang bermain-main di tengah kesulitan rakyat kecil,” tegas Amran.
PENYERAPAN TELUR SESUAI JUKNIS
Amran menyebut instruksi kepada SPPG untuk membeli telur dari peternak telah dituangkan dalam petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan pemerintah.
“Sudah ada instruksi, sudah ada surat bahwa wajib menyerap sesuai juknisnya sudah ada,” katanya.
Karena itu, pelaksanaan di lapangan harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila terdapat pihak yang tidak menjalankan arahan tersebut, evaluasi dan tindakan dapat dilakukan.
Amran menegaskan Kementerian Pertanian akan terus mengawal kepentingan peternak agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tingkat pusat, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Langkah tersebut juga diharapkan dapat memperkuat rantai pasok pangan nasional, memastikan produk peternak memiliki pasar, serta menjaga keberlanjutan usaha peternakan.
Program MBG pada akhirnya diharapkan tidak hanya menghasilkan manfaat dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir.
Peternak harus mendapatkan manfaat nyata dari kebijakan negara, sementara masyarakat tetap memperoleh pangan bergizi dengan kualitas dan harga yang sesuai.
