DPR RI Asal Sumbar Disorot! Siapa yang Mendukung HMP Gibran? Daftar 120 Pengusul Ungkap Tiga Nama, Ini Fakta Lengkapnya
Sorotan Publik – Dinamika politik nasional terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menyoroti sikap anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi tercatat mengusulkan penggunaan HMP terkait polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden. Usulan tersebut diterima pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Namun, ketika daftar nama para pengusul ditelusuri, muncul pertanyaan mengenai keterlibatan wakil rakyat dari Sumatera Barat.
Tiga Legislator Sumbar Tercantum dalam Daftar Pengusul
Berdasarkan daftar 120 anggota DPR RI yang dipublikasikan Tirto pada 11 November 2026, terdapat tiga nama legislator dari Sumatera Barat yang tercatat sebagai pengusul HMP.
Ketiganya adalah:
- Rahmat Saleh – Fraksi PKS.
- Rico Alviano – Fraksi PKB.
- Mulyadi – Fraksi Partai Demokrat.
Sementara itu, sejumlah nama anggota DPR RI asal Sumatera Barat lainnya tidak tercantum dalam daftar tersebut.
Mereka antara lain Andre Rosiade, Ade Rezki Pratama, Athari Gauthi Ardi, Arisal Aziz, Zigo Rolanda, Benny Utama, Alex Indra Lukman, Nevi Zuairina, serta sejumlah legislator lainnya yang perlu dicermati berdasarkan dokumen resmi.
Perlu ditegaskan, tidak tercantumnya nama seseorang dalam daftar pengusul bukan bukti bahwa yang bersangkutan menolak HMP. Sikap politik masing-masing anggota DPR harus dikonfirmasi secara langsung.
120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan HMP
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa usulan HMP telah ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
Komposisinya terdiri atas:
- PKS: 28 anggota.
- NasDem: 19 anggota.
- PKB: 18 anggota.
- Demokrat: 18 anggota.
- PDI Perjuangan: 14 anggota.
- Golkar: 11 anggota.
- Gerindra: 11 anggota.
- PAN: 1 anggota.
Jumlah tersebut melampaui persyaratan minimal pengajuan hak menyatakan pendapat sebagaimana mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Substansi usulan berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan Wakil Presiden, sebagaimana argumentasi yang disampaikan para pengusul dengan merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Gibran Mengundurkan Diri, Rapat Paripurna HMP Dibatalkan
Perkembangan politik kemudian bergerak cepat.
Pada Kamis (12/11/2026), Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR RI.
Presiden Prabowo Subianto juga mengonfirmasi telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan menyatakan menghormati keputusan Gibran.
Menyusul perkembangan itu, rapat paripurna DPR yang sebelumnya dijadwalkan membahas usulan HMP akhirnya dibatalkan.
Dengan demikian, dinamika politik yang semula mengarah pada proses penggunaan hak konstitusional DPR berubah menjadi persoalan ketatanegaraan mengenai pengunduran diri Wakil Presiden dan mekanisme pengisian jabatan yang kosong.
Ujian Akuntabilitas Wakil Rakyat Sumatera Barat
Peristiwa ini menyisakan pertanyaan penting bagi masyarakat Sumatera Barat: sejauh mana para wakil rakyat menjalankan fungsi representasi dan menyampaikan sikap terhadap persoalan konstitusional nasional?
Anggota DPR bukan sekadar perwakilan partai politik. Mereka memperoleh mandat melalui suara rakyat di daerah pemilihannya.
Karena itu, transparansi sikap politik, argumentasi hukum, serta keberanian mempertanggungjawabkan keputusan kepada konstituen merupakan bagian penting dari akuntabilitas demokrasi.
Masyarakat berhak mengetahui apakah wakilnya mendukung, menolak, atau memiliki pertimbangan lain terhadap suatu persoalan ketatanegaraan.
Namun, penilaian terhadap seorang legislator harus didasarkan pada fakta, dokumen, dan pernyataan resmi, bukan sekadar asumsi akibat namanya tidak tercantum dalam daftar tertentu.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya anggota parlemen yang menandatangani suatu usulan, tetapi juga dari integritas, transparansi, dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan amanah rakyat.
Sebab, rakyat berhak tahu bagaimana wakilnya bersikap ketika kepentingan konstitusi dan masa depan bangsa menjadi persoalan nasional.
