Hotman Paris Soroti Putusan MK soal Gibran: Jika Tak Berwenang, Mengapa Masuk ke Penilaian Bukti?

0
1794843123087

SOROTAN PUBLIK — Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kembali menyoroti persoalan hukum yang muncul dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam video yang beredar melalui kanal YouTube, Hotman mempertanyakan konsistensi pertimbangan hukum MK, khususnya mengenai hubungan antara kewenangan mengadili dan penilaian terhadap substansi perkara.

Hotman menyoroti prinsip hukum acara bahwa kewenangan pengadilan untuk memeriksa suatu perkara merupakan persoalan yang berbeda dari pemeriksaan pokok perkara dan penilaian alat bukti.

Ia memberikan ilustrasi mengenai gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan militer. Menurut argumentasi yang disampaikannya, apabila suatu pengadilan memang tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara, pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana pengadilan tersebut dapat masuk ke dalam penilaian substansi perkara.

Hotman juga mempertanyakan apakah pertimbangan mengenai bukti dalam putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dapat digunakan sebagai dasar dalam proses hukum lain, termasuk perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan argumentasi hukum Hotman Paris, bukan putusan atau kesimpulan resmi lembaga peradilan.

Konteks Putusan MK tentang Persyaratan Pendidikan Gibran

MK membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026. Perkara tersebut berkaitan dengan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang turut mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran ketika menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK juga menguraikan bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan, Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri sebagai bukti telah menamatkan pendidikan yang setara dengan SMA atau sederajat.

MK kemudian menjelaskan bahwa fakta mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden secara substansial menjadi ranah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilainya.

Di sisi lain, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Perbedaan Kewenangan dan Pertimbangan Bukti

Polemik yang disoroti Hotman menyentuh persoalan penting dalam hukum acara: apakah pengadilan yang menyatakan suatu permohonan tidak dapat diterima masih dapat menguraikan fakta dan bukti yang muncul selama persidangan?

Dalam praktik peradilan, perlu dibedakan antara amar putusan, dasar pertimbangan hukum, dan temuan fakta yang digunakan hakim untuk menjelaskan putusannya.

Putusan tidak dapat dipahami hanya dari satu kalimat atau satu bagian pertimbangan. Keseluruhan amar, duduk perkara, alasan hukum, serta batas kewenangan lembaga peradilan perlu dibaca secara utuh.

Karena itu, pertanyaan yang diajukan Hotman perlu diuji dengan membaca naskah lengkap putusan MK, bukan hanya mengandalkan potongan pernyataan atau interpretasi yang beredar di media sosial.

Apakah Putusan MK Dapat Menjadi Dasar di PTUN?

Hotman juga mengangkat pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan pertimbangan MK dalam proses hukum di PTUN.

Persoalan ini berkaitan dengan perbedaan objek dan kewenangan antara lembaga peradilan. PTUN pada dasarnya memeriksa sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, putusan MK dalam perkara tersebut merupakan putusan atas sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Kajian hukum lebih lanjut diperlukan untuk menentukan sejauh mana pertimbangan MK dapat dipergunakan sebagai bahan atau alat bukti dalam perkara lain. Penggunaannya tidak otomatis berarti bahwa seluruh pertimbangan dalam putusan tersebut mengikat pengadilan lain sebagai kesimpulan mengenai objek sengketa yang berbeda.

Publik Menunggu Penjelasan Hukum yang Utuh

Pernyataan Hotman Paris kembali membuka ruang diskusi mengenai konsistensi penerapan hukum acara, batas kewenangan pengadilan, serta kedudukan pertimbangan hakim dalam sebuah putusan.

Perdebatan tersebut seharusnya dijawab melalui pembacaan dokumen hukum secara menyeluruh, argumentasi yang dapat diuji, dan mekanisme peradilan yang tersedia.

Pada akhirnya, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh bunyi amar putusan, tetapi juga oleh kejelasan alasan hukum yang mendasarinya serta konsistensi penerapan aturan.

Masyarakat berhak memahami bagaimana lembaga peradilan menggunakan kewenangannya. Namun, setiap kesimpulan mengenai benar atau tidaknya suatu argumentasi hukum tetap harus didasarkan pada aturan, dokumen putusan, dan proses hukum yang berlaku.

SOROTAN PUBLIK — AKURASI, KEBERANIAN, INTEGRITAS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *