Kasus Keracunan MBG Bermunculan, Wacana Uang Jajan Siswa Dinilai Layak Dipertimbangkan

Sorotan Publik — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa belakangan kembali menjadi sorotan menyusul munculnya sejumlah laporan dugaan keracunan makanan di berbagai daerah. Persoalan tersebut tidak hanya menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan dan kesehatan anak-anak, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan kualitas makanan, mekanisme distribusi hingga tata kelola anggaran program.

Situasi tersebut kemudian memunculkan gagasan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pemberian makanan secara langsung kepada siswa. Salah satu opsi yang dinilai layak dikaji adalah mengalihkan skema bantuan makanan menjadi bantuan tunai atau uang jajan yang diberikan secara langsung kepada siswa maupun orang tua melalui mekanisme yang transparan dan dapat diawasi.

Gagasan tersebut setidaknya didasarkan pada beberapa pertimbangan.

Pertama, menjamin keselamatan siswa. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap distribusi makanan siap santap secara terpusat, risiko kejadian keracunan yang bersumber dari proses produksi, penyimpanan, pengangkutan maupun penyajian makanan dapat ditekan.

Namun, pengalihan tersebut tetap harus disertai mekanisme pengawasan agar bantuan benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi anak.

Kedua, mempersempit potensi penyimpangan dalam pengadaan. Program makanan dalam skala besar melibatkan banyak mata rantai, mulai dari penyedia bahan pangan, pengolahan, pengemasan hingga distribusi.

Banyaknya tahapan tersebut membuat transparansi menjadi sangat penting. Pemerintah perlu memastikan harga pengadaan, kualitas bahan, jumlah makanan, kontrak penyedia serta proses pembayaran dapat diawasi dan diaudit.

Bukan berarti setiap persoalan dalam pengadaan MBG dapat langsung disebut sebagai korupsi. Dugaan penyimpangan harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Namun, sistem yang transparan tetap diperlukan untuk mempersempit ruang terjadinya mark-up maupun penyalahgunaan anggaran.

Ketiga, memberikan fleksibilitas kepada keluarga. Jika bantuan diberikan dalam bentuk uang dengan sistem yang tepat, orang tua dapat menyesuaikan kebutuhan makanan anak berdasarkan kondisi keluarga, kebutuhan gizi maupun kebiasaan konsumsi masing-masing.

Meski demikian, pemerintah juga harus mengantisipasi risiko bantuan tidak digunakan untuk kebutuhan pangan anak. Karena itu, desain kebijakan harus mempertimbangkan mekanisme pengawasan, pendampingan dan evaluasi penggunaan dana.

Keempat, meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran. Penyaluran bantuan melalui rekening orang tua atau sistem pembayaran digital yang dapat diaudit berpotensi membuat aliran anggaran lebih mudah ditelusuri.

Setiap penerima dapat tercatat secara jelas, termasuk besaran bantuan yang diterima dan periode penyalurannya. Dengan begitu, masyarakat juga memiliki ruang lebih besar untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran negara.

Namun demikian, mengubah MBG menjadi bantuan tunai bukan berarti otomatis menjadi solusi tanpa persoalan. Pemerintah tetap harus menghitung kebutuhan gizi anak, memastikan nilai bantuan mencukupi, mencegah penyalahgunaan dana serta memperhatikan keluarga yang memiliki keterbatasan dalam menyediakan makanan bergizi secara mandiri.

Karena itu, apabila opsi bantuan tunai atau uang jajan siswa hendak diterapkan, keputusan tersebut sebaiknya didasarkan pada kajian yang komprehensif dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata sebagai respons terhadap munculnya kasus dugaan keracunan.

Tujuan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak tetap harus menjadi prioritas. Yang perlu dievaluasi adalah mekanisme terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dengan aman, efektif, transparan dan bebas dari penyimpangan.

Pada akhirnya, baik melalui makanan siap santap maupun bantuan langsung, anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat.

Jangan sampai anggaran besar yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi anak justru kehilangan efektivitas akibat lemahnya pengawasan, tata kelola yang tidak optimal atau ulah oknum yang menyalahgunakan kewenangan.