KDM: Stop Kejar Kurikulum 1000 Halaman, Sekolah Harus Cetak Generasi Siap Kerja
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti perlunya perubahan mendasar dalam sistem pendidikan agar lebih selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, pendidikan tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyelesaian materi kurikulum yang padat, tetapi juga membentuk karakter dan keterampilan yang relevan bagi peserta didik.
Dedi Mulyadi menilai pendekatan pembelajaran yang terlalu berfokus pada ketuntasan materi justru berpotensi membebani siswa maupun tenaga pendidik, sementara lulusan masih menghadapi tantangan untuk bersaing di dunia kerja.
“Metodologi pendidikan harus diubah dari hanya menyelesaikan materi kurikulum menjadi fokus utama pada pembentukan karakter siswa,” ujar Dedi Mulyadi.
Menurutnya, pembentukan karakter dapat dimulai dari kebiasaan sederhana di lingkungan sekolah, seperti membangun kedisiplinan, etika, tanggung jawab, serta membiasakan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari.
Selain karakter, Dedi juga menekankan pentingnya penguatan kemampuan dasar seperti literasi dan numerasi sebagai bekal utama bagi generasi muda untuk menghadapi perkembangan dunia kerja yang semakin kompetitif.
Untuk memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia industri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong kolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) serta para pelaku usaha. Sinergi tersebut diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja.
Di bidang ketenagakerjaan, Dedi Mulyadi juga menegaskan komitmennya memberantas praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperkuat koordinasi dengan aparat kepolisian dan para pemangku kepentingan guna menciptakan proses penerimaan tenaga kerja yang transparan, adil, dan bebas dari pungli.
Menurutnya, praktik pungutan liar dalam rekrutmen tidak hanya merugikan pencari kerja, tetapi juga dapat mengganggu iklim investasi dan menurunkan kepercayaan dunia usaha terhadap proses ketenagakerjaan di daerah.
Sebagai salah satu daerah dengan tingkat investasi tertinggi di Indonesia, Jawa Barat dinilai perlu terus menjaga iklim usaha yang sehat melalui reformasi pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penegakan hukum terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap sinergi antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan aparat penegak hukum mampu menciptakan ekosistem pendidikan dan ketenagakerjaan yang lebih adaptif, sehingga lulusan sekolah memiliki karakter kuat, keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, serta daya saing yang lebih tinggi di masa depan.
