Dokter di Jawa Barat Jadi Tersangka Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Anak Kandung, Polisi Dalami Bukti Medis

JAWA BARAT — Kepolisian Daerah Jawa Barat menangani kasus dugaan kekerasan seksual terhadap seorang anak balita yang melibatkan ayah kandungnya sendiri, seorang dokter berinisial IS (37). Tersangka dilaporkan ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Bekasi pada Rabu dini hari, 21 Oktober 2026.

Dalam perkembangan perkara tersebut, IS telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami laporan, memeriksa alat bukti, serta mengumpulkan keterangan yang diperlukan untuk melanjutkan proses hukum.

Sementara itu, korban telah ditempatkan di rumah aman dan memperoleh pendampingan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jawa Barat.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan tindak pidana seksual terhadap anak yang masih sangat rentan. Penanganannya tidak hanya membutuhkan proses hukum yang cermat, tetapi juga perlindungan menyeluruh terhadap kondisi fisik dan psikologis korban.

Kecurigaan Ibu Bermula dari Perubahan Perilaku Anak

Berdasarkan keterangan yang diberitakan media, dugaan kekerasan seksual tersebut mulai terungkap setelah ibu korban berinisial MS melihat perilaku tidak biasa pada anaknya pada November 2025.

Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rochmawan, dalam keterangan yang dikutip media, menyebut korban memperagakan perilaku yang dinilai tidak sesuai dengan usianya. Ketika ditanya oleh ibunya, anak tersebut disebut mengaitkan pengetahuannya dengan konten yang dilihat melalui ponsel ayahnya.

Korban juga disebut menceritakan tindakan yang diduga dilakukan ayah kandungnya. Menurut keterangan yang disampaikan kepada media, dugaan peristiwa tersebut terjadi sekitar Juli 2025.

Informasi mengenai kronologi itu masih harus ditempatkan dalam konteks penyidikan. Keterangan korban, saksi, serta bukti lain perlu diperiksa secara profesional untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya.

Dalam perkara yang melibatkan anak usia balita, pemeriksaan harus dilakukan dengan metode yang sesuai usia dan kondisi psikologis korban, tanpa memberikan tekanan atau menimbulkan trauma tambahan.

Polisi Kumpulkan Bukti Medis dan Psikologis

Dalam proses penyidikan, sejumlah dokumen pemeriksaan korban disebut telah dikumpulkan, termasuk hasil pemeriksaan laboratorium, catatan medis, resume medis forensik, serta laporan pemeriksaan psikologis dari pihak terkait.

Penyidik juga disebut menunggu hasil visum et repertum untuk melengkapi bahan penyidikan.

Kuasa hukum keluarga sebelumnya menyampaikan adanya temuan medis yang mereka kaitkan dengan dugaan kekerasan seksual tersebut. Namun, kesimpulan mengenai kondisi kesehatan korban dan kaitannya dengan dugaan tindak pidana harus mengacu pada hasil pemeriksaan resmi serta penilaian tenaga medis yang berwenang.

Bukti medis dan psikologis dapat membantu penyidik mengungkap perkara. Meski demikian, setiap bukti harus dinilai bersama alat bukti lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tersangka Ditangkap di Apartemen Bekasi

Menurut informasi yang diberitakan, IS diamankan polisi bersama korban di sebuah apartemen di kawasan Bekasi sekitar pukul 01.00 WIB pada 21 Oktober 2026.

Setelah penangkapan, IS dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk menjalani pemeriksaan. Adapun korban ditempatkan di lokasi aman dengan pendampingan petugas perlindungan perempuan dan anak.

Langkah perlindungan tersebut penting untuk memastikan korban berada dalam lingkungan yang aman selama proses hukum berlangsung. Penanganan juga perlu memperhatikan kebutuhan pemeriksaan kesehatan, dukungan psikologis, serta pemulihan jangka panjang.

Laporan Dugaan Kekerasan Seksual Masih Didalami

Tim kuasa hukum keluarga menyebut MS melaporkan dugaan kekerasan seksual tersebut kepada Polda Jawa Barat pada 28 September 2026. Mereka juga menyampaikan adanya persoalan terkait keberadaan anak yang diduga dibawa oleh IS tanpa sepengetahuan atau persetujuan ibu.

Keterangan mengenai persoalan tersebut merupakan informasi dari pihak kuasa hukum dan perlu dikonfirmasi melalui hasil penyidikan maupun keterangan resmi kepolisian.

Persoalan rumah tangga antara kedua orang tua korban juga disebut menjadi bagian dari latar belakang perkara. Namun, dugaan tindak pidana kekerasan seksual harus diperiksa secara tersendiri berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, terlepas dari konflik rumah tangga yang mungkin terjadi.

Atalia Praratya Soroti Perlindungan dan Pemulihan Korban

Kasus ini turut mendapat perhatian anggota DPR RI, Atalia Praratya. Dalam keterangan yang diberitakan media, Atalia mengapresiasi langkah kepolisian dan menekankan pentingnya memastikan korban berada di lingkungan yang aman serta mendapatkan pendampingan fisik dan psikologis.

Perlindungan anak harus menjadi prioritas selama penyidikan hingga proses hukum selesai. Selain memastikan perkara ditangani secara profesional, pihak terkait perlu menjaga kerahasiaan identitas korban dan mencegah penyebaran informasi yang berpotensi menambah beban psikologis anak.

Masyarakat juga diimbau tidak menyebarkan foto, video, nama lengkap, alamat, maupun informasi pribadi lain yang dapat mengungkap identitas korban.

Proses Hukum Harus Mengutamakan Keadilan bagi Anak

Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan kerja terkoordinasi antara kepolisian, tenaga medis, psikolog, pendamping korban, dan lembaga perlindungan anak.

Penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan sesuai ketentuan, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Apabila ditemukan bukti yang cukup, proses hukum harus dilanjutkan melalui mekanisme peradilan yang berlaku.

Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan bukan putusan akhir mengenai kesalahan seseorang.

Hingga perkembangan terakhir yang disampaikan dalam informasi perkara tersebut, penyidik Polda Jawa Barat masih mendalami dugaan tindak pidana dan melengkapi alat bukti. Perkembangan lebih lanjut perlu merujuk pada keterangan resmi kepolisian.

Catatan redaksi: Sebelum publikasi, cocokkan kembali usia korban, kutipan pejabat, hasil pemeriksaan medis, dan perkembangan status hukum dengan rilis terbaru Polda Jawa Barat. Sejumlah pemberitaan berbeda dalam menyebut usia korban. Demi perlindungan anak, jangan menampilkan identitas atau detail yang memungkinkan korban dikenali.