Flashback COVID-19: Event 201, Keuntungan Industri Farmasi, dan Kekhawatiran Kontrol Digital—Mana Fakta, Mana Dugaan?

0
1794744255304-1

SOROTAN PUBLIK, JAKARTA – Pandemi COVID-19 yang mulai mengguncang dunia pada 2020 meninggalkan pelajaran besar bagi umat manusia. Bukan hanya tentang ancaman penyakit menular, tetapi juga mengenai kesiapan pemerintah, transparansi kebijakan, kekuatan industri farmasi, pembatasan aktivitas masyarakat, hingga perlindungan data pribadi.

Hampir seluruh negara menghadapi situasi luar biasa. Aktivitas ekonomi terganggu, sekolah dan tempat kerja ditutup, perjalanan dibatasi, sementara masyarakat harus beradaptasi dengan protokol kesehatan dan kebijakan vaksinasi.

Kini, setelah melewati masa krisis tersebut, berbagai pertanyaan kembali muncul. Apakah dunia memang telah mempersiapkan diri menghadapi pandemi? Mengapa vaksin dapat dikembangkan begitu cepat? Siapa yang memperoleh keuntungan ekonomi? Dan bagaimana memastikan kebijakan darurat kesehatan tidak berubah menjadi pembatasan hak masyarakat secara berlebihan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dibahas. Namun, setiap dugaan perlu diuji dengan bukti agar evaluasi sejarah tidak berubah menjadi penyebaran informasi yang menyesatkan.

EVENT 201: SIMULASI PANDEMI SEBELUM COVID-19

Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan teori pandemi yang direncanakan adalah Event 201, sebuah simulasi penanganan pandemi yang berlangsung pada 18 Oktober 2019 di New York, Amerika Serikat.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Johns Hopkins Center for Health Security bersama World Economic Forum (WEF) dan Bill & Melinda Gates Foundation.

Dalam simulasi itu, peserta membahas skenario penyebaran virus corona fiktif yang dapat menimbulkan krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial secara global.

Kemiripan tema simulasi dengan pandemi COVID-19 kemudian memunculkan berbagai spekulasi. Namun, Johns Hopkins telah memberikan klarifikasi pada Januari 2020 bahwa Event 201 merupakan latihan kesiapsiagaan, bukan prediksi ataupun perencanaan wabah COVID-19.

Virus dalam skenario tersebut bersifat fiktif dan tidak identik dengan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

Dengan demikian, keberadaan Event 201 merupakan fakta. Akan tetapi, menyimpulkan bahwa simulasi tersebut membuktikan pandemi COVID-19 telah direncanakan tidak didukung bukti yang tersedia.

Meski demikian, kegiatan tersebut tetap relevan menjadi bahan evaluasi mengenai hubungan pemerintah, industri, organisasi internasional, dan sektor kesehatan ketika menghadapi keadaan darurat.

MENGAPA VAKSIN MODERNA BISA DIKEMBANGKAN BEGITU CEPAT?

Kecepatan pengembangan vaksin COVID-19 juga menjadi salah satu topik yang banyak diperdebatkan.

Moderna mengumumkan bahwa kandidat vaksin mRNA-1273 mulai memasuki tahap pengembangan klinis setelah urutan genetik virus tersedia pada Januari 2020.

Menurut laporan perusahaan, dosis pertama kepada peserta uji klinis fase pertama diberikan pada 16 Maret 2020, atau 63 hari setelah pemilihan urutan genetik vaksin.

Kecepatan tersebut memang luar biasa. Namun, hal itu tidak otomatis membuktikan bahwa vaksin telah disiapkan sebelum virus muncul.

Teknologi messenger RNA atau mRNA bukan teknologi baru yang diciptakan secara mendadak pada 2020. Penelitian mengenai teknologi tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun. Pengalaman penelitian sebelumnya, ketersediaan platform teknologi, pendanaan besar, kolaborasi ilmiah, serta percepatan tahapan pengembangan berkontribusi terhadap proses tersebut.

Karena itu, penting membedakan antara kesiapan teknologi untuk menghadapi ancaman penyakit dan dugaan bahwa suatu wabah telah diketahui atau direncanakan sebelumnya.

INDUSTRI FARMASI MENCATAT PENDAPATAN BESAR

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah pandemi menciptakan pasar vaksin dan obat dalam skala sangat besar.

Laporan keuangan resmi Pfizer mencatat pendapatan global perusahaan sebesar US$81,288 miliar pada 2021. Dari jumlah tersebut, pendapatan terkait vaksin COVID-19 Comirnaty mencapai sekitar US$36,781 miliar.

Sementara itu, laporan tahunan Moderna mencatat total pendapatan sebesar US$18,471 miliar pada 2021. Penjualan produknya mencapai sekitar US$17,675 miliar, terutama berasal dari vaksin COVID-19.

Angka-angka tersebut memperlihatkan besarnya keuntungan ekonomi yang diperoleh perusahaan farmasi selama pandemi.

Namun, pendapatan perusahaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya rekayasa pandemi. Yang perlu menjadi perhatian adalah transparansi kontrak pengadaan, harga vaksin, penggunaan anggaran publik, hubungan pemerintah dengan perusahaan farmasi, serta mekanisme pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan.

Keuntungan bisnis yang besar harus tetap berada dalam pengawasan publik, terutama ketika produk kesehatan dibeli menggunakan anggaran negara.

QR CODE DAN BATAS ANTARA KESEHATAN PUBLIK DENGAN PRIVASI

Selama pandemi, sejumlah negara menggunakan sertifikat vaksinasi, hasil tes, dan kode QR untuk mengatur akses perjalanan maupun kegiatan tertentu.

Di Uni Eropa, misalnya, EU Digital COVID Certificate menggunakan kode QR untuk memverifikasi status vaksinasi, hasil tes, atau riwayat pemulihan dari COVID-19.

Komisi Eropa menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang untuk memfasilitasi perjalanan dan menggunakan informasi terbatas untuk proses verifikasi. Kebijakan itu juga dinyatakan sebagai instrumen sementara.

Meski demikian, penggunaan identitas digital dan data kesehatan tetap menimbulkan pertanyaan penting mengenai privasi, keamanan informasi, masa penyimpanan data, serta batas kewenangan pemerintah dan penyedia layanan.

Kekhawatiran masyarakat mengenai pengawasan digital tidak boleh diabaikan. Namun, keberadaan sertifikat kesehatan digital juga tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh sistem tersebut dirancang sebagai alat kontrol permanen.

Setiap kebijakan digital harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, perlindungan data, mekanisme pengawasan independen, dan batas waktu penggunaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

KLAIM TIGA PRESIDEN MENINGGAL KARENA MENOLAK VAKSIN PERLU DILURUSKAN

Salah satu klaim yang beredar di media sosial menyebut presiden Haiti, Burundi, dan Tanzania meninggal setelah menolak vaksin COVID-19.

Klaim tersebut perlu dikoreksi karena mencampurkan sejumlah peristiwa yang berbeda.

Presiden Burundi Pierre Nkurunziza meninggal pada 8 Juni 2020. Pemerintah saat itu menyatakan penyebab kematiannya adalah henti jantung.

Presiden Tanzania John Magufuli meninggal pada 17 Maret 2021. Pemerintah Tanzania menyampaikan bahwa ia meninggal akibat gangguan jantung. Magufuli memang dikenal meragukan sejumlah langkah penanganan pandemi dan menolak pendekatan vaksinasi yang saat itu didorong secara internasional.

Sementara itu, Presiden Haiti Jovenel Moïse dibunuh dalam serangan bersenjata di kediamannya pada 7 Juli 2021. Namun, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut berkaitan dengan penolakan vaksin COVID-19.

Laporan pemeriksa fakta FactCheck.org dan Full Fact telah membantah narasi yang menghubungkan kematian para pemimpin tersebut dengan penolakan vaksin.

Artinya, peristiwa kematian mereka memang nyata, tetapi kesimpulan bahwa semuanya merupakan bagian dari operasi untuk menyingkirkan pemimpin yang menolak vaksin tidak memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

APAKAH SELURUH NEGARA MENGIKUTI SKENARIO YANG SAMA?

Dalam menghadapi COVID-19, banyak negara menggunakan kebijakan yang memiliki kemiripan, seperti pembatasan perjalanan, penggunaan masker, pengujian, pelacakan kontak, dan vaksinasi.

Kesamaan tersebut tidak otomatis menunjukkan adanya satu naskah rahasia yang mengendalikan seluruh pemerintahan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menerbitkan panduan kesehatan masyarakat berdasarkan perkembangan pengetahuan dan risiko penularan. Pemerintah masing-masing negara kemudian menerapkan kebijakan dengan tingkat pembatasan yang berbeda sesuai kondisi epidemiologi, kemampuan sistem kesehatan, dan pertimbangan sosial-ekonomi.

Pemantauan kebijakan oleh WHO dan mitranya bahkan menunjukkan bahwa respons negara-negara terhadap COVID-19 sangat bervariasi.

Namun, pengalaman pandemi tetap memberikan pelajaran penting: kebijakan darurat harus transparan, proporsional, berbasis bukti ilmiah, serta dapat dievaluasi ketika situasi berubah.

PEMBELAJARAN UNTUK MASA DEPAN: JANGAN BIARKAN KRISIS MENGHILANGKAN AKUNTABILITAS

Pandemi COVID-19 memperlihatkan betapa besar kewenangan yang dapat diberikan kepada pemerintah ketika masyarakat menghadapi ancaman kesehatan.

Dalam keadaan darurat, pembatasan tertentu mungkin diperlukan untuk melindungi keselamatan publik. Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak warga negara.

Setidaknya ada beberapa pelajaran yang perlu diperkuat.

Pertama, pemerintah harus membuka informasi mengenai dasar ilmiah dan pertimbangan kebijakan kesehatan kepada masyarakat.

Kedua, pengadaan vaksin, obat-obatan, alat kesehatan, serta penggunaan anggaran darurat harus diawasi secara ketat agar tidak membuka ruang korupsi dan konflik kepentingan.

Ketiga, data kesehatan dan identitas digital masyarakat harus dilindungi melalui aturan yang jelas, pembatasan akses, serta pengawasan independen.

Keempat, media massa dan masyarakat harus mampu membedakan informasi yang telah terverifikasi, dugaan, opini, dan teori konspirasi.

Kelima, masyarakat perlu memiliki kemampuan berpikir kritis tanpa mengabaikan bukti ilmiah. Kritik terhadap pemerintah maupun korporasi merupakan bagian dari kontrol publik, tetapi kritik harus dibangun di atas fakta.

KESIMPULAN: SEJARAH PANDEMI HARUS MENJADI PELAJARAN, BUKAN SUMBER KETAKUTAN BARU

COVID-19 bukan sekadar peristiwa kesehatan. Pandemi tersebut menjadi ujian besar bagi pemerintahan, sistem ekonomi, industri farmasi, teknologi digital, media, dan kebebasan masyarakat.

Event 201 memang pernah diselenggarakan sebelum pandemi. Perusahaan farmasi memang mencatat pendapatan besar. Teknologi digital memang digunakan dalam pengelolaan sertifikat kesehatan. Sejumlah kebijakan darurat juga menimbulkan perdebatan mengenai hak dan privasi.

Namun, fakta-fakta tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya satu rencana global bernama New World Order yang mengatur pandemi dan mengendalikan seluruh umat manusia.

Justru, tugas masyarakat adalah terus meminta transparansi, mengawasi kekuasaan, menguji kepentingan korporasi, dan memastikan kebijakan publik tidak melampaui batas hukum.

Sebab, kesiapsiagaan menghadapi pandemi berikutnya harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan sipil, dan kedaulatan masyarakat.

Krisis kesehatan boleh menjadi alasan untuk memperkuat kerja sama, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus akuntabilitas.

SOROTAN PUBLIK – Rakyat Berhak Tahu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *