KSP Siap Sampaikan Aspirasi Pembangunan Bandara Bali Utara kepada Presiden, Dorong Pemerataan Ekonomi Pulau Dewata
JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman menerima audiensi para penglingsir puri se-Bali, tokoh masyarakat Buleleng, serta Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Pertemuan tersebut membahas aspirasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara sebagai langkah mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Bali.
Dalam pertemuan itu, Ketua Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali, Ida Cokorda Gde Putra Nindia, menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi, investasi, dan infrastruktur selama ini masih terkonsentrasi di wilayah Bali Selatan. Kondisi tersebut menyebabkan banyak masyarakat, khususnya generasi muda dari Bali Utara, harus merantau untuk memperoleh peluang kerja yang lebih baik.
Para tokoh adat mengusulkan agar Bandara Internasional Bali Utara dibangun dengan konsep lepas pantai (offshore) di kawasan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Konsep tersebut dinilai mampu meminimalkan dampak terhadap permukiman warga, menjaga kawasan suci dan situs adat, sekaligus memberikan ruang pengembangan infrastruktur secara berkelanjutan.
Selain itu, para pengusul menegaskan bahwa proyek tersebut diharapkan dapat didanai sepenuhnya oleh investasi swasta sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Model pendanaan tersebut dinilai dapat mempercepat realisasi pembangunan sekaligus tetap menjaga keberlanjutan fiskal pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan bahwa Kantor Staf Presiden akan menyampaikan seluruh masukan kepada Presiden untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan. KSP juga mendukung agar kajian terhadap rencana pembangunan dilakukan secara cepat, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Bandara Internasional Bali Utara sendiri telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Lokasi yang direncanakan berada di wilayah Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas dan mempercepat pembangunan kawasan Bali Utara.
Keberadaan bandara baru diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang selama ini menjadi satu-satunya pintu masuk udara utama di Pulau Bali. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan setiap tahun, pembangunan bandara kedua dinilai penting untuk memperkuat kapasitas pelayanan sekaligus meningkatkan pemerataan arus wisatawan.
Pembangunan Bandara Bali Utara juga diproyeksikan memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah. Akses transportasi yang lebih baik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, hingga investasi baru di kawasan Bali Utara dan Bali Timur.
Para tokoh adat berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap aspirasi tersebut karena pembangunan bandara dinilai bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan instrumen pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui dialog bersama para tokoh adat dan masyarakat, Kantor Staf Presiden menegaskan komitmennya untuk terus menyerap aspirasi publik sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Apabila terealisasi, Bandara Internasional Bali Utara diharapkan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka peluang kerja dan investasi yang lebih luas bagi masyarakat Bali.
