Sherly Tjoanda Usulkan Pinjaman Rp1 Triliun untuk Antisipasi Tekanan Fiskal Maluku Utara pada 2027
MALUKU UTARA — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengusulkan skema pinjaman daerah senilai Rp1 triliun sebagai langkah antisipatif menghadapi kemungkinan tekanan fiskal pada 2027.
Usulan tersebut disampaikan Sherly dalam pembahasan bersama pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku Utara. Pemerintah daerah menilai perlu menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi tekanan terhadap kemampuan keuangan daerah pada tahun mendatang.
Sherly menjelaskan, pinjaman tersebut tidak dirancang untuk langsung digunakan dalam belanja daerah. Skema yang diusulkan berupa standby loan, yakni fasilitas pembiayaan yang disiapkan sebagai cadangan dan dapat dimanfaatkan apabila kondisi fiskal daerah membutuhkan tambahan ruang pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah satu pertimbangan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah kemungkinan terjadinya perubahan atau pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada 2027.
Apabila tekanan fiskal tersebut benar-benar terjadi, pemerintah daerah perlu memiliki ruang fiskal yang cukup agar pelayanan publik dan program pembangunan tetap dapat berjalan.
Dalam konteks tersebut, nilai Rp1 triliun yang diusulkan bukan semata-mata dipandang sebagai tambahan pembiayaan, tetapi sebagai instrumen mitigasi risiko terhadap kemungkinan berkurangnya kemampuan fiskal daerah.
Meski demikian, rencana pinjaman daerah tetap membutuhkan pembahasan secara menyeluruh. Pemerintah daerah bersama DPRD perlu mempertimbangkan kemampuan pembayaran kembali, biaya pinjaman, jangka waktu, sumber pembayaran, serta dampaknya terhadap kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Aspek transparansi juga menjadi penting karena setiap keputusan pembiayaan daerah pada akhirnya berkaitan dengan kemampuan fiskal pemerintah dan kepentingan masyarakat.
Pembahasan bersama Banggar DPRD Maluku Utara karena itu tidak hanya menyangkut apakah pinjaman tersebut diperlukan, tetapi juga bagaimana mekanisme penggunaannya apabila fasilitas tersebut nantinya diaktifkan.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menyampaikan proyeksi kondisi fiskal, skenario apabila TKD mengalami tekanan, serta konsekuensi jangka panjang dari keputusan pembiayaan tersebut secara terbuka.
Bagi masyarakat Maluku Utara, langkah antisipasi fiskal harus tetap diarahkan pada satu tujuan utama, yakni memastikan pelayanan publik, pembangunan daerah, dan program yang menyentuh kepentingan masyarakat tidak terganggu ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional.
Di sisi lain, kehati-hatian tetap diperlukan agar langkah antisipatif tidak justru menciptakan beban keuangan baru yang lebih besar bagi pemerintah daerah di masa mendatang.
Dengan demikian, usulan standby loan Rp1 triliun tersebut masih menjadi bagian dari proses pembahasan dan pengambilan keputusan. Kajian mengenai urgensi, kemampuan fiskal, mekanisme pembiayaan, serta manfaatnya bagi masyarakat menjadi faktor penting sebelum keputusan final ditetapkan.
