Hallo Polri, Apa Kabar? Advokat Darius Leka Pertanyakan Nasib Penyidikan Dugaan Korupsi Rp32 Miliar yang Disebut Mangkrak 10 Tahun
SOROTAN PUBLIK – Sepuluh tahun bukan waktu yang singkat untuk menunggu kepastian hukum. Namun, perjalanan panjang penanganan sebuah perkara dugaan korupsi senilai Rp32 miliar justru memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan kelanjutan proses penegakan hukum.
Pertanyaan tersebut disampaikan Darius Leka, S.H., M.H., advokat sekaligus praktisi hukum, melalui kritik terbuka yang ditujukan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Dengan mengangkat kalimat, “Hallo Polri… Apa Kabar?”, Darius mempertanyakan bagaimana perkembangan penyidikan perkara yang menurut keterangannya telah berlangsung sekitar sepuluh tahun, tetapi belum memberikan kejelasan penyelesaian kepada publik.
Sepuluh Tahun Menunggu Kepastian Hukum
Dalam pernyataannya, Darius menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada proses penyelidikan dan penyidikan tanpa kejelasan perkembangan perkara.
Menurutnya, supremasi hukum mengharuskan setiap perkara ditangani berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas.
Ia juga mengingatkan prinsip equality before the law, yakni setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Prinsip tersebut menjadi landasan penting agar penanganan perkara tidak dipengaruhi jabatan, kekuasaan, kepentingan kelompok, maupun kedudukan sosial seseorang.
Justice Delayed Is Justice Denied
Darius turut mengingatkan prinsip hukum justice delayed is justice denied, yang secara umum bermakna bahwa keadilan yang tertunda terlalu lama dapat kehilangan maknanya bagi pencari keadilan.
Dalam konteks perkara dugaan korupsi yang dipersoalkannya, lamanya proses penanganan tanpa penjelasan terbuka berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penegakan hukum.
Namun, kepastian hukum tidak hanya berarti perkara harus segera dinyatakan selesai. Proses penegakan hukum juga harus memenuhi ketentuan hukum acara, menghormati hak setiap pihak, serta didukung alat bukti yang sah.
Karena itu, transparansi mengenai status perkara, tahapan penyidikan, kendala yang dihadapi, dan langkah hukum berikutnya menjadi hal yang penting untuk dijelaskan kepada masyarakat.
Polri Perlu Memberikan Penjelasan Terbuka
Pertanyaan yang disampaikan Darius pada dasarnya mengarah pada satu persoalan mendasar: bagaimana perkembangan perkara dugaan korupsi senilai Rp32 miliar tersebut?
Apabila penyidikan masih berjalan, publik perlu memperoleh informasi mengenai tahapan dan perkembangan penanganannya sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan.
Apabila terdapat kendala hukum maupun teknis, penjelasan institusional juga diperlukan agar tidak muncul ruang spekulasi mengenai penanganan perkara.
Sebaliknya, apabila perkara telah dihentikan atau mengalami perubahan status, dasar hukum dan mekanisme yang digunakan perlu dijelaskan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perlu ditegaskan bahwa status mangkrak dalam pernyataan tersebut merupakan kritik yang disampaikan Darius dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan resmi mengenai status penyidikan.
Kepastian Hukum Merupakan Hak Publik
Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Publik tidak hanya membutuhkan pernyataan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas, tetapi juga membutuhkan informasi mengenai perkembangan konkret setiap perkara yang menjadi perhatian masyarakat.
Kritik terhadap aparat penegak hukum merupakan bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, pertanyaan yang disampaikan Darius Leka menjadi perhatian terhadap pentingnya keterbukaan institusi penegak hukum.
Sudah sepuluh tahun berlalu menurut keterangannya. Lantas, bagaimana perkembangan penyidikan dugaan korupsi Rp32 miliar tersebut?
Hallo Polri, apa kabar? Publik menunggu penjelasan dan kepastian hukum.
