Harlah Ke-81 Kejaksaan RI, Jaksa Agung Tegaskan Transformasi Penuntutan dan Penegakan Hukum Berbasis Hati Nurani
Sorotan Publik — Kejaksaan Republik Indonesia terus mendorong transformasi sistem penuntutan sebagai bagian dari agenda strategis reformasi penegakan hukum menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah penguatan peran Advocaat Generaal sebagai bagian dari upaya membangun sistem penuntutan yang semakin kuat, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan hukum di tengah perkembangan masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, seluruh kebijakan Kejaksaan diarahkan agar selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan nasional.
Jaksa Diminta Profesional dan Berhati Nurani
Momentum Hari Lahir ke-81 Kejaksaan Republik Indonesia menjadi ruang bagi pimpinan Korps Adhyaksa untuk kembali menegaskan arah penegakan hukum yang ingin dibangun.
Jaksa Agung menyampaikan tujuh Perintah Harian kepada seluruh Insan Adhyaksa.
Pesan tersebut menekankan agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga dilaksanakan secara profesional, objektif, adil, dan humanis.
Dalam menjalankan kewenangannya, para jaksa juga diminta menggunakan hati nurani serta tetap berpedoman pada nilai-nilai yang menjadi landasan moral insan Adhyaksa.
Doktrin Tri Krama Adhyaksa, yakni Satya, Adhi, dan Wicaksana, kembali menjadi pijakan penting.
Satya menegaskan kesetiaan dan kejujuran. Adhi mencerminkan kesempurnaan dalam menjalankan tugas, sedangkan Wicaksana menekankan kebijaksanaan dalam menggunakan kewenangan.
Transformasi Penuntutan Menuju Indonesia Emas 2045
Transformasi sistem penuntutan dipandang menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem hukum nasional.
Penguatan peran Advocaat Generaal diharapkan mampu mendukung fungsi penuntutan sekaligus memperkuat posisi Kejaksaan dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum yang terus berkembang.
Penegakan hukum pada akhirnya tidak berdiri sendiri. Ia memiliki hubungan erat dengan pembangunan nasional, kepastian investasi, perlindungan masyarakat, pemberantasan korupsi, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.
Karena itu, arah reformasi Kejaksaan bukan semata mengenai perubahan kelembagaan atau prosedur hukum, tetapi juga menyangkut kualitas manusia yang menjalankan kewenangan tersebut.
Kewenangan yang besar membutuhkan integritas yang besar pula.
Di sinilah pesan Jaksa Agung mengenai profesionalitas, objektivitas, keadilan, humanisme, dan hati nurani menjadi penting.
Tri Krama Adhyaksa sebagai Kompas Moral
Bagi Insan Adhyaksa, hukum tidak boleh kehilangan dimensi kemanusiaannya.
Ketegasan terhadap pelanggaran hukum harus berjalan beriringan dengan objektivitas. Penindakan harus tetap adil. Kewenangan harus dijalankan secara bertanggung jawab.
Sebab kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak hanya dibangun melalui banyaknya perkara yang ditangani, tetapi juga melalui keyakinan masyarakat bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu.
Momentum Harlah Ke-81 Kejaksaan RI dengan demikian menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan institusi penegak hukum yang kuat, profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.
Satya dalam pengabdian. Adhi dalam menjalankan kewenangan. Wicaksana dalam mengambil keputusan.
Itulah nilai yang diharapkan menjadi kompas setiap insan Adhyaksa dalam mengawal hukum dan keadilan di Indonesia.
Rakyat berhak tahu. Rakyat cerdas. Rakyat berdaulat.
