Abdul Mu’ti Ungkap Banyak Anggota DPR Lulusan Paket C, Benarkah Ijazahnya Setara SMA dan Bisa untuk Kuliah?
SOROTAN PUBLIK — JAKARTA. Pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengenai banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang merupakan lulusan Paket C kembali menjadi perhatian masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Saat itu, Abdul Mu’ti sedang menjelaskan pentingnya keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai lembaga pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan, terutama bagi mereka yang tidak dapat menyelesaikan sekolah melalui jalur formal.
Ia mengungkapkan informasi yang diperolehnya ketika mengunjungi salah satu PKBM di Majalengka, Jawa Barat.
Dalam kunjungan tersebut, Abdul Mu’ti mendapatkan cerita dari pengelola PKBM mengenai banyaknya peserta didik yang mengikuti program pendidikan kesetaraan Paket C, termasuk sejumlah anggota dewan.
Pernyataan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan masyarakat: sebenarnya apa itu Paket C, bagaimana kedudukan ijazahnya, dan apakah benar lulusan Paket C memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi?
Mengenal Paket C, Pendidikan Kesetaraan Setingkat SMA
Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki kedudukan setara dengan jenjang SMA/MA atau SMK sesuai program yang ditempuh.
Program ini diselenggarakan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat yang tidak dapat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan menengah melalui sekolah formal.
Paket C dapat menjadi alternatif bagi seseorang yang pernah putus sekolah, memiliki keterbatasan ekonomi, menghadapi kendala geografis, atau harus bekerja sehingga tidak memungkinkan mengikuti kegiatan belajar di sekolah reguler.
Melalui program ini, masyarakat tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan menengah tanpa harus mengikuti pola pembelajaran sekolah formal secara penuh.
Mengenal Tiga Jenjang Pendidikan Kesetaraan
Dalam sistem pendidikan nasional, terdapat tiga program pendidikan kesetaraan yang perlu diketahui masyarakat.
- Paket A Program pendidikan kesetaraan yang setara dengan Sekolah Dasar (SD).
- Paket B Program pendidikan kesetaraan yang setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Paket C Program pendidikan kesetaraan yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Ketiga program tersebut diselenggarakan melalui satuan pendidikan yang dikelola pemerintah maupun masyarakat, seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Paket C Bukan Sekadar Ujian untuk Mendapatkan Ijazah
Salah satu kesalahpahaman yang masih ditemukan di masyarakat adalah anggapan bahwa peserta Paket C cukup mengikuti ujian tanpa menjalani proses pembelajaran.
Padahal, ketentuan pendidikan kesetaraan mengharuskan peserta didik mengikuti proses pembelajaran dan memenuhi persyaratan penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Direktorat SMA Kemendikdasmen menegaskan bahwa peserta didik Paket C tidak bisa langsung memperoleh ijazah tanpa mengikuti proses pembelajaran dan ujian.
Penerbitan ijazah juga harus mengikuti ketentuan tata kelola pendidikan, termasuk persyaratan akreditasi satuan pendidikan penyelenggara.
Dengan demikian, ijazah Paket C bukan sekadar dokumen kelulusan, melainkan bukti bahwa peserta didik telah menyelesaikan proses pendidikan sesuai standar yang ditetapkan.
Apakah Ijazah Paket C Bisa Digunakan untuk Kuliah?
Jawabannya, bisa.
Lulusan Paket C memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena program tersebut merupakan pendidikan kesetaraan yang setara dengan jenjang SMA.
Kemendikdasmen juga menegaskan bahwa hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang Paket C dapat digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Rahmawati, dalam kegiatan Temu Media Hasil Pelaksanaan TKA 2026 untuk jenjang SMA/MA dan pendidikan kesetaraan Paket C pada 9 November 2026.
Meski demikian, calon mahasiswa tetap harus memenuhi persyaratan seleksi dan ketentuan penerimaan yang ditetapkan masing-masing perguruan tinggi.
Artinya, lulusan Paket C memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi, bukan otomatis diterima tanpa mengikuti persyaratan seleksi.
Tidak Ada Batasan Usia untuk Mengikuti Paket C
Hal menarik lainnya, pendidikan kesetaraan Paket C tidak membatasi peserta berdasarkan usia.
Berdasarkan informasi resmi Direktorat SMA Kemendikdasmen, masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan sebelumnya pada jenjang SMP/MTs atau Paket B dapat mengikuti program Paket C sesuai persyaratan yang berlaku.
Fleksibilitas pembelajaran juga menjadi salah satu keunggulan program ini.
Kegiatan belajar dapat dilaksanakan melalui tiga metode, yaitu pembelajaran tatap muka, tutorial, dan pembelajaran mandiri.
Ketiga metode tersebut dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan peserta didik dan ketentuan kurikulum yang diterapkan satuan pendidikan.
Sorotan Publik: Jangan Diskriminasi Lulusan Pendidikan Kesetaraan
Pernyataan Abdul Mu’ti mengenai anggota DPR lulusan Paket C seharusnya tidak dijadikan alasan untuk merendahkan peserta maupun lulusan pendidikan kesetaraan.
Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Jalur formal dan nonformal sama-sama menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.
Seseorang yang memperoleh ijazah melalui Paket C tidak otomatis memiliki kualitas pendidikan lebih rendah dibandingkan lulusan sekolah reguler. Penilaian terhadap kemampuan seseorang harus didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, pengalaman, integritas, dan kapasitas yang dimilikinya.
Di sisi lain, pernyataan tersebut juga menjadi pengingat bahwa kesempatan memperoleh pendidikan harus terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang pernah mengalami putus sekolah.
Bagi anggota DPR maupun pejabat publik, latar belakang pendidikan dapat menjadi informasi publik yang relevan dalam memahami perjalanan pendidikan seseorang. Namun, status sebagai lulusan Paket C sendiri bukan bukti ketidaklayakan seseorang menduduki jabatan publik.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap individu menjalankan tanggung jawab, menjaga integritas, serta memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan negara.
Pendidikan bukan tentang dari mana seseorang memulai, tetapi bagaimana ia terus belajar dan mengembangkan kemampuan.
SOROTAN PUBLIK — Rakyat Berhak Tahu, Pendidikan untuk Semua.
