Dugaan Korupsi Klaim Fiktif BPJS Rp22,19 Miliar di Magelang, Direktur RS dan Anak Jadi Tersangka
SOROTAN PUBLIK, MAGELANG – Kasus dugaan korupsi pengajuan klaim fiktif BPJS Kesehatan senilai Rp22,19 miliar di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menjadi perhatian publik. Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah menetapkan dua petinggi Rumah Sakit Umum (RSU) Padma Lalita Muntilan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kedua tersangka masing-masing berinisial TW (74), yang menjabat sebagai direktur rumah sakit, dan BM (34), wakil direktur rumah sakit. Keduanya diketahui memiliki hubungan keluarga sebagai ibu dan anak.
Penetapan tersangka dilakukan pada Selasa, 3 November 2026. Keduanya juga ditahan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang untuk kepentingan penyidikan.
Diduga Manipulasi 16.930 Klaim Pelayanan
Berdasarkan keterangan Kejaksaan, perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengajuan klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama periode 2017 hingga 2022.
Penyidik menemukan sebanyak 16.930 Surat Eligibilitas Peserta (SEP) untuk layanan rawat jalan dan rawat inap yang diduga fiktif. Dokumen tersebut diduga diajukan meskipun pasien yang namanya tercantum tidak pernah mendaftar ataupun menerima pelayanan kesehatan di RSU Padma Lalita.
Dugaan praktik tersebut dikenal sebagai phantom billing, yakni pengajuan tagihan atas layanan kesehatan yang sebenarnya tidak diberikan kepada pasien.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Magelang, Vidi Pradinata, menyebutkan bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tertanggal 17 September 2026, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp22.194.972.800.
Berawal dari Temuan Verifikator BPJS
Kasus ini mulai terungkap pada awal 2023 setelah verifikator BPJS Kesehatan Cabang Magelang menemukan kejanggalan dalam administrasi pengajuan klaim rumah sakit.
Pemeriksaan lapangan kemudian dilakukan. Dari pemeriksaan secara acak terhadap sejumlah pasien yang tercantum dalam dokumen klaim, ditemukan keterangan bahwa mereka tidak pernah berobat ataupun menjalani perawatan di RSU Padma Lalita.
Dalam hasil penyidikan yang disampaikan Kejaksaan, dugaan penyimpangan bermula dari program pengobatan gratis yang dipromosikan kepada masyarakat pada 2017. Data masyarakat tersebut diduga digunakan untuk membuat dokumen medis dan administrasi pelayanan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
TW diduga membuat resume medis fiktif dan memerintahkan pegawai rumah sakit memasukkan data SEP fiktif ke dalam aplikasi V-Klaim BPJS Kesehatan.
Kejaksaan juga mengungkap dugaan aliran dana klaim yang telah dicairkan ke rekening rumah sakit. Dana tersebut disebut dicairkan oleh TW dan diberikan kepada BM untuk kebutuhan sehari-hari serta pembayaran utang.
Proses Hukum Harus Transparan dan Akuntabel
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut program jaminan kesehatan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Pengelolaan dana JKN membutuhkan integritas, ketepatan administrasi, serta pengawasan yang kuat agar anggaran pelayanan kesehatan tidak disalahgunakan.
Publik kini menantikan proses penyidikan berjalan secara profesional dan transparan. Pengusutan juga perlu memastikan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan dugaan perkara diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, penetapan tersangka bukanlah putusan akhir mengenai kesalahan seseorang. Hak-hak hukum para tersangka tetap harus dihormati dan asas praduga tak bersalah wajib dijunjung sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pengungkapan perkara ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap klaim fasilitas kesehatan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional.
SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.
