Dedi Mulyadi Sentil Tata Kelola Bekasi: “Duit Banyak tapi Nggak Rapi, Sungai Penuh Sampah”
BEKASI — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menyoroti persoalan tata kelola pemerintahan daerah dan kebersihan lingkungan. Saat menghadiri pelantikan Bupati Bekasi untuk sisa masa jabatan 2025–2030, ia menyampaikan sindiran mengenai kondisi daerah yang memiliki anggaran besar, tetapi masih menghadapi persoalan penataan lingkungan.
Kalimat, “Duit banyak tapi nggak rapi, sungai penuh sampah,” menjadi sorotan karena menyentuh persoalan mendasar dalam pembangunan daerah: anggaran yang tersedia harus diikuti pengelolaan yang efektif dan hasil nyata bagi masyarakat.
Anggaran Besar Harus Berbanding Lurus dengan Hasil
Besarnya anggaran daerah tidak dengan sendirinya menjamin lingkungan yang bersih dan tertata. Perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, serta evaluasi penggunaan anggaran menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata.
Persoalan sungai yang dipenuhi sampah juga tidak dapat diselesaikan hanya melalui kegiatan pembersihan sesaat. Pemerintah daerah perlu memperkuat pengelolaan sampah dari sumbernya, menyediakan sarana yang memadai, mengawasi pembuangan limbah, serta memastikan program kebersihan berjalan secara berkelanjutan.
Dalam konteks ini, sindiran Dedi Mulyadi dapat menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar mengevaluasi efektivitas program lingkungan dan memastikan setiap kebijakan memberikan dampak yang dapat dirasakan warga.
Pemerintah dan Masyarakat Punya Tanggung Jawab
Penanganan sampah di sungai membutuhkan kerja bersama. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam penyediaan layanan persampahan, pengawasan, penegakan aturan, dan penataan kawasan. Sementara itu, masyarakat juga berperan melalui kebiasaan membuang sampah pada tempatnya dan tidak menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan.
Namun, tanggung jawab tersebut harus ditopang sistem yang jelas. Tanpa fasilitas pembuangan yang memadai, pengangkutan sampah yang teratur, dan pengawasan yang konsisten, persoalan sampah berisiko terus berulang.
Karena itu, evaluasi perlu dilakukan berdasarkan kondisi lapangan, data volume sampah, efektivitas program, serta penggunaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Apa Prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi?
Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat menjadikan persoalan ini sebagai momentum untuk memperkuat sejumlah langkah, mulai dari pemetaan titik sungai yang tercemar, penanganan sumber sampah, peningkatan layanan pengangkutan, hingga pengawasan terhadap pihak yang membuang sampah sembarangan.
Publik juga berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai program kebersihan sungai, besaran anggaran yang dialokasikan, target yang ingin dicapai, serta hasil pelaksanaannya. Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus menilai perkembangan perbaikan lingkungan.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan juga kualitas pelayanan publik dan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
Sindiran mengenai sungai yang dipenuhi sampah membuka pertanyaan penting bagi semua pihak: apakah persoalan tersebut berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan program, pengawasan, fasilitas persampahan, perilaku masyarakat, atau gabungan dari berbagai faktor?
Jawabannya perlu ditentukan melalui evaluasi dan data yang terbuka, bukan sekadar saling menyalahkan. Warga Bekasi membutuhkan sungai yang lebih bersih, lingkungan yang sehat, dan tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Catatan redaksi: Sebelum diterbitkan, pastikan kembali konteks dan kutipan langsung Dedi Mulyadi, serta tanggal dan agenda pelantikan Bupati Bekasi, melalui sumber resmi atau rekaman kegiatan.
