Ironi Standar Pendidikan Indonesia: Rakyat Dituntut S1 hingga S2 untuk Bekerja, Pejabat Publik Cukup SMA, Perlukah Aturan Diubah?
SOROTAN PUBLIK — JAKARTA. Persyaratan pendidikan dalam dunia kerja Indonesia kembali menjadi bahan perbincangan. Di tengah ketatnya persaingan memperoleh pekerjaan, tidak sedikit lowongan yang mencantumkan persyaratan pendidikan minimal sarjana (S1), bahkan magister (S2), disertai pengalaman kerja dan berbagai kualifikasi tambahan.
Ironisnya, sejumlah jabatan publik strategis di Indonesia justru memiliki persyaratan pendidikan formal minimal SMA atau sederajat.
Perbedaan standar tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana Indonesia menentukan kualifikasi pendidikan bagi masyarakat yang mencari pekerjaan dan mereka yang akan menduduki jabatan pengambil keputusan negara.
Persoalannya bukan semata-mata soal tinggi atau rendahnya ijazah, melainkan bagaimana memastikan setiap orang yang memperoleh kewenangan publik memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, serta kemampuan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawabnya.
Rakyat Dituntut Pendidikan Tinggi, Persaingan Kerja Semakin Ketat
Dalam dunia kerja, gelar akademik sering menjadi salah satu persyaratan awal untuk mengikuti proses rekrutmen.
Sejumlah perusahaan menetapkan pendidikan minimal S1 untuk posisi tertentu, sementara jabatan profesional dan manajerial dapat mensyaratkan pendidikan S2, pengalaman bertahun-tahun, sertifikasi, serta kompetensi khusus.
Kondisi tersebut membuat persaingan semakin ketat, terutama bagi lulusan perguruan tinggi yang harus bersaing mendapatkan pekerjaan sesuai bidang pendidikannya.
Di sisi lain, masyarakat juga menghadapi kenyataan bahwa pendidikan tinggi membutuhkan biaya, waktu, dan akses yang tidak selalu dapat dijangkau semua kalangan.
Karena itu, muncul pertanyaan mengenai konsistensi standar kualifikasi pendidikan ketika persyaratan untuk memasuki dunia kerja tertentu bisa jauh lebih tinggi dibandingkan persyaratan formal untuk menduduki sejumlah jabatan publik.
Presiden hingga Anggota DPR Minimal Berpendidikan SMA
Jika merujuk pada ketentuan perundang-undangan, sejumlah jabatan politik nasional memang menetapkan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.
Persyaratan serupa juga berlaku bagi calon anggota DPR dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e UU Pemilu.
Sementara itu, persyaratan calon gubernur, bupati, dan wali kota diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
Artinya, secara hukum, seseorang tidak harus memiliki gelar sarjana untuk memenuhi persyaratan pendidikan formal pencalonan pada jabatan-jabatan tersebut.
Calon Kepala Desa Minimal Lulusan SMP
Persyaratan pendidikan untuk calon kepala desa bahkan berbeda.
Berdasarkan Pasal 33 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa, calon kepala desa wajib memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa persyaratan pendidikan formal untuk menduduki jabatan pemerintahan tidak selalu menggunakan standar yang sama.
Setiap jabatan memiliki dasar hukum, ruang lingkup kewenangan, dan karakteristik tanggung jawab yang berbeda.
Bagaimana dengan Persyaratan Menjadi Menteri?
Persoalan menjadi semakin menarik ketika membahas jabatan menteri.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tidak mencantumkan persyaratan pendidikan minimal khusus seperti ketentuan SMA atau S1.
Pengangkatan menteri merupakan kewenangan Presiden sesuai konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, tidak adanya persyaratan pendidikan minimal bukan berarti jabatan menteri tidak membutuhkan kompetensi.
Menteri bertanggung jawab membantu Presiden menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Kebijakan yang dihasilkan dapat berdampak langsung terhadap perekonomian, pendidikan, kesehatan, pertahanan, investasi, hingga kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, pemahaman terhadap bidang yang dipimpin, kemampuan manajerial, integritas, dan pengalaman menjadi aspek penting dalam menjalankan tugas tersebut.
Apakah Persyaratan Pendidikan Pejabat Publik Perlu Ditingkatkan?
Perbedaan persyaratan pendidikan antara dunia kerja dan jabatan publik membuka ruang diskusi mengenai standar kompetensi nasional.
Di satu sisi, ijazah pendidikan tinggi tidak otomatis menjamin seseorang memiliki integritas, kepemimpinan, kemampuan mengambil keputusan, ataupun keberhasilan dalam menjalankan tugas.
Banyak faktor lain yang menentukan kualitas seseorang, termasuk pengalaman, kemampuan berpikir kritis, pemahaman terhadap persoalan masyarakat, dan rekam jejak.
Namun, di sisi lain, jabatan publik memiliki konsekuensi yang sangat besar karena keputusan yang diambil dapat memengaruhi kehidupan jutaan masyarakat.
Oleh sebab itu, perdebatan mengenai peningkatan persyaratan pendidikan pejabat publik perlu ditempatkan dalam pembahasan yang lebih luas.
Bukan hanya mengenai gelar akademik, tetapi juga bagaimana sistem seleksi, transparansi rekam jejak, pengujian kompetensi, pendidikan kepemimpinan, dan mekanisme pertanggungjawaban pejabat dapat diperkuat.
Persyaratan yang terlalu menitikberatkan gelar akademik juga perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menciptakan hambatan yang tidak proporsional bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
SOROTAN PUBLIK: Jabatan Publik Bukan Sekadar Persoalan Ijazah
Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: jabatan publik bukan tempat untuk sekadar memperoleh kekuasaan, melainkan amanah untuk melayani kepentingan masyarakat.
Seorang Presiden menentukan arah kebijakan negara. Anggota DPR memiliki kewenangan membentuk undang-undang, menyusun anggaran, dan melakukan pengawasan. Kepala daerah bertanggung jawab terhadap pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayahnya.
Dengan tanggung jawab sebesar itu, publik berhak menuntut standar integritas, kapasitas, dan akuntabilitas yang tinggi dari setiap pejabat.
Pendidikan formal memang penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran. Sebaliknya, rendahnya persyaratan pendidikan formal juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kebutuhan kompetensi dalam menjalankan pemerintahan.
Pertanyaan yang patut dijawab adalah: apakah Indonesia perlu memperbarui standar kualifikasi pejabat publik, atau memperkuat mekanisme pengujian kompetensi dan rekam jejak tanpa membatasi hak politik warga negara?
Perdebatan ini layak dibuka secara rasional, transparan, dan melibatkan masyarakat luas.
Sebab, rakyat membutuhkan pemimpin yang bukan hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga mampu memahami persoalan bangsa, mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan, serta mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada rakyat.
SOROTAN PUBLIK — Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
