KPK Geledah 6 Lokasi Kasus Korupsi Jalan Sumut, Rumah Mantan Kadis PUPR Mulyono Turut Diperiksa

0
1794843299865-1

SOROTAN PUBLIK — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut). Dalam perkembangan terbaru, penyidik menggeledah enam lokasi di Medan dan sekitarnya pada 9–10 November 2026, termasuk rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Mulyono.

Penggeledahan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, enam lokasi yang digeledah terdiri atas dua kantor dan empat rumah.

Dua kantor tersebut merupakan Kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I dan Wilayah II BBPJN Sumut.

Sementara empat rumah yang menjadi sasaran penyidik adalah dua rumah kontraktor pembangunan jalan, rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, serta rumah mantan Kepala Satker di lingkungan BBPJN Sumut.

Dari rangkaian penggeledahan itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang dinilai berkaitan dengan penyidikan. KPK belum merinci isi maupun temuan spesifik dari masing-masing lokasi.

Bobby Nasution Terima Laporan Inspektorat

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengaku telah menerima laporan dari Inspektorat Sumut mengenai penggeledahan yang dilakukan KPK.

Bobby menyebut kegiatan tersebut diduga berkaitan dengan proyek pembangunan jalan yang memiliki hubungan dengan kegiatan di Balai Jalan, khususnya tahun anggaran 2023.

Keterangan tersebut menambah perhatian terhadap kemungkinan keterkaitan kegiatan pembangunan jalan di lingkungan pemerintah daerah dengan proyek yang berada di bawah kewenangan BBPJN Sumut.

Meski demikian, keterkaitan tersebut masih harus ditelusuri berdasarkan dokumen proyek, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, serta alat bukti yang ditemukan penyidik.

Penggeledahan rumah seorang mantan pejabat juga tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan terlibat tindak pidana. Penentuan tanggung jawab hukum tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan bukti yang sah.

Delapan Tersangka dalam Pengembangan Perkara

Sebelumnya, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek jalan Sumatera Utara.

Tujuh orang telah ditahan pada 22 Oktober 2026, yakni Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Rahmad Parulian, Faisal, Heri Handoko, T. Rahmansyah Putra, Manaek Manalu, dan Munson Ponter Paulus.

Satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, belum ditahan.

Para tersangka tersebut berasal dari lingkungan BBPJN Sumut dan memiliki jabatan berbeda, mulai dari mantan kepala balai, kepala satuan kerja, hingga pejabat pembuat komitmen (PPK).

Pengembangan penyidikan ini memperlihatkan bahwa KPK sedang menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam rangkaian proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara.

Menelusuri Dugaan Komitmen Fee

Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian dalam perkara ini adalah dugaan pemberian komitmen fee kepada sejumlah pihak di lingkungan BBPJN Sumut.

Penyidik perlu menelusuri bagaimana proses pengadaan proyek berlangsung, siapa pihak yang diduga mengatur atau memengaruhi penentuan pelaksana pekerjaan, serta apakah terdapat aliran uang yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek.

Penelusuran tersebut penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh, termasuk kemungkinan hubungan antara pihak swasta, pejabat teknis, dan pengambil kebijakan.

Kasus ini sendiri bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 26 Juni 2025 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut.

Dua hari setelah OTT, KPK menetapkan lima tersangka awal, termasuk mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting dan sejumlah pihak swasta serta pejabat teknis.

Penyidikan kemudian berkembang hingga penetapan delapan tersangka tambahan.

Publik Menunggu Pengungkapan Aliran Uang

Rangkaian penggeledahan, penyitaan dokumen, dan pemeriksaan saksi menjadi bagian penting dalam upaya KPK mengungkap dugaan korupsi proyek infrastruktur jalan di Sumatera Utara.

Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran pembangunan jalan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya atau justru diselewengkan melalui praktik yang merugikan keuangan negara.

KPK diharapkan mengungkap secara transparan aliran uang yang diduga sebagai komitmen fee, pihak-pihak yang terlibat, serta mekanisme yang digunakan dalam dugaan pengaturan proyek.

Sebab, proyek infrastruktur dibangun menggunakan uang rakyat dan seharusnya menghasilkan jalan yang berkualitas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka apabila penyidikan menemukan bukti keterlibatan pihak lain. Namun, setiap orang tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

SOROTAN PUBLIK — AKURASI, KEBERANIAN, INTEGRITAS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *