Bupati Dedy Putra dan Wakil Bupati Tri Wahyu Hidayat Hadiri Paripurna DPRD Bungo, Fraksi Sampaikan Pandangan atas Pertanggungjawaban APBD 2025
MUARA BUNGO — Bupati Bungo H. Dedy Putra, S.H., M.Kn., bersama Wakil Bupati Bungo Ust. Tri Wahyu Hidayat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bungo dengan agenda penyampaian kata akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bungo, Senin (20/7/2026), menjadi bagian penting dari rangkaian pembahasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah atas pelaksanaan APBD tahun anggaran sebelumnya.
Rapat paripurna dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bungo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, serta pimpinan BUMN dan BUMD.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dedy Putra menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bungo atas sinergi yang terjalin antara pemerintah daerah dan legislatif dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, penganggaran, serta pengawasan.
Salah satu capaian yang disampaikan dalam rapat tersebut adalah kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025.
Menurut Dedy Putra, opini WTP tidak semata-mata menjadi sebuah predikat, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap diminta tidak berpuas diri. Seluruh kepala OPD diinstruksikan untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan koordinasi bersama Inspektorat Daerah.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bungo sepanjang 2025 tercatat sekitar Rp1,43 triliun atau 97,48 persen dari target sebesar Rp1,47 triliun.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat melampaui target dengan capaian 108,89 persen. Realisasi PAD mencapai sekitar Rp255,77 miliar. Adapun pendapatan transfer terealisasi sekitar Rp1,17 triliun atau 95,32 persen dari target yang ditetapkan.
Dari sisi belanja, realisasi anggaran tercatat sekitar Rp1,39 triliun atau 92,95 persen dari total anggaran sebesar Rp1,49 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja operasi sekitar Rp1,01 triliun, belanja modal Rp159,80 miliar, belanja tidak terduga sekitar Rp289,18 juta, serta transfer berupa bagi hasil dan bantuan keuangan kepada desa sekitar Rp214,18 miliar.
Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja tersebut, APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2025 mencatat surplus anggaran sekitar Rp42,85 miliar.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator dalam evaluasi pengelolaan keuangan daerah. Namun, surplus anggaran tetap perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kualitas belanja, pencapaian target pembangunan, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Penyampaian kata akhir fraksi dalam rapat paripurna menjadi tahapan penting sebelum Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 memasuki proses selanjutnya sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Melalui proses pembahasan antara DPRD dan pemerintah daerah, berbagai catatan, masukan, serta rekomendasi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.
Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD juga diharapkan terus diperkuat dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepentingan masyarakat.
Dengan pengelolaan keuangan yang semakin tertib serta tindak lanjut terhadap rekomendasi pemeriksaan yang dilakukan secara konsisten, Pemerintah Kabupaten Bungo diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
