Apartemen Dokter Tifa Dieksekusi PN Jakarta Selatan, Berawal dari Sengketa Utang Rp145 Juta yang Dikonversi Menjadi 223 Gram Emas
SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan melaksanakan eksekusi terhadap satu unit apartemen milik Tifauzia Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, pada Senin, 29 Juni 2026.
Eksekusi tersebut merupakan tindak lanjut putusan perkara perdata utang piutang antara Dokter Tifa dan Sofia Natalie. Perkara dengan nomor 46/Pdt.G.S/2025/PN Jkt.Sel itu disebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Penyelesaian sengketa yang bermula dari hubungan pribadi tersebut akhirnya memasuki tahap eksekusi aset setelah kewajiban pembayaran sebagaimana putusan pengadilan belum dipenuhi.
Berawal dari Pinjaman Rp145 Juta
Berdasarkan keterangan Sofia Natalie kepada sejumlah media, persoalan tersebut bermula pada 2019. Keduanya telah saling mengenal sejak 2014 ketika terlibat dalam bisnis pemasaran produk herbal.
Sofia mengaku beberapa kali memberikan pinjaman kepada Dokter Tifa dengan total dana sekitar Rp145 juta. Pada awalnya, transaksi tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan tanpa perjanjian tertulis.
Setelah persoalan pembayaran tidak kunjung selesai, kedua pihak kemudian membuat kesepakatan baru. Sisa kewajiban dikonversi menjadi emas seberat 223 gram sebagai dasar pembayaran.
Namun, menurut keterangan Sofia, pembayaran yang dilakukan hanya mencapai total delapan gram emas selama delapan bulan. Karena kewajiban tersebut tidak diselesaikan sesuai kesepakatan, perkara kemudian dibawa ke pengadilan.
Berdasarkan keterangan pihak penggugat, putusan pengadilan menetapkan masih terdapat kewajiban sebesar 207 gram emas yang harus dipenuhi Dokter Tifa. Jika dihitung menggunakan perkiraan harga emas yang disampaikan saat eksekusi, nilainya mencapai lebih dari Rp500 juta.
Pengadilan Tempuh Mekanisme Eksekusi
Kuasa hukum Sofia Natalie, Budhy Merdiansyah, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya menyelesaikan persoalan tersebut melalui penagihan dan somasi sebelum mengajukan gugatan.
Ia juga menyebut pengadilan telah melakukan teguran hukum atau aanmaning sebanyak dua kali pada awal 2026. Menurut keterangannya, karena kewajiban belum dipenuhi, pihak pemohon mengajukan pelaksanaan eksekusi terhadap aset yang bersangkutan.
Apartemen yang menjadi objek eksekusi disebut tercatat atas nama Dokter Tifa berdasarkan informasi dari pengelola apartemen.
Pihak pemohon eksekusi menyatakan proses berikutnya dapat berlanjut pada pengosongan unit hingga pelelangan apabila kewajiban dalam putusan tidak diselesaikan. Meski demikian, mereka menyatakan masih membuka peluang penyelesaian secara damai.
Informasi mengenai proses dan tahapan tersebut disampaikan oleh pihak penggugat serta kuasa hukumnya kepada media setelah pelaksanaan eksekusi.
Dokter Tifa Juga Menyampaikan Tanggapannya
Dalam pemberitaan pada 30 Juni 2026, Dokter Tifa turut memberikan tanggapan melalui akun media sosialnya. Ia menyebut penyitaan tersebut berkaitan dengan sengketa dana usaha yang menurutnya telah dicicil.
Ia juga mempertanyakan waktu pelaksanaan penyitaan yang berdekatan dengan agenda hukum lain yang sedang dihadapinya. Namun, ia menyatakan tidak ingin berspekulasi mengenai alasan di balik waktu pelaksanaan eksekusi tersebut.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari pemberitaan agar persoalan tidak hanya disajikan dari satu sisi.
Eksekusi Perdata Berbeda dengan Penyitaan Pidana
Perlu dipahami bahwa tindakan PN Jakarta Selatan dalam perkara ini merupakan pelaksanaan putusan perdata terkait kewajiban pembayaran utang, bukan penyitaan barang bukti dalam perkara pidana.
Dalam hukum acara perdata, eksekusi merupakan mekanisme untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang diwajibkan tidak melaksanakannya secara sukarela.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kesepakatan keuangan, termasuk pinjaman yang awalnya didasarkan pada hubungan pertemanan, dapat berujung pada proses hukum apabila kewajiban tidak diselesaikan.
Pada akhirnya, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati. Putusan pengadilan juga harus dilaksanakan melalui prosedur hukum yang berlaku, tanpa mengurangi hak para pihak untuk memperoleh perlakuan yang adil.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.
