Data Bansos Dipersoalkan, Desil DTSEN Dinilai Melenceng: Pemerintah Alokasikan Hampir Rp7 Triliun untuk BPS

NASIONAL — Data kesejahteraan masyarakat kembali menjadi sorotan setelah muncul berbagai keluhan mengenai ketidaksesuaian pemeringkatan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahkan mengakui pemerintah masih melakukan pembenahan terhadap DTSEN setelah muncul protes masyarakat mengenai hasil klasifikasi kondisi ekonomi.

Persoalannya bukan sepele.

DTSEN menjadi salah satu basis penting dalam penyusunan berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika data yang digunakan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, kebijakan yang menggunakan data tersebut juga berpotensi menghasilkan persoalan di lapangan.

Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah munculnya masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif sederhana tetapi justru tercatat dalam desil tinggi.

Kondisi semacam itu memunculkan pertanyaan besar:

Kalau data kesejahteraan masyarakat masih bisa meleset, bagaimana memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan?

Purbaya Soroti Data Desil

Purbaya menyampaikan pemerintah sedang memperbaiki DTSEN dan telah memberikan dukungan anggaran kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Purbaya mengatakan BPS sebelumnya meminta tambahan anggaran untuk memastikan kualitas data dapat diperbaiki.

Namun, pemerintah kemudian memberikan klarifikasi mengenai angka hampir Rp7 triliun yang ramai diberitakan.

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa hampir Rp7 triliun tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program BPS secara keseluruhan, bukan dana yang seluruhnya dikhususkan untuk DTSEN atau Sensus Ekonomi.

Artinya, narasi bahwa pemerintah mengeluarkan Rp7 triliun khusus untuk memperbaiki data bansos tidak tepat.

Meski demikian, besarnya anggaran BPS tersebut tetap membuat publik memiliki alasan untuk menuntut kualitas pendataan yang semakin baik.

Ketika Pedagang Kecil Bisa Masuk Desil Tinggi

Masalah menjadi semakin sensitif ketika data desil tidak dianggap mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya.

Sejumlah laporan menyebut pekerja sektor informal, pedagang, hingga pelaku usaha kecil ditemukan berada pada desil 9 atau 10 yang menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif tinggi.

Jika klasifikasi semacam itu benar-benar terjadi pada masyarakat yang kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori tersebut, dampaknya bisa serius.

Sebab desil bukan sekadar angka.

Pemeringkatan kondisi sosial ekonomi dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran kebijakan dan program tertentu.

Kesalahan klasifikasi berpotensi membuat masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak masuk sasaran, sementara kelompok yang relatif lebih mampu bisa memperoleh akses yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi mereka.

Inilah alasan mengapa kualitas data menjadi sangat penting.

Bukan Sekadar Soal Anggaran

Kritik publik kemudian berkembang menjadi pertanyaan yang lebih besar:

Sudah berapa besar anggaran yang dikeluarkan, tetapi mengapa masih ditemukan data yang dipersoalkan masyarakat?

Pertanyaan tersebut sah diajukan.

Namun, mengatakan bahwa anggaran Rp7 triliun “habis tetapi hasilnya nol” juga tidak tepat karena angka tersebut merupakan keseluruhan alokasi BPS, bukan khusus DTSEN.

Yang lebih penting justru mengukur hasilnya.

Apakah setelah anggaran dikeluarkan, data masyarakat semakin akurat?

Apakah jumlah kesalahan klasifikasi semakin kecil?

Apakah masyarakat dapat mengajukan koreksi dengan mudah ketika data mereka tidak sesuai?

Dan yang paling penting:

Apakah bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada orang yang membutuhkan?

Jangan Sampai Data Salah, Rakyat yang Menanggung

Kesalahan dalam data statistik mungkin tidak bisa dihindari sepenuhnya. Purbaya sendiri menyebut kesalahan dalam survei tetap mungkin terjadi dan berharap pendataan tahun berikutnya lebih rapi.

Tetapi ketika data tersebut digunakan untuk menentukan siapa yang memperoleh atau tidak memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah, standar akurasinya harus semakin tinggi.

Masyarakat miskin tidak boleh kehilangan hak hanya karena data administrasinya keliru.

Pedagang kecil tidak semestinya dikategorikan sebagai kelompok ekonomi atas hanya karena sistem membaca indikator tertentu secara tidak tepat.

Begitu pula masyarakat yang memang mampu tidak seharusnya mendapatkan bantuan yang diperuntukkan bagi kelompok rentan.

Karena itu, pembenahan DTSEN bukan sekadar persoalan teknologi atau angka statistik.

Ini menyangkut keadilan sosial.

Publik Berhak Mengawasi

Pemerintah telah menyatakan perbaikan DTSEN sedang dilakukan. Publik kini tinggal menunggu apakah perbaikan tersebut benar-benar menghasilkan data yang lebih akurat.

Jangan sampai persoalan hanya berhenti pada pembaruan database.

Harus ada mekanisme koreksi yang mudah, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jika seorang warga merasa kondisi ekonominya salah dikategorikan, ia harus tahu ke mana harus mengadu dan bagaimana proses verifikasinya.

Sebab pada akhirnya, data bukan sekadar angka di layar komputer.

Di balik setiap nama terdapat keluarga, kebutuhan hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan masa depan manusia.

Kalau datanya salah, yang keliru bukan hanya statistiknya.

Yang bisa salah sasaran adalah kebijakan negara.

Dan ketika kebijakan negara salah sasaran, rakyat kecil yang seharusnya dilindungi jangan sampai menjadi pihak yang paling dirugikan.

Rakyat berhak tahu. Rakyat cerdas. Rakyat berdaulat.