Grace Natalie Singgung Polemik Pendidikan Gibran: Jika Standar Ijazah Dipaksakan, Bagaimana Nasib Lulusan Luar Negeri?
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Pernyataan Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie, mengenai polemik riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan perdebatan tentang pengakuan ijazah dan kesetaraan pendidikan luar negeri di Indonesia.
Grace mempertanyakan konsekuensi apabila riwayat pendidikan seseorang yang ditempuh melalui sistem internasional dinilai hanya menggunakan ukuran administratif pendidikan Indonesia.
Dalam keterangannya pada 5 Oktober 2026, Grace menjelaskan bahwa sistem pendidikan setiap negara memiliki jalur dan nomenklatur berbeda. Ia menyebut sejumlah jalur pendidikan internasional, seperti O Level, A Level, foundation, pathway, hingga diploma.
Menurut Grace, riwayat pendidikan seseorang tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya dokumen dengan nama ijazah SMA seperti yang lazim dikenal dalam sistem pendidikan Indonesia.
Ia juga mempertanyakan bagaimana nasib anak-anak Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri melalui jalur foundation atau pathway apabila pendekatan tersebut diterapkan secara kaku.
Pertanyaan itu kemudian menjadi bagian dari perdebatan publik: apakah perbedaan sistem pendidikan internasional harus otomatis menjadi persoalan administratif ketika seseorang hendak menduduki jabatan publik di Indonesia?
Aturan Indonesia Tetap Mensyaratkan Pendidikan Minimal SMA
Di tengah perdebatan tersebut, ketentuan hukum mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebenarnya telah diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Aturan tersebut menetapkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Artinya, ketentuan tersebut tidak mewajibkan calon presiden maupun wakil presiden harus menempuh pendidikan di sekolah Indonesia. Namun, apabila pendidikan ditempuh di luar negeri, persoalan kesetaraan dan bukti kelulusan menjadi bagian penting dalam pemeriksaan persyaratan administrasi.
Mekanisme pengakuan pendidikan luar negeri juga tidak dapat disamakan begitu saja antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Masing-masing memiliki ketentuan administrasi dan prosedur pengakuan tersendiri.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi
Perdebatan mengenai pendidikan Gibran turut muncul dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.
Dalam pemberitaan mengenai putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan permohonannya tidak dapat diterima. Namun, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, MK juga tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah atau bukti kelulusan pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.
Catatan tersebut menjadi salah satu bagian yang terus diperdebatkan. Sebab, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai riwayat pendidikan, tetapi juga mengenai dokumen apa yang dapat digunakan untuk membuktikan kesetaraan pendidikan luar negeri sesuai ketentuan pemilu.
Gibran sendiri menyatakan menghormati proses di MK dan mengatakan akan menindaklanjuti catatan mengenai dokumen pendidikan tersebut.
Grace Natalie dan Pertanyaan tentang Standar yang Adil
Pernyataan Grace membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai perlakuan terhadap warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Di satu sisi, negara harus memberikan kepastian hukum bahwa setiap calon pejabat memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Di sisi lain, sistem pendidikan internasional memang memiliki struktur dan jalur kelulusan yang tidak selalu identik dengan sistem pendidikan nasional.
Karena itu, pengakuan terhadap pendidikan luar negeri perlu dilakukan melalui mekanisme yang jelas, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar pemeriksaan juga harus diterapkan secara konsisten kepada setiap orang, tanpa membedakan latar belakang politik maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Polemik ini tidak serta-merta berarti seluruh lulusan luar negeri harus dipersoalkan atau diberhentikan dari jabatan publik. Persoalan hukumnya harus dilihat berdasarkan jenis jabatan, persyaratan pendidikan yang berlaku, dokumen kelulusan, serta mekanisme pengakuan kesetaraan yang relevan.
Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang terang mengenai standar pengakuan pendidikan luar negeri. Jangan sampai perbedaan sistem pendidikan menimbulkan diskriminasi, tetapi jangan pula mekanisme penyetaraan dijadikan alasan untuk mengabaikan persyaratan hukum.
Publik berhak menuntut satu hal mendasar: aturan harus diterapkan secara konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.
