PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT — Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, dalam peringatan Gawai Dayak kembali menjadi sorotan publik. Dalam pidatonya, Krisantus pernah menyampaikan peringatan keras mengenai potensi gejolak apabila ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan sosial terus dibiarkan.

“Jangan dipikir Kalbar tidak bisa jadi Papua dan Aceh berikutnya.”

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks kritik terhadap persoalan pembangunan dan distribusi manfaat sumber daya alam di Kalimantan Barat. Pesan utamanya adalah pentingnya pemerintah memastikan masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam turut merasakan manfaat pembangunan.

Kekayaan Alam dan Ketimpangan Pembangunan

Kalimantan Barat dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, kekayaan tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi infrastruktur dan pelayanan masyarakat di sejumlah wilayah.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi infrastruktur di daerah pedalaman, termasuk kerusakan sejumlah jembatan di wilayah Kapuas Hulu yang berdampak terhadap mobilitas masyarakat.

Bagi masyarakat di wilayah pelosok, infrastruktur bukan sekadar persoalan pembangunan fisik. Jalan, jembatan, layanan kesehatan, pendidikan, dan akses ekonomi menentukan seberapa besar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan.

Peringatan untuk Pemerintah Pusat

Krisantus mengingatkan agar ketimpangan pembangunan dan persoalan keadilan sosial tidak dianggap sebagai persoalan biasa.

Menurut perspektif yang disampaikan dalam pernyataannya, ketidakadilan yang berlangsung terus-menerus berpotensi menimbulkan kekecewaan dan gejolak sosial.

Penyebutan Papua dan Aceh digunakan sebagai perbandingan sejarah mengenai daerah yang pernah mengalami konflik dan ketegangan serius dengan pemerintah pusat.

Karena itu, persoalan Kalimantan Barat seharusnya dilihat tidak hanya dari besarnya potensi sumber daya alam, tetapi juga dari bagaimana hasil pembangunan didistribusikan kepada masyarakat.

Bukan Sekadar Soal Kekayaan Alam

Kekayaan alam tidak otomatis berarti kesejahteraan apabila masyarakat di wilayah penghasilnya masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap layanan dasar.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat di pelosok benar-benar merasakan manfaat dari pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayah mereka.

Peringatan Krisantus pada akhirnya menjadi ajakan agar pembangunan Kalimantan Barat dilakukan secara lebih merata, berkeadilan, dan mampu menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil.

Catatan redaksi: Pernyataan “Kalbar bisa jadi Papua dan Aceh berikutnya” merupakan pernyataan politik yang perlu dibaca dalam konteks kritik terhadap ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan, bukan sebagai pernyataan bahwa Kalimantan Barat pasti akan mengalami konflik seperti Papua atau Aceh.