Guru Wajib S1, Anggota DPR Cukup SMA atau Paket C: Publik Pertanyakan Standar Pendidikan Wakil Rakyat
Sorotan Publik – Perbedaan standar pendidikan antara profesi guru dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi perbincangan. Di satu sisi, guru sekolah dasar (SD) diwajibkan memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Di sisi lain, persyaratan pendidikan minimal untuk menjadi anggota DPR adalah tamat SMA atau sederajat, termasuk melalui jalur pendidikan kesetaraan yang diakui negara.
Perdebatan ini menguat setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa banyak anggota DPR RI merupakan lulusan Paket C.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” ungkap Abdul Mu’ti sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.
Pernyataan itu muncul ketika Abdul Mu’ti menjelaskan pentingnya memperluas akses pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), terutama untuk membantu masyarakat yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan melalui jalur sekolah formal.
Namun, pernyataan tersebut kemudian memunculkan diskusi lebih luas mengenai standar pendidikan, kapasitas, dan transparansi riwayat pendidikan para wakil rakyat.
Paket C Sah Secara Hukum, Bukan Persoalan Rendahnya Pendidikan
Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh ijazah setara SMA/MA melalui jalur pendidikan nonformal.
Program ini diselenggarakan melalui lembaga pendidikan seperti PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
Ijazah Paket C yang diperoleh secara sah diakui negara dan dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan yang mensyaratkan jenjang SMA atau sederajat.
Dengan demikian, seseorang yang menempuh pendidikan melalui Paket C tidak dapat serta-merta dianggap memiliki kualifikasi yang tidak sah atau lebih rendah secara hukum dibandingkan lulusan SMA formal.
Persoalannya bukan terletak pada jalur pendidikan yang ditempuh, melainkan pada bagaimana negara memastikan keabsahan dokumen pendidikan serta kualitas sumber daya manusia yang menduduki jabatan publik.
Guru Dituntut S1, Bagaimana dengan Para Pembuat Undang-Undang?
Perbandingan persyaratan pendidikan guru dan anggota DPR menjadi salah satu bagian yang menarik untuk dikaji.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, khususnya Pasal 9, mengatur bahwa kualifikasi akademik guru diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari standar profesionalitas tenaga pendidik yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran dan pembentukan generasi bangsa.
Sementara itu, Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.
Ketentuan tersebut tetap menjadi dasar persyaratan pendidikan pencalonan anggota legislatif.
Artinya, lulusan Paket C yang memiliki ijazah sah dapat memenuhi persyaratan pendidikan minimal tersebut.
Meskipun demikian, perbedaan standar ini layak menjadi bahan evaluasi dalam diskusi publik.
Guru memiliki tanggung jawab mendidik generasi penerus bangsa. Sementara anggota DPR memiliki kewenangan konstitusional membentuk undang-undang, membahas anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Produk legislasi yang mereka hasilkan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, perekonomian, penegakan hukum, hingga masa depan negara.
Karena itu, pembicaraan mengenai kapasitas, kompetensi, integritas, dan pemahaman legislasi para wakil rakyat merupakan bagian penting dari pengawasan demokrasi.
Transparansi Ijazah Anggota DPR Perlu Menjadi Perhatian
Selain persoalan standar pendidikan, keterbukaan informasi mengenai riwayat pendidikan anggota DPR juga patut mendapat perhatian.
Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui latar belakang pendidikan orang-orang yang memperoleh mandat melalui pemilihan umum.
Pemeriksaan dan verifikasi dokumen pendidikan diperlukan untuk memastikan bahwa persyaratan pencalonan telah dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun, pemeriksaan tersebut harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Tidak boleh ada tuduhan bahwa anggota DPR menggunakan ijazah palsu tanpa bukti.
Dalam penjelasan yang dipublikasikan melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPR RI pada November 2026, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut KPU sebagai rujukan untuk menelusuri informasi persyaratan pendidikan anggota DPR ketika mengikuti proses pencalonan.
Akses terhadap dokumen tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan keterbukaan informasi publik dan perlindungan data pribadi.
Dengan demikian, transparansi tidak harus dimaknai sebagai penyebaran seluruh dokumen pribadi tanpa batas, tetapi memastikan informasi yang relevan mengenai pemenuhan persyaratan jabatan dapat dipertanggungjawabkan.
Kualitas Legislator Tidak Cukup Diukur dari Ijazah
Pendidikan formal memang bukan satu-satunya ukuran kualitas seseorang.
Ada individu yang memiliki gelar akademik tinggi, tetapi belum tentu memiliki integritas dan kemampuan menyelesaikan persoalan masyarakat. Sebaliknya, seseorang yang menempuh pendidikan melalui jalur kesetaraan dapat memiliki pengalaman, pengetahuan, dan kapasitas yang baik.
Namun, anggota DPR tidak hanya dituntut memenuhi persyaratan administratif pencalonan.
Mereka harus mampu memahami substansi undang-undang, mengkaji dampak kebijakan, membaca persoalan hukum, mengelola kepentingan publik, serta mempertanggungjawabkan keputusan politik kepada masyarakat.
Karena itu, selain keabsahan ijazah, kualitas kerja dan kompetensi legislator juga harus menjadi perhatian.
Bahkan, wacana peningkatan standar kompetensi calon anggota legislatif melalui mekanisme penilaian yang objektif, transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif layak dipertimbangkan dalam pembahasan reformasi sistem politik.
Rakyat Berhak Tahu, Wakil Rakyat Harus Bertanggung Jawab
Pernyataan Mendikdasmen Abdul Mu’ti seharusnya menjadi momentum untuk membuka diskusi lebih luas mengenai kualitas pendidikan dan kompetensi pejabat publik.
Masyarakat tidak perlu merendahkan seseorang hanya karena memperoleh ijazah melalui Paket C. Pendidikan kesetaraan merupakan hak warga negara dan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan.
Akan tetapi, masyarakat juga berhak mempertanyakan apakah standar persyaratan pencalonan anggota DPR saat ini sudah sejalan dengan besarnya tanggung jawab yang mereka emban.
Jika guru diwajibkan memenuhi kualifikasi akademik untuk menjalankan profesinya, bukan berarti anggota DPR harus otomatis disamakan dengan profesi guru. Namun, kapasitas dan kompetensi para pembuat undang-undang juga patut mendapatkan perhatian serius.
Jangan sampai perdebatan berhenti pada persoalan siapa lulusan SMA, siapa lulusan Paket C, atau siapa yang memiliki gelar sarjana.
Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap wakil rakyat memiliki integritas, kemampuan, dan tanggung jawab dalam menjalankan amanah konstitusionalnya.
Sebab, rakyat bukan hanya berhak mengetahui siapa yang duduk di parlemen, tetapi juga berhak mengawasi kualitas pekerjaan dan keputusan yang dibuat atas nama mereka.
Rakyat Berhak Tahu. Rakyat Cerdas. Rakyat Berdaulat.
